LEGALITAS  KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI BISNIS DI TINJAU  MENURUT UU No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Marton Hidayati
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

Abstack
The development of the Indonesian state is an effort to reach the people of Indonesia are just, prosperous, prosperous able to meet the needs of their own people as well as keeping pace sehagai economies of developed countries. To achieve the development targets have been announced by the government, and the role of society indirectly also expected, so the development of the Indonesian state according to what was expected, so the development of the Indonesian state in accordance with what is expected as those set forth in the preamble of the 1945 Constitution.

BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini dalam kehidupan masyarakat yang modern dan dinamis, setiap individu masyarakat dihadapkan dengan pola pikir manusia yang terus berkembang, dimana sekarang manusia dihadapkan sebuah era teknologi. Dulu sebelum adanya teknologi ini manusia masih mengenal namanya "sistem manual" dimana sistem ini masih membutuhkan banyak peran manusia sehingga dengan adanya keterbatasan maka dengan sistem manual ini membutuhkan waktu yang lama dalam pemprosesannya, namun dengan adanya tekhnologi yang dirancang oleh manusia yang di kenal dengan "sistem teknologi" maka semua pekerjaan yang dilakukan manusia akan menjadi efisien, efektif dan akurat.
Negara Indonesia adalah termasuk negara yang sedang berkembang, dan perkembangan negara Indonesia ini bukan hanya pada salah satu bidang saja, tetapi dalam segala bidang. Di dalam pembangunan jangka panjang ini mulai tampak bahwa masyarakat Indonesia mengalami suatu perubahan yang mengarah kemasyarakat yang konsumtif dan produktif. Hal ini sangat jelas dari kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dan termasuk dalam kategori barang yang sederhana sampai barang yang mewah.
Perkembangan negara Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera mampu memenuhi kebutuhan bangsanya sendiri serta sehagai usaha untuk mengimbangi laju perekonomian negara-negara maju. Untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, peran serta dari masyarakat secara tidak langsung juga diharapkan, sehingga perkembangan negara Indonesia sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga perkembangan negara Indonesia sesuai dengan apa yang diharapkan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945.
Perkembangan dunia perekonomian ini memberikan pengaruh kepada dunia usaha dan perdagangan yang secara tidak langsung juga mengalami perkembangan yang pesat. Hukum Kontrak atau hukum Kontrak yang berlaku bagi masyarakat indonesia pada saat ini adalah Hukum Kontrak sebagaimana dimuat di dalam Buku III KUH Perdata. KUH Perdata tersebut berasal dari Burgerlifk Wetboek (untuk selanjutnya disebut BW) yang mulai berlaku di Negeri Belanda pada tahun 1838, dan berdasarkan asas konkordinasi diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1848. Kemudian, sejak kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 , bahwa BW tersebut tetap berlaku sebagai alat untuk mengisi kefakuman hukum.
Berhubung hingga saat ini belum dibuat yang baru berdasarkan UUD 1945, tentu saja KUH Perdata tersebut khususnya Buku III masih tetap berlaku bagi masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa KUH Perdata tersebut, termasuk Hukum Kontrak yang terdapat didalamnya. telah berusia lebih kurang 159 tahun terhitung sejak tahun 1848. Dalain Konteks inilah, tulisan menggunakan kata depan karena Hukum Kontrak yang berlaku di Indonesia sampai saat ini bukanlah Hukum Kontrak (buatan) Indonesia, melainkan Hukum Kontrak Belanda yang digunakan di Indonesia.
