ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Albina albina

Abstract


Albina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pemungutan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pemungutan pajak daerah dan variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tepatnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang berlokasi di kota Barong Tongkok. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Banyak wajib pajak yang susah untuk membayar pajak. Dapat juga dilihat dari kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Barat belum dapat menjalankan otonomi daerah secara konsekuen karena masih tergantung dari penerimaan lain diluar penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Dari Sistem Penerimaan Pajak dan retribusi daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat menggunakan with holding system untuk setiap jenis-jenis pajak daerah dimana dengan menggunakan sistem ini memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan pajak daerah. Dalam penelitian ini penulis juga menyarankan beberapa hal yang mungkin menjadi bahan masukan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat dalam meninngkatkan  penerimaan PAD khususnya pada pos pajak dan retribusi daerah.


Keywords


Pajak, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Kutai Barat.

Full Text:

Doc

References


Arsyad M, 2009. Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. LP3ES. Jakarta

A.T. Salamun, 2001. Pajak Citra & Upaya Pembaharuannya. Jakarta

Boediono, B. 2003. Pelayanan prima Perpajakan. Jakarta

Djoyohadikusumo S, 2006. Perkembangangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi. LP3ES. Jakarta

Goedhart, 2002. Garis-Garis Besar Keuangan Negara. Djambatan. Jakarta

Halim Abdul, 2004. Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP TKPN. Yogyakarta

Hasan, 2001. Statistik 2 Edisi 2. PT. Bumi Aksara. Jakarta

Jhingan.M.L, 2009. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, Ed.I, Cet. 7. PT. Raya Grafindo Persada. Jakarta

Mardiasmo, 2007. Perpajakan. Andi Ofset. Yogyakarta

Mardiasmo, 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik. KOMPAK No. 21

Mamesah D.J, 2005. System Informasi Keuangan Negara. PT. Gramedia. Jakarta

Nurhani Qasyvin, 2010. Penerimaan Retribusi Pasar dan PAD Di Kabupaten Kutai Barat 2004/2005 – 2008/2009 (Skripsi Universitas Mulawarman)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 91 Tahun 2010. Tentang Jenis Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta

Poerwadarmita, 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia Balai Pustaka. Jakarta

Sumitro, Rochmat, 2008. Pajak Dan Pembangunan. Eresco. Bandung

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974. 1984, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pradya Paramita. Jakarta

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta

Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta

Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta

Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah. Jakarta

Undang-undang RI Nomor 18 tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta

Yani Ahmad, 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta


Refbacks

  • There are currently no refbacks.