PENGARUH KOMPETENSI APARATUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ABSTRAK

Hendriansyah  Pengaruh Kompetensi Aparatur  Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kompetensi aparatur mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas pelayanan  pada  Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel kompetensi aparatur dengan variabel kualitas pelayanan  pada  Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara
.  Hal ini dapat diketahui dari hasil uji statistik dimana koefisien korelasi (r) adalah sebesar 0,775 yang berarti terdapat hubungan yang kuat dan positif diantara kedua variabel.
Sementara itu hasil uji t (t-test) menunjukkan bahwa t empiris yang dihasilkan adalah sebesar  4,284.  Hasil ini jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis t untuk n – 2 adalah 1,721.  Ini berarti terdapat pengaruh yg signifikan antara variabel kompetensi aparatur terhadap variabel kualitas pelayanan.  Dengan demikian maka dapat dikatakan pula bahwa tujuan penelitian ini dapat tercapai, permasalahan dapat terpecahkan dan hipotesis dapat dibuktikan.

Kata Kunci : Kompetensi Aparatur, Kualitas Pelayanan Publik

1.1 Pendahuluan
Perkembangan Ilmu Administrasi Negara/Publik dewasa ini berjalan cukup cepat. Paradigma Ilmu Administrasi Negara/Publik telah bergeser cukup signifikan dari paradigma Old Public Administration (OPA) ke paradigma New Public Administration (NPM) dan sejak tahun 2003 paradigma tersebut bergeser kepada paradigma baru yang disebut deng New Public Service (NPS).  Paradigma baru ini mengarahkan Ilmu Administrasi Negara/Publik melalui akuntabilitas dan transparansi yang mengiringi responsibilitas pemerintah dalam pelayanan publik, sehingga fokus utama yang menjadi perhatian Ilmu Administrasi Negara/Publik pada saat ini adalah mengubah orientasi penyelenggaraan pemerintahan ke arah lebih banyak melayani daripada mengarahkan.
Masalah pelayanan publik menjadi persoalan yang sangat strategis dewasa ini. Pemerintah dituntut untuk Damaisanakan fungsi pelayanan secara optimal kepada masyarakat dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.  Namun demikian hingga saat ini persoalan pelayanan ini masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Aktivitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah dirasakan masih belum maksimal sehingga masyarakat seringkali kecewa terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Lambatnya proses pelayanan, masih panjangnya birokrasi pelayanan, prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian pelayanan, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dan sikap petugas yang kurang responsif merupakan deretan permasalahan yang masih saja dihadapi oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari aparatur pemerintah.
Sejak berubahnya sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem sentralistik menuju sistem desentralistik (otonomi daerah), dimana titik fokus dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut berada pada daerah kabupaten/kota, maka diharapkan sistem pelayanan publik pun akan berjalan lebih baik. Salah satu tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah agar fungsi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengarah secara langsung kepada masyarakat atau dengan kata lain mendekatkan fungsi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah langsung dari lini pertama di dalam sistem pemerintahan Indonesia.  Namun demikian pada kenyataannya pada saat ini masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum mampu melaksanakan fungsi pelayanan ini dengan baik.
Banyak faktor yang menyebabkan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia belum mampu menjalankan fungsi pelayanan publik ini dengan baik.  Sejak dibukanya kesempatan untuk pemekaran daerah di seluruh Indonesia maka akibat dari itu pemerintah kabupaten/kota yang baru dimekarkan lebih berkonsentrasi pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan, sehingga fungsi pelayanan publik menjadi terlupakan.  Namun demikian faktor penghambat yang paling menonjol dihampir seluruh kabupatek/kota di Indonesia adalah masalah ketersediaan sumberdaya aparatur yang mempunyai kualitas yang baik untuk menjalankan fungsi pelayanan publik tersebut.
Sejak lahirnya kabupaten/kota yang baru di Indonesia, persoalan kualitas sumberdaya aparatur menjadi kendala utama karena pada umumnya hampir semua daerah kabupaten/kota yang baru dimekarkan, khususnya di luar Pulau Jawa, belum memiliki sumberdaya manusia yang mempunyai kualitas yang diharapkan untuk mendukung jalannya roda pemerintahan dengan baik.  Oleh sebab itu program utama yang banyak dilakukan oleh pemerintah daerah pada umumnya adalah bagaimana mereka meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah agar mereka dapat menjawab tantangan perubahan dan pekerjaan yang semakin kompleks.