Selama kurun waktu tersebut tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan terhadap asas, prinsip, kaidah, atau peraturan yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata. Sementara itu, di dalam praktik, bentuk-bentuk Kontrak yang digunakan di masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga baik azas, prinsip, kaidah, maupun peraturan tentang Kontrak di dalam Bukum III KUH Perdata dirasakan tidak memadai atau tidak cocok lagi untuk menampung perubahan dan perkembangan tersebut. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan reorientasi terhadap azas, prinsip, kaidah maupun peraturan tentang Kontrak yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata.
Reorientasi, berarti mengarahkan kembali Hukum Kontrak yang berlaku bagi masyarakat Indonesia pada saat sekarang maupun pada masa mendatang, dengan mengajukan pertanyaan apakah orientasi kearah Hukum Kontrak Negeri Belanda sebagaimana yang dimuat dalam Buku III KUH Perdata, telah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia serta masih memadai untuk memfasilitasi peran serta bangsa Indonesia di dalam dunia yang semakin global.
Fakta menunjukkan bahwa secara bertahap dan pasti. bentuk-bentuk Kontrak yang digunakan di dalam masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangarn Semula Kontrak dipahami sebagai ketentuan dan persyaratan yang disepakati para pihak sebagai hasil perundingan atau negosiasi antar pihak yang membuatnya. Namun, pada saat ini menunjukkan bahwa paling tidak ditemukan Kontrak yang berbentuk standar atau baku (standardized contract) dan Kontrak elektronik (digital contract) yang banyak digunakan di dalam perdagangan elektronik (e-commerce).
Perubahan dan prilaku komunikasi yang biasa mempergunakan kertas (paper) dan kemudian mempergunakan elektronik mengubah sistem kehidupan masyarakat dari sistem manual menuju ke sistem tekhnologi. Gaya hidup yang beralih dari alam wujud ke alam elektronik disebut sebagai ruang maya (cyberspace). Di dalam ruang maya ini anggota masyrakat melakukan kegiatan berupa perbuatan hukum, dalam hukum perdata-bisnis, kegiatan di alam maya ini terjadi dalam bentuk Kontrak atau Kontrak dagang elektronik. Pemakaian benda yang tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang berwujud.
Dengan	demikian penulis tertarik memilth judul "Legalitas Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Bisnis di Tinjau Menurut Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 
B.	Perumusan dan Pembatasan Masalah
Judul merupakan ketentuan umum yang dalam penulisan skripsi berupa pembatasan masalah yang untuk mempermudah dan menjelaskan pembahasan dalam skripsi ini. Untuk memperoleh pengertian dari hal - hal yang akan dibahas dalam judul ini, setelah penulis pahami dari latar belakang pemilihan judul yang telah dikemukan tersebut diatas maka yang menjadi permasalah adalah :
1.	Bagaimana Legalitas Kontrak dalam transaksi bisnis ditinjau menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 ?
2.	Bagaimana Masalah Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik?
3.	Bagaimana Masalah Dalam Tidak Dilaksanakannya Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Elektronik.
C.	Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
Tujuan Penulisan
Suatu karya tulis pada hakekatnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dalam. penulisan skripsi ini antara lain :
1. 	Untuk	menjelaskan	bagaimana	permasalahan wanprestasi didalam Kontrak  elektronik.
2. 	Untuk menerangkan bagaimana permasalahan tidak dilaksanakannya asas itikad baik dalam Kontrak  elektronik.
Kegunan Penulisan
Dan penulisan ini juga mempunyai kegunaan yang ingin dicapai oleh penulisan diantaranya :
1.	Ingin menyampaikan bahwa adanya suatu permasalahan yang dibahas mengenai wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak  elektronik
2.	Ingin menyampaikan adanya permasalahan yang harus dikaji mengenai tidak dilaksanakannya asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak elektronik.

