Implementasi Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1253/Pdt.G/2015/Pa.Smd)

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menganalisa implementasi
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Harta
Bersama sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Samarinda
Nomor: 1253/Pdt.G/2015/PA.Smd) serta untuk mengetahui dan menganalisa hambatanhambatan
atau kendala apa saja yang terjadi pada penerapan pembagian hak harta
bersama jika ditinjau dari Implementasi Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Samarinda.
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan
spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta bersama
dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami
atau istri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian
perkawinan dan jika perkawinan putus, masing- masing berhak ½ (seperdua) dari harta
tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama. Kendala-kendala
yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali
para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau
bukan. Bukti tulis (Sertifikat SKT). Banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh :
ukuran luas tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas, tempat membeli sudah
meninggal.