Pada saat ini kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah mau tidak mau harus dilakukan oleh aparatur yang benar-benar memiliki kompetensi yang baik agar fungsi pelayanan publik tersebut dapat dijalankan secara lebih optimal. Dengan memiliki aparatur yang mempunyai kompetensi tinggi di dalam menjalankan fungsi pelayanan maka diharapkan dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik pula.  Oleh sebab itu investasi yang paling penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan kemampuan seluruh potensi sumberdaya aparatur yang mereka miliki agar mempunyai kompetensi yang baik di dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka.
Untuk dapat melayani dengan dengan baik, diperlukan kompetensi yang tinggi dari aparatur pemerintah daerah, dimana mereka tidak hanya mampu memberikan pelayanan yang memuaskan (customer satisfaction) tetapi juga berorientasi pada nilai (customer value). Kompentensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk Damaikan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannnya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Kompetensi yang dimiliki para pegawai secara individual harus mampu mendukung pelaksanaan strategi organisasi dan mampu mendukung setiap perubahan yang dilakukan manajemen. Dengan kata lain kompentensi yang dimiliki individu dapat mendukung sistem kerja berdasarkan tim. 
Bertitik tolak dari uraian-uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu penelitian ini mengambil judul : “Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanagera”.
1.2.  Rumusan Masalah 
“Apakah kompetensi aparatur  mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara?” 
III. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini termasuk ke dalam kelompok penelitian verifikatif (causalitas) yaitu suatu penelitian untuk mencari hubungan sebab akibat antara independen variabel dengan dependen variabel, yang kemudian dilanjuitkan dengan pengujian dan pembuktian hipotesis penelitian.
3.2.  Definisi Operasional
Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan di dalam penelitian ini maka terlebih dahulu perlu dirumuskan definisi operasional dari masing-masing variabel.
Definisi operasional merupakan petunjuk yang berkenaan dengan bagaimana suatu variabel diukur.  Atau dengan kata lain definisi operasional merupakan petunjuk dalam pengukuran variabel yang dapat membuktikan kebenaran hipotesis.
Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.	Kompetensi Aparatur, dengan indikator-indikator :
a.  Kompetensi Pengetahuan
b.  Kompetensi Keterampilan
c.  Kompetensi Sikap/Perilaku
2.	Kualitas Pelayanan, dengan indikator-indikatyor :
a.  Kesederhanaan prosedur dan tata cara pelayanan
b.  Kejelasan prosedur dan tata cara pelayanan
c.  Ketepatan waktu pelayanan
3.3.  Sampling, Populasi dan Sampel
Sebelum penulis mengemukakan cara atau teknik pengambilan sampel dari populasi yang ada di lokasi penelitian, terlebih dahulu akan dipaparkan pengertian dari populasi dan sampel.  Sutrisno Hadi (1987) mengemukakan bahwa populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki.  Sementara itu sebagian individu yang diselidiki disebut dengan sampel atau contoh.
Winarno Surachmad (1978) mengatakan bahwa karena tidak memungkinkan penyelidikan secara langsung menyelidiki segenap populasi padahal tujuan penyelidikan adalah menemukan generalisasi yang berlangsung secara umum, maka seringkali penyelidikan terpaksa mempergunakan sebagian saja dari populasi, yakni sampel yang dapat dipandang representatif terhadap populasi itu.
Dari kedua pendapat tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan dari satuan universe yang menjadi obyek penelitian.  Sedangkan sampel adalah sebagian dari satuan universe dari obyek penelitian itu.
Dengan berpedoman pada uraian di atas dan mengingat jumlah populasi yang ada di lokasi penelitian relatif sedikit, yaitu berjumlah 23 orang, maka penelitian ini menggunakan metode sensus, atau seluruh populasi yang ada di lokasi penelitian dijadikan sebagai responden.
3.4.  Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain adalah sebagai berikut :
1.	Riset Kepustakaan, disini penulis mengadakan penelaahan kepustakaan guna mendapatkan informasi ilmiah berupa teori dan konsep yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
2.	Riset Lapangan, disini penulis mengadakan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan dimana obyek penelitian berada.  Untuk penelitian lapangan ini penulis Damaiukannya dengan beberapa metode, yaitu :
a.  Observasi
Yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala subyek yang diselidiki.  Dalam observasi ini penulis menggunakan observasi partisipan, artinya penulis tidak mengambil jarak dengan subyek yang diselidiki, melainkan merupakan bagian dari subyek yang diteliti.  Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar data dan informasi yang diperoleh lebih valid adanya.
b.	Interview
Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab kepada responden, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.
c.	Angket
Disini penulis membuat angket/daftar pertanyaan dan menyebarkannya kepada seluruh responden yang di teliti.
3.5.  Teknik Analisa Data
Analisis data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis Koefisien Korelasi Product Moment (pearson) dengan rumus sebagai berikut :