D. 	Metode Penelitian
Penggunaan metode dan teknil penelitian oleh penulis untuk mengetahui lebih jauh inti dari permasalah maupun kebenaran iandasan teoritis dan faktual, sehingga dapat membantu dan menunjang terselesainya penyusunan dan penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. 	Metode Penelitian
a). 	Metode Yuridis Normatif
Adalah suatu bentuk penelitian kepustakaan (Library Research), penggunaan metode ini didasarkan dengan menggunakan atau mengambil sumber-sumber dari bahan kepustakaan seperti literatur yang berupa bukubuku. undang-undang, artikel serta keterangan ilmiah yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan skripsi.
b).	Metode Yuridis Empiris
Adalah suatu bentuk penelitian lapangan (Fieldwork Research) merupakan suatu bentuk penulisan yang diciptakan langsung dan obyek yang diteliti langsung mengadakan penelitian ke perusahaan-perusahaan terkait yang erat hubungannya dengan pokok permasalahan pada penulisan skripsi, oleh karena itu data primer bertujuan untuk mengetahui penerapan Kontrak elektronik yang berlaku di masyarakat.
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Legalitas Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Di Tinjau Menurut UU. No. 11 Tahun 2008. 
Membahas tentang Legalitas kontrak elektronik dalam transaksi bisnis, tetap mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata , yaitu tentang syarat sahnya suatu kontrak. Sebagaimana di jelas pada pasal 1319 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kontrak , baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Dengan demikian asas-asas hukum kontrak Innominaat pun mengikuti  yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata.  Mengenai Legalitas kontrak elektronik dalam  transaksi bisnis juga berpedoman pada  syarat sahnya kontrak sebagai tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu : 
1. adanya kesepakatan kedua belah pihak ;
2. Kecakacapan  melakukan perbuatan hukum ;
3 Adanya obyek yang diperjanjikan / Suatu hal;
4. Suatu hal yang diperbolehkan / causa yang halal. 
 	       Legalitas  kontrak elektronik dalam transaksi bisnis bila di tinjau dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008, apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu kontrak ,  sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka Legalitasnya terjamin menurut hukum. Begitu juga dalam pasal 19 UU. No. 11 Tahun 2008 juga menegaskan para pihak yang melakukan Transaksi harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Hal ini merupakan salah satu asas konsensualisme yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat subyektif.  Yang dimaksud dengan disepakati disini adalah juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan. 
Dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008, maka secara yuridis terciptalah suatu dasar hukum bagi transaksi-transaksi elektronik berurusan dengan sistem elektronik harus mendasarkan hubungan tersebut pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undangundang ini.
Salah satu hal yang baru adanya suatu bentuk alat bukti yang baru dan sah secara hukum, yaitu Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik atau pun hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik (pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008). Ketiga macam alat bukti ini benar-benar merupakan hal yang baru dalam dunia hukum mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan dan mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah (lihat. Pasal 44 Undang-undang No.11 Tahun 2008).
Email merupakan salah satu bentuk dokumen elektronik yang berisi informasi elektronik dari pemilik emailnya. Sebenamya keberadaan email ini sudah di kenal oleh masyarakat hanya saja dalam hukum pembuktian (terutama alat bukti) belum di akui secara sah. Pengakuan secara yuridis melalui pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008 terhadap ketiga alat bukti yang baru ini membawa akibat yuridis di akuinya ketiga alat bukti tersebut sebagai bagian dalam alat bukti yang selama ini berlaku.
Pengakuan alat bukti elektronik ini merupakan suatu langkah maju dalam hukum pembuktian. Apabila muncul suatu perkara perdata yang mana mempersengketakan dokumen elektronik, maka dokumen tersebut dapat di gunakan sebagai acuan bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara atau hakim yang nantinya memutus perkara.
Melihat hal ini muncullah pertanyaan, termasuk dalam kelompok alat bukti manakah alat bukti elektronik ini dalam hukum perdata. Pemahaman kedudukan alat bukti eletronik (dokumen elektronik) ini sangat penting mengingat dalam memeriksa perkara perdata, hakim memberikan putusannnya dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah dan di akui dalam hukum perdata.
a. 	Pentingnya Alat Bukti. 
Sampai saat ini belum dapat di temukan suatu definisi yang jelas tentang apa yang di maksud dengan ”alat bukti yang sah itu”. Pasal 1866 KUH Perdata pun dalam rumusannya hanya menyebutkan alat pembuktian meliputi : bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah.Oleh karena itu yang di maksud dengan rumusan alat bukti yang sah itu adalah alat atau benda yang secara tertulis di sebutkan atau diakui oleh undang-undang sebagai alat bukti yang menunjukkan adanya suatu peristiwa hukum. Legalitas dari alat-alat ini jelas sangat bergantung pada pengakuan secara tegas dan jelas dalam salah satu ketentuan hukum undang-undang. 

