LELANG JABATAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MEMILIH PEJABAT DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017

Nanik Pujiastuti

Abstract


The researcher is willing to know the process of the position bidding .The location of the reserch is in Tenggarong.The method of it is qualitative one by obeserving, interview and library by taking the news fromthe local dailynews papers.The results of the research is that the Regent of Kutai Kartanegara will get the competitive and qualified high officers depends on the below criterias,(1).To have high competitiveness and leadership, 2).To have quick and precise to make decision,(3).Nomort tbe afraid towards the risk then to be brave in making decision in any difficulty,(4).To have selff-confidence and Nomore to be afraid to action,(5).The bidding process has to objective and high trade mark in academic level,(6).To have the skill in explaining the problem to the staff clearly and distingly .The suggestions of the researcher about the process of position bidding are (1).T do the bidding in reality nomore only just show-off,(2).To combat the colusion, corruption and nepotism ain the area here in all levels (4).Nomore discrimination anyway,(5).The offficer who is passed the test has to make a program which is practised in 100 days working if he or she fails the he or she has to resign.


Keywords


bidding, competence, discrimination, leadership, position

Full Text:

PDF

References


Surat Kabar Harian Kalimantan Timur Post, 2017, Lelang jabatan Kutai Kartanegara, Tenggarong

Undang-Undang Dasar 1945 Repubik Indnesia Tahun 1945

Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PERATURAN PEMERINTAH) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegaai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret

, juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan

Undang-undang (UNDANG- UNDANG) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Peraturan Pemerintah) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Nomor 10 Tahun 2016




DOI: https://doi.org/10.31293/ddk.v37i2.3168

Refbacks

  • There are currently no refbacks.