dimana : 
r	: Koefisien Korelasi
x	: Independen Variabel
y	: Dependen Variabel
n	: Jumlah Pengamatan (Sampel)
Untuk mengujin tingkat korelasi antara independen variabel dengan dependen variabel digunakan tabel harga-hara kritis rs Koefisien Korelasi Product Moment (Pearson), pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05.  Cara pengambilan keputusan dengan menggunakan metode ini adalah jika harga rs empiris (hitung) lebih besar daripada harga-harga kritis rs teoritis (tabel), maka berarti terdapat hubungan yang signifikan antara independen variabel dan dependen variabel pada tingkat signifikansi 5%.  Jika rs empiris lebih kecil daripada harga-harga kritis rs teoritis maka hubungan yang terjadi tidak signifikan.
Disamping dengan metode tersebut, maka untuk dapat memebrikan penafsiran terhadap Koefisien Korelasi Product Moment ini menurut Sugiyono (2000) dapat pula berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel berikut ini.

Tabel-1.	Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi Product Moment.	

Interval Koefisien	
Tingkat Hubungan	
0,00 – 0,199	Sangat Rendah	
0,20 – 0,399	Rendah	
0,40 – 0,599	Sedang	
0,60 – 0,799	Kuat	
0,80 – 1,000	Sangat Kuat	
Sumber : Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta, 2000, hal. 216.
Sedangkan untuk kepentingan pengujian hipotesis penelitian, maka penulis menggunakan uji-t sebagai perangkatnya.  Pada tahapan ini rs empiris yang dihasilkan diuji dengan uji-t dengan rumus sebagai berikut :

dimana :
	t	: Uji-t
	r	: Koefisien Korelasi
	n	: Jumlah Pengamatan (Sampel)

Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingan dengan harga t tabel. Untuk tingkat kesalahan 5% dengan derajat kebebasan (dk) = n - 2. Dengan hipotesis : Ha diterima, apabila t hitung lebih besar dari t table, yang berarti hubungan kedua variabel signifikan (mempunyai keberartian). Ho diterima, apabila t hitung lebih kecil dari t table, yang berarti hubungan
kedua variabel tidak signifikan (tidak mempunyai keberartian).
Semua perhitungan di dalam analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan aplikasi program SPSS 15.0 for Windows.
3.6.  Teknik Pengujian Hipotesis
Sementara itu untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya dan menguji hipotesis yang dirumuskan di dalam penelitian ini, maka digunakan alat uji t-student  atau yang sering pula disebut dengan uji-t, yang rumusnya adalah sebagai berikut :

dimana :
	t	: Uji-t
	r	: Koefisien Korelasi
	n	: Jumlah Pengamatan (Sampel)
1.	.
2.	Bulan Juli 2018, persiapan dan pelaksanaan seminar hasil penelitian dan ujian pendadaran.

