Peningkatan Pemahaman Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Program Penguatan Demokrasi Lokal

Sarkowi V Zahry, Isnawati Isnawati, Lisa Astria Milasari

Abstract


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui program penguatan demokrasi lokal. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melibatkan 60 peserta yang terdiri dari masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kolaboratif antara Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) dan Program Studi Hukum melalui penyuluhan, diskusi kelompok (FGD), serta interaksi partisipatif.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dengan capaian pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Partisipasi peserta aktif dalam diskusi juga meningkat, yang ditampilkan dengan kemampuan menyampaikan aspirasi dan keterlibatan dalam proses dialog. Pendekatan lintas disiplin yang diterapkan terbukti efektif dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait peran masyarakat dalam pembangunan daerah.

Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Dengan demikian, program pengabdian ini diharapkan dapat mewujudkan terwujudnya tata pemerintahan daerah yang lebih demokratis, transparan, dan berkelanjutan.


Keywords


partisipasi publik; demokrasi daerah; tata pemerintahan; pengabdian masyarakat; transparansi

Full Text:

PDF

References


Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.

Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. World Development, 22(9), 1253–1268. https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation’s place in rural development: Seeking clarity through specificity. World Development, 8(3), 213–235.

Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. Public Administration Review, 75(4), 513–522.

Healey, P. (1997). Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies. London: Macmillan.

Irvin, R. A., & Stansbury, J. (2004). Citizen participation in decision making: Is it worth the effort? Public Administration Review, 64(1), 55–65.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta: Kemendagri.

Mansuri, G., & Rao, V. (2013). Localizing development: Does participation work? Washington, DC: World Bank.

Nugroho, R., & Pratama, A. (2019). Partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah. Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 45–58.

OECD. (2017). Trust and public policy: How better governance can help rebuild public trust. Paris: OECD Publishing.

Sutiyo, S., & Maharjan, K. L. (2017). Decentralization and rural development in Indonesia. Journal of Rural Studies, 49, 1–10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

United Nations Development Programme (UNDP). (2016). Governance for sustainable development. New York: UNDP.

World Bank. (2018). Engaging citizens for better development results. Washington, DC: World Bank.




DOI: https://doi.org/10.31293/jaus.v4i1.9437

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2026 Jurnal Abdimas Untag Samarinda

JAUS ISSN ONLINE Juni 2023 : 2988-6317

link ke situs budidaya tani

Creative Commons Licensesitus web mitra usaha tani
JAUS : Jurnal Abdimas Untag Samarinda is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.132

situs web mitra usaha tani