TINJAUAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

Abstract

Penetapan politik hukum keimigrasian yang selektif membuat intitusi Imigrasi
Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, maupun kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan politik hukum
keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang : (a).
Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik
Indonesia. (b).Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta. (c). Tidak
bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia diizinkan masuk dan
diperbolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberikan Izin tinggal sesuai dengan
maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia. Dengan demikian peran penting aspek
keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan
masuk atau keluar orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, pemberian Tanda Masuk
orang asing pada tempat pemeriksaan Imigrasi, dan pemberian izin tinggal
Keimigrasian serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah
Indonesia dalam hal keberadaan dan kegiatan yang dilakukan orang asing sesuai dengan
Visa atau Izin Tinggal Keimigrasian yang mereka gunakan di Indonesia khususnya di
Kota Samarinda.
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang
Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bagi warga negara asing
yang tidak memiliki dokumen resmi/legal di Kota Samarinda. 2) Untuk mengetahui
upaya pencegahan tindak pidana penyalah gunaan dokumen keimigrasian di Kota
Samarinda.
Hasil penelitian sebagai berikut : 1) Penegakan hukum Keimigrasian diatur secara
tegas mengenai pelanggaran yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian atau
Tindak Pidana Keimigrasian (projustitia) sehingga faktor yang mempengaruhi
diambilnya Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan Pasal 75 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan tersebut
meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan tersebut
meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. 2) Mengantisipasi adanya
penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian maka diperlukan pengawasan tenaga kerja
asing pemegang Izin Tinggal Terbatas. Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing
sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimgrasian pasal 66 ayat (2)
huruf b.