IV. HASIL PENELITIAN 
4.1.  Wilayah Penelitian
Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.  Secara lebih spesifik lagi penelitian inSi mengambil lokasi pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Pengambilan lokasi penelitian pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartenegara ini semata-mata di dasarkan pada segi efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan penelitian, karena waktu dan biaya yang sangat terbatas maka penelitian di lokasi tersebut sangat membantu penulis.
4.2. Hasil Penelitian
4.2.1. Kompetensi Aparatur
1.  Kompetensi Pengetahuan
Kompetensi pengetahuan sangat penting dimiliki oleh seorang pegawai di dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.  Seorang pegawai dituntut untuk memiliki kompetensi yang cukup terhadap pekerjaan ataupun jabatan yang dibebankan kepadanya.  Dengan memiliki kompetensi yang cukup terhadap bidang tugasnya, maka diharapkan pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
Untuk mengetahui data yang berkaitan dengan indikator Kompetensi pengetahuan ini, maka dapat dilihat data yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel-2.  Jawaban Responden Tentang Indikator Kompetensi Pengetahuan

No. Pertanyaan	Jawaban Responden	
Jumlah	
	A	B	C	D	E		
1	-	-	-	10
(43,48%)	13
(56,52%)	23
(100%)	
2
	-	-	1
(4,35%)	11
(47,82%)	11
(47,82%)	23
(100%)	
Sumber Data : Hasil Angket

Berdasarkan data tersebut di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pertanyaan nomor  1,  apakah para pegawai memahami dengan baik bidang 

pekerjaannya, ada 10 orang responden atau 43,48% yang memberikan jawaban memahami, dan 13 orang responden atau 56,52% memberikan jawaban sangat memahami. Sedangkan untuk pertanyaan nomor  2, yaitu apakah para pegawai memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, 1 orang responden atau 4,35% menjawab cukup memahami, 11 orang responden atau 47,82% menjawab memahami dan 11 orang responden 47,82% menjawab sangat memahami.

2.  Kompetensi Keterampilan
Disamping kompetensi pengetahuan, hal yang juga dituntut bagi seorang pegawai adalah kompetensi keterampilan.  Kompetensi pengetahuan yang baik jika tidak diimbangi dengan kompetensi keterampilan yang baik pula maka hal itu tidak ada gunanya.  Mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki mempunyai arti strategis di dalam pelaksanaan tugas seorang pegawai.  Pada tahapan implementasi inilah keterampilan sangat dibutuhkan.
Data mengenai indikator Kompetensi keterampilan ini dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut ini.

Tabel-3.  Jawaban Responden Tentang Indikator Kompetensi Keterampilan

No. Pertanyaan	Jawaban Responden	
Jumlah	
	A	B	C	D	E		
3	-	-	1
(4,35%)	12
(52,14%)	10
(43,48%)	23
(100%)	
4
	-	-	5
(21,74%)	8
(34,78%)	10
(43,48%)	23
(100%)	
Sumber Data : Hasil Angket

Berdasarkan data tersebut di atas nampak terlihat bahwa untuk pertanyaan nomor  3, yaitu kompetensi untuk mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki di dalam pekerjaan, 1 orang responden atau 4,35% menjawab cukup mampu, 12 orang responden atau 52,14% menjawab mampu, dan 10 orang responden atau 43,48% memberikan jawaban sangat mampu.  Sementara itu untuk 
pertanyaan nomor  4, yaitu apakah ada kesesuaian antara tugas yang diemban para pegawai dengan spesifikasi pekerjaan, 5 orang responden atau 21,74% menjawab cukup sesuai, 8 orang responden atau 34,78% menjawab sesuai dan 10 orang responden atau 43,48% menjawab sangat sesuai.

3.  Kompetensi Sikap/Perilaku
Kompetensi yang juga sangat penting dalam pelaksanaan tugas seorang pegawai adalah Kompetensi sikap/perilaku.  Seorang pegawai dituntut untuk mampu mengadopsi pola hubungan yang ada di dalam organisasi sehingga pola perilakunya selalu berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.  Oleh sebab itu Kompetensi berperilaku dan bersikap dalam hubungannya dengan mekanisme pekerjaan merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan Kompetensi individu maupun organisasi.
Data yang berhasil dihimpun dalam penelitian mengenai indikator pengawasan ini dapat dilihat pada sajian tabel berikut ini.

