IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI BARAT
Abstract
organisatoris yang menetapkan suatu tindakan baku. SOP berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh pekerja/petugas dalam melakukan/menyelenggarakan pekerjaan mereka.
Dalam pemerintahan, penerapan SOP merupakan sebuah keharusan dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Pemerintahan dan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012. Dalam hal pemerintahan, SOP bermanfaat untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat.
Penerapan SOP dalam pelayanan pemerintahan perlu diperhatikan antara struktur organisasi dan pembagian tugas dalam pemerintahan serta dikaitkan dengan beberapa hal penting dalam penerapan SOP, yakni: efisiensi, konsistensi, minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja (pegawai), peta kerja dan batasan pertahanan.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul, yakni: “Implementasi Standar Operasional Prosedur dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat.”
Keywords
Full Text:
docReferences
Peraturan Menteri Pemerintahan dan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Redaksi Citra Umbara, Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor32 Tahun 2004, Tentang OTODA 2004-2013, (Bandung: Citra Umbara,2013).
Tanjung, Adrian dan Bambang Subagjo, Panduan Praktis Menyusun StandardOperasional Prosedur (SOP) Instansi Pemerintah, (Yogyakarta: TotalMedia, 2012)
Eko Maulana Ali,(2012:192) Kepemimpinan Transformasional dalam birokrasipemerintahan.
Goggin, Malcolm. L., Ann O’M. Bowman, James P. Lester, dan Laurence J. O’Toole Jr. (1990). Implementation Theory and Practice: toward a thirdgeneration. (Glenview: Sctott, Foresman/Litte, Brown.USA).
Koentjaraningrat, “Kamus Istilah Antropologi”. (Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).
Lincoln, Yvona S, dan Egon G., Guba, Naturalistic Inquiry, (Beverly Hills: Sage Publications, 1985).
Moelong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007).
Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gava Media, 2012).
Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah DiIndonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010).
Tanjung, Adrian dan Bambang Subagjo, Panduan Praktis Menyusun StandardOperasional Prosedur (SOP) Instansi Pemerintah, (Yogyakarta: TotalMedia, 2012).
Winarno, Budi, Kebijakan Publik; Teori, Proses, dan Studi Kasus (Edisi dan RevisiTerbaru), (Yogyakarta: Caps, 2012).
Sumber-sumber lain :
http://puspiptek.ristek.go.id/media.php?module=detailberita&id=1948-bimbingan-teknis-penyusunan-standar-operasional-prosedur-sop.html Peraturan Menteri Pemerintahan dan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Redaksi Citra Umbara, Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor32 Tahun 2004, Tentang OTODA 2004-2013, (Bandung: Citra Umbara,2013).
Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pemda UU RI No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Ismail Nawawi, 2009, Perilaku Administrasi, ITS Press, Surabaya, hal. 30-31
Sondang P. Siagian, 1992, Kerangka Dasar Ilmu Administrasi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 2 16 GK. Manila, 1996, Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 14 17Meity Taqdir Qodratillah, dkk, 2011, Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, hal. 404 18 Ricky W. Griffin, 2004, Manajemen, terj. Gina Gania,Erlangga, Jakarta, hal. 209
Darmono, 2007, Pengembangan Standard Operating Prosedure untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi, Jurnal FKP2T, Tahun 2, No 1, hal. 32 20 A. Jalaluddin Sayuti, 2012, “Pentingnya Standar Operasional Prosedur Kerja untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan dalam Perusahaan,” Jurnal Ilmiah (online), Vol. IV, No.3, diakses pada 05 Desember 2013 dari http://portal.kopertis2.or.id:8080/jspui/bitstream/123456789/223/1/1.JALALUDIN.pdf 21Kencana Bayu Aji, 2012, Pedoman Penyusunan SOP, diakses pada Desember 2013 dari http://www.slideshare.net/mobile/kencanabayuaji/pedoman-penyusunan-sop. 22Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB) Nomor 35, Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, hal 2-3
Refbacks
- There are currently no refbacks.