Seperti halnya alat-alat bukti berupa tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah di sebut sebagai alat yang sah secara hukum karena tertulis dalam ketentuan pasal 1866 KUH Perdata sebagai alat bukti.
Begitu pula dengan alat bukti elektronik juga dapat di katakan sebagai alat bukti yang sah secara hukum menurut pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008.
b. 	Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti
Permasalahan yang muncul kemudian, dari kelima macam alat bukti yang diakui dalam hukum perdata (pasal 1866 KUH Perdata) termasuk dalam kelompok manakah dokumen elektronik itu. Apabila di lihat dan kelima macam alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata itu, agaknya dokumen elektronik hanya bisa di masukkan dalam kategori alat bukti tertulis.
Argumentasi yang dapat di kemukakan, dokumen elektronik ini pada hakekatnya merupakan tulisan yang di tuangkan dalam sebuah surat elektronik. Selanjutnya tujuan dari pembuatan tulisan ini adalah untuk mewujudkan suatu kejadian yang telah terjadi dan menyatakan perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang.
Terkait dengan hal ini, keberadaan dokumen elektronik pun di maksudkan untuk mengutarakan maksud seseorang atau dua belah pihak dalam bentuk surat elektronik yang di setujui bersama. Oleh karena itu dokumen elektronik ini jelas dapat di kategorikan sebagai alat bukti dalam bentuk tertulis sebagaimana di atur dalam pasal 1866 KUH Perdata Mengenai hal ini pasal 5 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 menyebut dokumen elektronik sebagai perluasan dan alat bukti yang ada dalam hukum perdata.
Alat bukti tertulis dalam hukum perdata memang merupakan alat bukti pertama yang di sebutkan dalam pasal 1866 KUH Perdata. Ini berarti alat bukti tertulis ini merupakan alat bukti yang paling krusial dalam pembuktian perkara atau sengketa perdata. Pada prakteknya, bentuk alat bukti tertulis (surat) ini sangat beraneka ragam, ada tulisan yang di buat secara asal-asalan (surat biasa), tulisan yang di buat dengan akta khusus (akta).
Akta pun juga dapat di bedakan menjadi akta di bawah tangan dan akta otentik. Lalu bagaimana dengan dokumen elektronik apakah termasuk dalam bentuk surat biasa atau akta. Jika memang akta, termasuk dalam kategori akta di bawah tangan ataukah akta otentik.
Untuk menjawab pertanyaan ini seyogyanya kembali diperhatikan definisi dokumen elektronik sebagaimana di sebutkan pada pasal 1 angka (4) Undang-undang No.11 Tahun 2008. Dokumen Elekironik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, di teruskan, dikirimkan, di terima atau di simpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, di tampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka. Kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dari pengertian pasal 1 angka 4 Undang-undang No.11 Tahun 2008 ini bentuk dokumen elektronik sangat beraneka ragam sangat bergantung pada maksud penggunaan dari dokumen itu sendiri. Apabila dokumen elektronik itu hanya berupa informasi biasa maka dokumen itu termasuk dalam surat biasa atau akta di bawah tangan karena memang di buat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat bukti nantinya. Namun jika ternyata dokumen itu dimaksudkan sebagai dokumen yang otentik, maka dokumen tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan.
Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektomik dari pemerintah (pasal 13-16 Undangundang No.11 Tahun 2008). Persyaratan yan lain, harus membubuhkan tanda tangan elektronik, menuangkannya dalam kontrak elektronik yang baku, dan lain-lain.
Dengan demikian kedudukan dokumen elektonik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tertulis sebagaimana di kemukakan dalam pasal 1866 KUH Perdata. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dan dokumen itu di buat, dokumen elektronik dapat di sebut sebagai akta otentik apabila sudah mendapatkan seritifikasi dari pemerintah dan memenuhi persyaratan sebagai sebuah kontrak elektronik yang sah. Sebaliknya apabila sistem elektronik yang dipakai belum mendapat sertifikasi maka setiap dokumen yang telah di buat tetap dianggap tidak sah.
Pemahaman ini begitu krusial mengingat praktek bisnis akhir-akhir ini mulai menggunakan media internet (teknologi informasi) dalam pembuatan dokumen-dokumen perjanjian. Salah membuat dokumen elektronik akan mengakibatkan kesalahan fatal pada kekuatan pembuktian dokumen elektornik tersebut sebagai alat bukti yang sah.
Oleh karena itu pada transaksi – transaksi yang konvensional segala sesuatu dilaksanakan dengan menggunakan dokumen kertas. Dengan kata lain, transaksi - transaksi tersebut merupakan paper - based transaction. Apabila terjadi sengketa di antara pihak yang bertransaksi maka dokumen - dokumen kertas itulah yang akan diajukan sebagai bukti oleh masing - masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing – masing.