Tabel-4.  Jawaban Responden Tentang Indikator Kompetensi Sikap/Perilaku

No. Pertanyaan	Jawaban Responden	
Jumlah	
	A	B	C	D	E		
5	-	-	3
(13,04%)	8
(34,78%)	12
(52,17%)	23
(100%)	
6	-	-	3
(13,04%)	10
(43,48%)	10
(43,48%)	23
(100%)	
Sumber Data : Hasil Angket

Berdasarkan data tersebut di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pertanyaan nomor 5, yaitu kemampuan para pegawai untuk beradaptasi dengan pola hubungan yang ada di tempat kerja mereka, 3 orang responden atau 13,04% menjawab cukup mampu, 8 orang responden atau 34,78% menjawab mampu dan 12 orang responden atau 52,17% memberikan jawaban sangat mampu.  Sementara itu untuk pertanyaan nomor 6, yaitu kemampuan para pegawai untuk beradaptasi dengan lingkungan pekerjaannya, ada 3 orang responden atau 13,04% yang memberikan jawaban cukup mampu, 10 orang responden atau 43,48% yang memberikan jawaban mampu dan 10 orang responden atau 43,48% memberikan jawaban sangat mampu. 
4.2.2. Kualitas Pelayanan Publik
Kualitas Pelayanan Publik adalah merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada publik yang mengacu kepada kepuasan publik. Kualitas Pelayanan Publik yang diteliti di dalam penelitian ini meliputi indikator-indikator kesederhanaan prosedur dan tata cara pelayanan, kejelasan prosedur dan tata cara pelayanan serta ketepatan waktu pelayanan.

1.  Kesederhanaan prosedur dan tata cara pelayanan
Kesederhanaan prosedur dan tata cara pelayanan merupakan indikator penting di dalam menciptakan kualitas suatu pelayanan publik.  Hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kesederhanaan di dalam prosedur dan tata cara pelayanan yang diberikan kepada publik.
Untuk mengetahui data yang berkaitan dengan indikator kesederhanaan prosedur dan tata cara pelayanan ini, maka dapat dilihat data yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel-5.  Jawaban Responden Tentang Indikator Kesederhanaan Prosedur
               dan Tata Cara Pelayanan

No. Pertanyaan	Jawaban Responden	
Jumlah	
	A	B	C	D	E		
7	-	-	2
(8,7%)	6
(26,1%)	15
(65,2%)	23
(100%)	
8	-	-	-	7
(30,4%)	16
(69,6%)	23
(100%)	
Sumber Data : Hasil Angket

Berdasarkan data tersebut di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pertanyaan nomor 7,  2 orang responden atau 8,7% menjawab jawaban C, 6 orang responden atau 26,1% menjawab jawaban D dan 15 orang responden atau 65,2% memberikan jawaban E.  Sementara itu untuk pertanyaan nomor 8, ada 7 orang responden atau 30,4% yang memberikan jawaban D, dan 16 orang responden atau 69,6% memberikan jawaban E.

2.  Kejelasan Prosedur dan Tata Cara Pelayanan

Salah satu indikator yang juga sangat berperan di dalam menulai kualitas pelayanan publik adalah kejelasan prosedur dan tata cara pelayanan.  Indikator ini sangat berguna untuk mengukur apakah para pengguna jasa pelayanan publik memahami dengan jelas prosedur dan tata cara pelayanan yang diberikan.
Data mengenai indikator kejelasan prosedur dan tata cara pelayanan ini dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut ini.

