Implementasi Kebijakan Standarisasi Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat

Topan Mizranda

Abstract


Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui implementasi kebijakan standarisasi pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi dengan melakukan pengumpulan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pengoorganisasian (organization) pelaksanaan tugas dan fungsi pokok dilaksanakan dengan jumlah SDM yang masih terbatas dan dalam proses pengorganisasiannya dilakukan fungsi controlling yang dilakukan setiap over shift atau aplusan kerja sehingga pekerjaan yang dilakukan betul-betul dituntaskan oleh pegawai yang bertugas pada waktu kerjanya. Kemudian tanggungjawab kinerja dikontrol secara struktural pada masing-masing unit kepala instalasi atau ruangan rumah sakit. Pada aspek Interpretasi (Interpretation) menunjukkan bahwa masyarakat seperti ibu hamil mendapat manfaat yang banyak dari ada BPJS biaya perawatan sakit ditanggung BPJS juga untuk biaya persalinan, kehamilan, dan juga pasca kehamilan. Pemegang kartu JKN - KIS yang dikelola BPJS juga bisa mendapatkan layanan konseling, pemberian obat, keluarga berencana, serta pemasangan alat kontrasepsi. Alur pelayanan rawat jalan di RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat menunjukkan alur pelayanan yang mendorong pasien cepat langsung berurusan dengan administrasi pelayanan BPJS hal ini bertujuan agar jaminan kesehatan terlebih dahulu diselesaikan agar proses pemeriksaan dapat dilakukan tanpa ada beban administratif. Upaya interpretasi dari standarisasi pelayanan kesehatan ini dilakukan pada RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat dengan pemberian arahan pada saat pelatihan dan seminar jika ditemukan pelayanan yang kurang sesuai maka akan mendapat teguran dari kepala instalasi kemudian media sosialisasi itu dilakukan  seperti poster yang ditempel di rumah sakit itu merupakan upaya dan komitmen untuk menjaga kualitas pelayanan. Pada aspek aplikasi/penerapan (Application) menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan untuk rawat jalan bagi ibu hamil yang akan bersalin memeriksakan kandungannya secara rutin dengan baik meskipun ada keluhan terhadap penggunaan waktu menunggu dalam hal konsultasi. Kemudian proses pemeriksaan dilakukan dokter dinilai cukup bagus hanya pegawai administrasi perlu memberikan sikap yang lebih ramah lagi.


Keywords


Implementasi Kebijakan, Standarisasi, Pelayanan Kesehatan.

Full Text:

doc

References


Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 1-11.

Siswanto, H. (2015). Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Dalam Operasionalisasi Program Mobil Sehat (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Lamongan Kabupaten Lamongan). Jurnal Administrasi Publik, 3(11), 1821-1826.

Poewarni, S. K., & Sopacua, E. (2006). Akreditasi Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 9(3).

Machmud, R. (2008). Manajemen mutu pelayanan kesehatan. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 2(2), 186-190.

Ratnamiasih, I., Govindaraju, R., Prihartono, B., & Sudirman, I. (2012). Kompetensi SDM dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit. Budhi, 11(1).

Nurdiansyah, W. 2013. Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus : Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar). Tesis, Universitas Hasanuddin.

Saggaf, S., Salam, R., Kahar, F., & Akib, H. (2014). Pelayanan Fungsi Administrasi Perkantoran Modern. Jurnal Ad'ministrare, 1(1), 20-27.

Rumengan, D. S., Umboh, J. M. L., & Kandou, G. D. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS kesehatan di Puskesmas Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado. Jikmu, 5(2).

Sukowati, N. P. (2013). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota (Jaminan Kesehatan Daerah Dan Surat Pernyataan Miskin)(Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar). Jurnal Administrasi Publik, 1(6), 1195-1202.

Taalongonan, E., Lengkong, F. D., & Laloma, A. (2016). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung. JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 3(038).

Supartiningsih, S. (2017). Kualitas Pelayanan Kepuasan Pasien Rumah Sakit: Kasus Pada Pasien Rawat Jalan. Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit, 6(1), 9-15.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11(1), 1-12.

Adisasmito, W. (2008). Analisis Kemiskinan, MDGs dan Kebijakan Kesehatan Nasional. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Agustino, L. (2006). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Rineka Cipta.

Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 4(1), 1-14.

Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Tahjan, H. (2008), Implementasi Kebijakan Publik, Bandung : RTH.

Nugroho. (2003). Kebijakan Publik Formulasi,. Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media.

Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey.

Dwijowijoto, R. N. (2004). Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta: Elex/Gramedia.

Agustino, Leo. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung.

Wahab, S. A. (2012). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. (2014). Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Jones, C. O. (1996). Pengantar Kebijaksanaan Publik (Publik Policy), Terjemahan Ricky Ismanto. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Damopolii, R. V. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu). JURNAL POLITICO, 3(1).

Luti, I., Hasanbasri, M., & Lazuardi, L. (2012). Kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem rujukan kesehatan daerah kepulauan di kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI, 1(1).

Iskandarsyah, M. N. (2016). Pelaksanaan Strategi Promosi Kesehatan dalam Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga di Puskesmas Puuwatu Kota Kendari Tahun 2015. Jurusan Kesehatan Masyarakata Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo.

Sinambela, Lijan Poltak.Dkk. (2011). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta:Bumi. Aksara.

Pasolong. (2013). Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: CV.Alfabeta.

Monoarfa, Heryanto. (2012). Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik: Suatu tinjauan kinerja lembaga pemerintahan. Jurnal Pelangi Ilmu 5.(1).

Sugiyono. (2017). Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D. Alfabeta, Bandung.

Arikunto, S. (2002). Metode penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Perundang-undangan dan Peraturan:

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien


Refbacks

  • There are currently no refbacks.