B. Masalah Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Elektronik.
Suatu Kontrak  elektronik dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi presatasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perianjian etektronik, tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.
Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi daripada perjanjian. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ini dikatakan wanprestasi (kelalaian).
Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam antara lain
1.	Samasekali tidak memenuhi prestasi;
2.	Tidak tunai memenuhi prestasi;
3.	Terlambat memenuhi prestasi;
4.	Keliru memenuhi prestasi;
Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian elektronik, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan, apalagi debitur maupun kreditur tidak pernah secara langsung bertatap muka.
Didalam pasal 9 UU No. 11 Tahun 2008, menyebutkan bahwa "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan". 
Disinilah disebutkan bahwasanya kreditur wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar sesuai dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Jika salah satu point-point tersebut dilanggar oleh kreditur maka terjadilah wanprestasi.
Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian elektronik yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan muadah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian elektronik tersebut. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut.
Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".
Dalam perjanjian elektronik yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu yang tidak menetapkan kapan kreditur atau pun debitur harus memenuhi prestasi itu. sehingga pemenuhan prestasi tersebut baik kreditur atau pun debitur yang melakukan wanprestasi harus terlebih dahulu diberi teguran (sommatie) agar terpenuhinya kewajiban yang tertuang dalam perjanjian elektronik tersebut. Namun dan ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (in gebreke stelling).
Untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di perjanjian elektronik di dalam pasal 18 ayat 4-5 jelas tertuang bahwa para pihak diberi kewenangan untuk menetapkan forum penyelesaian sengketa yang timbul dari akibat perjanjian elektronik tersebut. Diantara forum tersebut adalah : Pengadilan, arbiterase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain yang berwenang, namun jika para pihak tidak menggunakan pilih forum tersebut diatas maka aiternatif  lain dalam penyelesatan sengketa itu adalah forum yang berwenang didasarkan atas asas Hukum Perdata Internasional.
C.	Permasalahan Tidak Dilaksanakannya Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Elektronik.
Betapa pentingnya peranan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian elektronik, akan sangat terasa terlebih lebih pada masa sekarang, dimana aspek - aspek hidup dan kehidupan masyarakat yang maju dan kompleks. Hubungan - hubungan hukum yang tewujud dalam perjanjian elektronik maupun penjanjian konvensional, baik antar anggota masyarakat maupun antara anggota masyarakat dan badan hukum swasta dengan instansi Pemerintahan. ditambah adanya pengaruh besar dalam kemajuan teknologi, dimana data - data dapat di rubah, manipulasi yang tidak sesuai dengan keadaan data - data yang akurat dan sesuai faktanya.
Dengan adanya hal - hal tersebut diatas, maka mungkin perubahan keadaan tersebut itu mengakibatkan pelaksanaan perjanjian elektronik tidak mungkin sesuai seperti yang tertuang didalam perjanjian semula, atau kalaupun juga mungkin dilaksanakan tetapi dengan resiko yang cukup merugikan disalah satu pihak. Dalam hal terjadi perubahan keadaan demikian tampak sekali pentingnya mejunjung tinggi asas itikad baik dari pihak – pihak yang melaksanakan perjanjian elektronik.
Di dalam Bab V Pasal 17 ayat 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 telah tertuang jelas bahwa Para pihak yang melakukan perjanjian elektronik diwajibkan mempunyai itikad baik dalam transaksi elektronik sebagai implementasi dari perjanjian elektronik. Yang mana dalam pasal tersebut mengandung salah satu unsur adanya itikad baik dalam interaksi mengenai informasi objek yang terdapat dalam perjanjian elektronik tersebut.
Dalam menganut asas itikad baik dalam perjanjian elektronik, sama halnya dalam asas itikad baik yang dianut dalam kontrak Nominnaat /  perjanjian konvensional, dimana dapat dibedakan atas 2 macam yaitu :
1. 	Itikad baik pada waktu mengadakan perjanjian elektronik, dimana pihak kreditur telah menyiapkan data – data yang akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya mengenai keadaan Objek yang tertuang dalam perjanjian elektronik tersebut sebagai implementasi dari pasal 17 ayat 2 Undang-undang No.11 Tabun 2008.
2. Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban - kewajiban dalam perjanjian elektronik sehingga tidak ada salah satu pihak yang merugikan pihak lain ataupun salah satu pihak yang dirugikan. Dimana dalam pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan, dengan menjauhkan diri dan perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.
BAB III PENUTUP
A. 	Kesimpulan
Berdasarkan atas Pembahasan Jurnal  ini maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :
1.	Legalitas  kontrak elektronik dalam transaksi jual beli bila di tinjau dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008, apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu kontrak ,  sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka Legalitasnya terjamin menurut hukum. Begitu juga dalam pasal 19 UU. No. 11 Tahun 2008 juga menegaskan para pihak yang melakukan Transaksi harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Hal ini merupakan salah satu asas konsensualisme yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat subyektif.  Yang dimaksud dengan disepakati disini adalah juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan. 
2.	Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi daripada perjanjian. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ini dikatakan wanprestasi (kelalaianWanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam antara lain :
a.	Samasekali tidak memenuhi prestasi;
b.	Tidak tunai memenuhi prestasi;
c.	Terlambat memenuhi prestasi;
d.	Keliru memenuhi prestasi;
3.	Betapa pentingnya peranan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian elektronik, akan sangat terasa terlebih lebih pada masa sekarang, dimana aspek - aspek hidup dan kehidupan masyarakat yang maju dan kompleks. Hubungan - hubungan hukum yang tewujud dalam perjanjian elektronik maupun penjanjian konvensional, baik antar anggota masyarakat maupun antara anggota masyarakat dan badan hukum swasta dengan instansi Pemerintahan. ditambah adanya pengaruh besar dalam kemajuan teknologi, dimana data - data dapat di rubah, manipulasi yang tidak sesuai dengan keadaan data - data yang akurat dan sesuai faktanya.Dengan adanya hal - hal tersebut diatas, maka mungkin perubahan keadaan tersebut itu mengakibatkan pelaksanaan perjanjian elektronik tidak mungkin sesuai seperti yang tertuang didalam perjanjian semula, atau kalaupun juga mungkin dilaksanakan tetapi dengan resiko yang cukup merugikan disalah satu pihak. Dalam hal terjadi perubahan keadaan demikian tampak sekali pentingnya mejunjung tinggi asas itikad baik dari pihak – pihak yang melaksanakan perjanjian elektronik.
 