Tabel-6.  Jawaban Responden Tentang Indikator Kejelasan Prosedur dan Tata
	   Cara Pelayanan

No. Pertanyaan	Jawaban Responden	
Jumlah	
	A	B	C	D	E		
9	-	-	1
(4,4%)	9
(39,1%)	13
(56,5%)	23
(100%)	
10	-	-	2
(8,7%)	11
(47,8%)	10
(43,5%)	23
(100%)	
Sumber Data : Hasil Angket

Berdasarkan data tersebut di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pertanyaan nomor 9, ada 1 orang responden atau 4,4% menjawab jawaban C, 9 orang responden atau 39,1% menjawab jawaban D, dan 13 orang responden atau 56,5% memberikan jawaban E.  Sementara itu untuk pertanyaan nomor 10, ada 2 orang responden atau 8,7% yang memberikan jawaban C, 11 orang responden atau 47,8% yang memberikan jawaban D dan 10 orang responden atau 43,5% memberikan jawaban E.

3.  Ketepatan Waktu Pelayanan
Ketepatan waktu di dalam memberikan pelayanan merupakan indikator yang juga cukup penting di dalam pelayanan publik.  Dengan Dengan waktu yang lebih tepat maka masyarakat lebih nyaman dan senang sehingga waktu mereka tidak terbuang dan tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pelayanan.
Data yang berhasil dihimpun dalam penelitian mengenai indikator pengetahuan tentang pekerjaan ini dapat dilihat pada sajian tabel berikut ini.

Tabel-7. Jawaban Responden Tentang Indikator Ketepatan Waktu Pelayanan

No. Pertanyaan	Jawaban Responden	
Jumlah	
	A	B	C	D	E		
11	-	-	3
(13,1%)	8
(34,8%)	12
(52,1%)	23
(100%)	
12	-	-	-	15
(65,2%)	8
(34,8%)	23
(100%)	
Sumber Data : Hasil Angket

Berdasarkan data tersebut di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pertanyaan nomor 11,  ada 3 orang responden atau 13,1% menjawab jawaban C, 8 orang responden atau 34,8% yang menjawab D, dan 12 orang responden atau 52,1% memberikan jawaban E.  Sementara itu untuk pertanyaan nomor 12, ada 15 orang responden atau 65,2% yang memberikan jawaban D dan 8 orang responden atau 34,8% memberikan jawaban E. 
4.3. Teknik Analisis Data
Dalam bab ini akan dilakukan analisis sehubungan dengan data yang diperoleh di dalam penelitian.  Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini serta menguji dan membuktikan hipotesis yang dirumuskan di dalam penelitian ini.  Dengan kata lain analisis data dilakukan untuk menguji dan membuktikan ada atau tidaknya hubungan kausal antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).
Untuk kepentingan analisis data ini maka penulis menggunakan alat analisis statistik koefisien korelasi Product Moment (Pearson).  Seperti telah dikemukakan pada bab terdahulu rumusan koefisien korelasi Product Moment (Pearson) adalah sebagai berikut :

dimana : 
r	: Koefisien Korelasi
∑	: Sigma (Jumlah)

x	: Independen Variabel
y	: Dependen Variabel
n	: Jumlah Pengamatan (Sampel)
Analisis dilakukan dengan menggunakan program aplikasi SPSS 15.0 for Windows.  Hasil analisis korelasi tersbut di ata disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel-8.  Hasil Analisis Korelasi Product Moment (Pearson)
 	 	Pengembangan sumber daya manusia	Disiplin	
Kompetensi	Pearson Correlation	1	.775(**)	
 	Sig. (1-tailed)	 	.000	
 	N	23	23	
Pelayanan	Pearson Correlation	.775(**)	1	
 	Sig. (1-tailed)	.000	 	
 	N	23	23	
**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka diperoleh    rhit = 0,775, ini berarti bahwa hasil tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis dari koefisien korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 23 pada tingkat signifikasi 5%, yaitu 0,413. atau dapat dikatakan pula bahwa rhit = 0,775 > rtab = 0,413.  Ini berarti bahwa ada hubungan yang positif antara variabel Kompetensi Aparatur dengan variabel Kualitas Pelayanan.
Sementara itu jika hasil tersebut dibandingkan dengan tabel Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap Koefisien Korelasi Product Moment, sebagaimana dimuat pada Bab III, maka hasil perhitungan tersebut berada pada interval 0,60 – 0,799, yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara variabel Kompetensi Aparatur dengan variabel Kualitas Pelayanan.
4.3.  Hasil Pengujian Hipotesis
Sementara itu untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya dan menguji hipotesis yang dirumuskan di dalam penelitian ini, maka digunakan alat uji t-student  atau yang sering pula disebut dengan uji-t, yang rumusnya adalah sebagai berikut :
dimana :
	t	: Uji-t
	r	: Koefisien Korelasi
	n	: Jumlah Pengamatan (Sampel)

