ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Abstract
Albina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pemungutan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pemungutan pajak daerah dan variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tepatnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang berlokasi di kota Barong Tongkok. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Banyak wajib pajak yang susah untuk membayar pajak. Dapat juga dilihat dari kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Barat belum dapat menjalankan otonomi daerah secara konsekuen karena masih tergantung dari penerimaan lain diluar penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Dari Sistem Penerimaan Pajak dan retribusi daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat menggunakan with holding system untuk setiap jenis-jenis pajak daerah dimana dengan menggunakan sistem ini memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan pajak daerah. Dalam penelitian ini penulis juga menyarankan beberapa hal yang mungkin menjadi bahan masukan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat dalam meninngkatkan penerimaan PAD khususnya pada pos pajak dan retribusi daerah.
Keywords
Full Text:
DocReferences
Arsyad M, 2009. Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. LP3ES. Jakarta
A.T. Salamun, 2001. Pajak Citra & Upaya Pembaharuannya. Jakarta
Boediono, B. 2003. Pelayanan prima Perpajakan. Jakarta
Djoyohadikusumo S, 2006. Perkembangangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi. LP3ES. Jakarta
Goedhart, 2002. Garis-Garis Besar Keuangan Negara. Djambatan. Jakarta
Halim Abdul, 2004. Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP TKPN. Yogyakarta
Hasan, 2001. Statistik 2 Edisi 2. PT. Bumi Aksara. Jakarta
Jhingan.M.L, 2009. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, Ed.I, Cet. 7. PT. Raya Grafindo Persada. Jakarta
Mardiasmo, 2007. Perpajakan. Andi Ofset. Yogyakarta
Mardiasmo, 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik. KOMPAK No. 21
Mamesah D.J, 2005. System Informasi Keuangan Negara. PT. Gramedia. Jakarta
Nurhani Qasyvin, 2010. Penerimaan Retribusi Pasar dan PAD Di Kabupaten Kutai Barat 2004/2005 – 2008/2009 (Skripsi Universitas Mulawarman)
Peraturan Pemerintah RI Nomor 91 Tahun 2010. Tentang Jenis Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta
Poerwadarmita, 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia Balai Pustaka. Jakarta
Sumitro, Rochmat, 2008. Pajak Dan Pembangunan. Eresco. Bandung
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974. 1984, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pradya Paramita. Jakarta
Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta
Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta
Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta
Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah. Jakarta
Undang-undang RI Nomor 18 tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta
Yani Ahmad, 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
Refbacks
- There are currently no refbacks.