B. 	Saran-saran
Melihat begitu besarnya pengaruh pemanfaatan Teknologi Informasi ini maka diperlukannya saran – saran yang dapat menjadi masukkan bagi para pihak yang membuat Perjanjian Elektronik diantaranya :
1.	Diharapkan perlu adanya sikap saling kepercayaan diantara kedua belah pihak yang mengadakan sebelum perjanjian elektronik ini. Karena hal perjanjian elektronik ini memungkinkan kedua belah pihak tidak saling bertatap muka langsung (face to face).
2.	Dengan adanya kemajuan teknologi, maka diharapkan untuk kedua belah pihak agar lebih jeli dan teliti dalam bertransaksi secara elektronik ini, karena tidak kemungkinan dengan adanya kemajuan teknologi ini maka kejahatan pun akan memiliki modus kejahatan yang lebih modern dan canggih dalam teknologi.
3. Perlunya pengkaderan bagi para penegak hukum untuk mengenal dan pemahaman lebih jauh dan mendalam tentang teknologi dan informasi elektronik supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman teknologi dan informasi elektronik itu, karena dalam pelaksanaan perbuatan hukum yang terjadi sistem konvensional berbeda dengan pelaksanaan perbuatan hukum yang telah menggunakan sistem teknologi.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Salam, Keberlakuan Hukum Dalam Kontrak Elektronik, versi elektronik dapat dibaca di http ://staff.b log. ui. ac. id/abdul. salam/2008/07/14/keberlakua n-hukum-dalam-kontrak-elektronik/#more-30

Agus Raharjo, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Bambang Herlandi, ELEKTRONIKA DIGITAL, versi elektronik disitus http://bambangherlandi. web. id/download/bahanaj ar/elektro nika digital.pdf

Budi Raharjo, Mengimplementasikan Electronic Commerce di Indonesia, 1999; versi elektronik dapat dijumpai di iitip://ww w .certoi.id/–budi/arucles/1999-02.pdf

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

H. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata Edisi Revisi, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006.

Ono W Purbo. Dan Wahyudi, Aang Arif, Mengenal E-Commerce, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.

Mark D Rasch, The Internet and Business: A Lawyer's Guide to the Emerging Legal Issues, Computer Law Association, 1996; versi elektonik dapat dijumpai di http://cla.org/ruhbook/chp11.htm;

Yuhefizar, 10 Jam Menguasai Internet, Penerbit Elexmedia, Jakarta 2008, 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991.