Perhitungan untuk uji-t ini ini pun dilakukan dengan program aplikasi SPSS 15.0 for Windows, yaitu dengan menggunakan formulasi dari regresi sederhana yang hasil perhitungannya disajikan dalam tabel berikut ini
Tabel-9.  Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana
Model	 	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
 	 	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error	
1	(Constant)	1.784	4.902	 	.662	.000	
 	X	.980	.336	.775	4.284	.000	
a  Dependent Variable: Pelayanan
Dari hasil perhitungan yang disajikan di dalam tabel tersebut di atas terlihat bahwa hasil uji-t adalah sebesar 4,284.  Ini berarti dapat pula dikatakan bahwa thit = 4,284, hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 4,284 > ttab = 1,721 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 18 (23 – 2 = 21).  Ini berarti bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang signifikan antara variabel Kompetensi Aparatur dengan variabel Kualitas Pelayanan.  Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya.

5. PENUTUP
5.1.  Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.	Kompetensi Aparatur adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Sementara itu Kualitas Pelayanan Pegawai adalah merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang pegawai untuk memberikan pelayanan kepada publik yang mengacu kepada kepuasan publik.
2.	Dari hasil analisis data diketahui bahwa koefisien korelasi Product Moment yang dihasilkan adalah r = 0,775.  Berdasarkan hasil analisis tersebut, jelas terlihat bahwa variabel kompetensi aparatur mempunyai hubungan yang positif dengan variabel kualitas pelayanan.  Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan antara nilai r empiris (hitung) dengan nilai r teoritis (tabel) pada tabel harga-harga kritis untuk r product moment, yaitu r(hit) = 0,775 > r(tab) = 0,413 pada tingkat signifikansi 0,05 untuk n = 23. Ini berarti bahwa ada hubungan yang positif dan kuat antara variabel kompetensi aparatur dengan variabel kualitas pelayanan.
3.	Berdasarkan hasil perhitungan yang dibuat untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t, di dapat hasil t(hit) = 4,284, hasil perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel yang terdapat pada tabel harga-harga kritis student-t untuk n-2 pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu t(hit) = 4,284 > t(tab) = 1,721.  Ini berarti bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang signifikan antara variabel kompetensi aparatur dengan variabel kualitas pelayanan.  Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya.
5.2.  Saran-Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :
1.	Kepada pimpinan instansi yang menajdi obyek di dalam penelitian ini disarankan agar kiranya dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi para pegawai yang selama ini sudah relatif cukup baik sehingga kualitas pelayanan yang di berikan oleh para pegawai terhadap masyarakat dapat lebih ditingkatkan lagi.
2.	Kepada para pegawai disarankan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuan diri serta mendukung seluruh kebijakan dari pimpinan yang berkaitan dengan masalah program pengembangan agar kinerja lembaga dapat lebih ditingkatkan lagi, sehingga fungsi pelayanan yang dilakukan dapat dijalankan dengan baik dan maksimal.
3.	Kepada para peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini disarankan agar lebih memperdalam unit analisisnya, baik variabel maupun indikator penelitian, sehingga dapat lebih mempertajam hasil yang sudah penulis peroleh di dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA
Armstrong. M , 2000. Performance Management. Clays, Ltd. St. Ives ple, England. 
Bacal R 2001, Performance Management. Edisi Bahasa Indonesia. Sun. Jakarta. 
Bittel L.R dan Newsrom J.W , 2000, Pedoman Penyelia, Pustaka. Binaman Pressindo. LPPM. Jakarta. 
Boulter. N, Dalziel. M dan Hill. J, 2001, People and Competencies, Bidlles, Ltd. London. 
Cira, D.J dan Benjamin, E.R ,2000, Competency_Based Pay : A Concept in Evolution. Compensation and Benefits Review, September-October, 21-28. 
Diana. A., dan Tjiptono. F., 2001 , Total Quality Mnagement, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta. 
Fitriyadi, 2002, Pengaruh Kompetensi Skill, Knowledge, Ability Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja PD Bangun BuanaPropinsi Kalimantan Selatan. Tesis Pascasarjana Universitas Airlangga,Surabaya. 
Green P.C., 1999, Building Robust Competencies, Jossey-Bass, San Fransisco. 
Hariandja, M.T.E, 2002,Manajemen Sumber Daya Manusia,Grasindo, Jakarta. 
Hitt A.M, Ireland D.., dan Hoskisson E.R., 1997, Manajemen Strategis Menyongsong Era Persaingan dan Globalisasi, Penerbit Erlangga, Jakarta. 
Hutapea P., 2001, Competencies Based Integrated HR System (http : www.HRD Club, diakses 2 Pebruari 2001). 

