PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MEMBANGUN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG BANGUNAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA (STUDI PELANGGARAN BANGUNAN DI JALAN AHMAD YANI KOTA SAMARINDA)

Khairunnisah dan Makrondji

Abstract


The obligation to maintain environmental harmony in individuals
or businesses that are legal entities carry out building activities in
accordance with what is mandated by Article 41 paragraph (2) Regional
Regulation of Samarinda City Number 34 of 2004 concerning Buildings in
Samarinda City Region. However, especially on Jalan Ahmad Yani there
are still places to build buildings that violate, every implementation of
building activities must maintain the security, safety of buildings and the
environment and should not interfere with the peace and safety of the
surrounding community. In connection with the foregoing, it is interesting
to study Law Enforcement Against Building Buildings Based on
Samarinda City Regulation Number 34 of 2004 concerning Buildings in
the Samarinda City Area (building violation studies on Jalan Ahmad Yani
Samarinda City. How to enforce law and legal efforts against Regional
Regulation of Samarinda City Number 34 of 2004 concerning Buildings in
Samarinda City Region.
This research was carried out at the Samarinda One-Stop
Integrated Licensing Service Agency, UPTD Operational Control Unit
Building and places to build buildings on Jalan Ahmad Yani Samarinda
City. Collecting data with field studies, namely interviews and
observations / field observations, as well as library studies. Based on the
results of research in the field, it is shown that enforcement of places to
build buildings that are not in accordance with environmental
preservation on Ahmad Yani street in Samarinda City is not effective. This
can be seen from the fact that there are still a lot of stacking places that
have not implemented implementation that is in line with environmental
sustainability, which enforcement actions do not take place. Law enforcers
who are not strict in enforcing building activities that are not in
accordance with the procedures for making this Regional Regulation are not implemented. This can be seen from the fact that there is still a place
to build buildings that does not care about the sustainability of the
environment when building a building, it can disrupt the comfort and
safety of the surrounding environment and the people who cross the area.

Full Text:

pdf

References


Literatur

Dwi, Yuni. 2008. Panduan Praktis Mengurus IMB Rumah Tinggal.

Pustaka Grhatama, Yogyakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi, 2006, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah

Mada University Press,Yogyakarta.

Hermanslamet, Bondan, 1997. Kota Samarinda Rencana Induk,

Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta.

Juniarso Ridwan dan Ahcmad Sodik Sudrajat, 2008, Hukum Tata

Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa,

Bandung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994. Edisi Kedua Cetakan Ketiga,

Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Koentjoro, Diana Halim. 2004, Hukum Administrasi Negara, Ghalia

Indonesia, Bogor.

Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007. “Pedoman Naskah Akademik

Perda Partisifatif”, Kreasi Total Media, Yokyakarta.

Makarao Taufik M. 2004, Aspek – aspek H. Lingkungan, Indeks

Jakarta.

Michel Bruce, Setiawan, Rahmi Hadi Dwita, 2003, Pengelolaan

Sumber Daya dan Lingkungan, Gajah Mada University Press,

Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum.

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rangkuti, Siti Sundari, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan

Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya.

Sarundajang, 2008, Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Kata Hasta

Pustaka, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit

Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta.

Soemartono, R.M Gatot P, 2004, Hukum Lingkungan Indonesia,

Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Soeroso, R. 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar grafika, Jakarta.

Silalahi, Daud, 2001, Hukum lingkungan dan sistem penegakan hukum

lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung.

Siahaan, N.H.T, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi

Pembangunan, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sodikin, 2003, Penegakan Hukum Lingkungan, Djambatan, Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2005, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan

Strategi Penyelesaian Sengketa, Penertbit Rineka Cipta

Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan di Indonesia, Penerbit Sinar

Grafika, Jakarta

Usman Rahmadi, 2003, Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional,

PT.Citra Adytia Abadi, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 68 / Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 / Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tanggal

Agustus 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan

Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2002 tentang

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda

Tahun 1994 – 2004 (Tambahan Lembaran Daerah Kota

Samarinda Nomor 12 Tanggal 8 Agustus 2002 Seri D Nomor 08)

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang

Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah

Kota Samarinda Nomor 26 tanggal 8 Maret 2004 Seri D Nomor

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan

Badan Pemerintah Daerah Kota Samarinda




DOI: https://doi.org/10.31293/lg.v3i2.4099

Refbacks

  • There are currently no refbacks.