Kartikawangi D., 2002, Karakteristik Sumber Daya Manusia yang Dibutuhkan Dunia Industri/Organisasi Dalam Menghadapi Globalisasi ,Atma Nan Jaya, Jakarta. 
Kartono K., 2001, Pemimpin dan Kepemimpinan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 
Kenna. Mc. E. dan Beech. N., 1995, The Essence Of MSDM, Edisi Bahasa Indonesia, Penerbit Andi , Yogyakarta. 
Lucky. E., 2000, Peran Kepemimpinan dan Kompensasi terhadap Sales Force, Usahawan no.12 Th. XXIX. Desember 2000. 
Lukman, Sampara. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan, Jakarta : STIA-LAN Press. 
Mason. D.R. dan Lind A.D., 1999, Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Kesembilan, Penerbit Erlangga, Jakarta. 
Mathis R.L dan Jackson J.H, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Salemba Empat, Jakarta. 

Moenir , H.A.S. 1995. Manajemen Pelayanan Umum, Jakarta : Bumi Aksara. 
Nasution, M.N. 2001. Manajemen Mutu Terpadu, Jakarta : Ghalia Indonesia.
Ndraha, Taliziduhu. 1996. Budaya Pemerintahan dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Kepada Masyarakat, Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi Ketiga, Jakarta : MIPI. 
Osborne, David dan Ted Gaebler, 1996. Mewirausahakan Birokrasi, Penerjemah Abdul Rasyid, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta.

Pamudji, S. 1994. Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik, Jakarta Widyapraja, No. 19 Tahun III. 
Papu J., 2001, Teamwork, (http : //www.e-psikologi.com., diakses 18 Juni 2001). 
Riyono. B dan Zulaifah. E., 2001. Psikologi Kepemimpinan, Unit Publikasi Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta. 
Robbins. P.S.,2002, Prinsip-prinsip Perlaku Organisasi. Edisi kelima , Penerbit Erlangga, Jakarta. 
Ruky. A., 2001, Sistem Manajemen Kinerja, Gramedia, Jakarta.

Saefullah,	A. Djadja. 1999. Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik, Dalam Jurnal Publik Volume Nomor 1, Bandung : UNPAD.  
Santoso .S., 2002, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta. 
Siagian P.S., 1999, Manajemen Sumber Daya Manusia , Bumi Aksara, Jakarta. 
Sugiyono ,1998, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung. 
Sunu. P., 1999, Peran SDM dalam Penerapan ISO 9000, Grasindo , Jakarta. 

Tjiptono. F., 1997, Prinsip-prinsip Total Quality Service, Penerbit Andi Yogyakarta. 
Usmara A., 2002, Paradigma Baru Manajemen |Sumber Daya Manusia, PT. Amara Books, Yogyakarta. 
Zainun. B., 2001 , SDM Indonesia, Penerbit Toko Gunung Agung , Jakarta.