Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Diyon Ari Saputro, Nanik Pujiastuti, Raudah Mahmud

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel random sampling dengan rumus solvin taraf kesalahan 10%, sehingga total sampel 43 orang. Pengambilan data menggunakan kuesioner, kemudian analisis data menggunakan rumus Uji Hipotesis Regresi Linear Sederhana. Berdasarkan analisis data nilai korelasi r hitung = 0.759 > r tabel = 301. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif, nilai Koefisien Determinasi (R Square) = 0.577, maka pengaruh variabel independen (Good Governance) terhadap variabel dependen (Pelayanan Publik) adalah sebesar 57%, sedangkan sisanya 43% dipengaruhi oleh variabel diluar dari pada penelitian. Kemudian nilai konsisten variabel Good Governance = 11.951 dan setiap penambahan 1% variabel Pelayanan Publik = 0.756, Koefsisen Regresi tersebut bernilai/mengarah positif, nilai signifikan = 0.000 < 0.005. Berdasarkan nilai t hitung = 7.475 > t tabel = 2.017, Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan nilai positif Variabel Independen Good Governance (X) terhadap Variabel Dependen Pelayanan Publik (Y), dengan demikian terjawab rumusan masalah pada penelitian ini dan Hipotesis Alternatif terbukti kebenarannya.

Keywords


Dinas tenaga kerja, Good governance,pelayanan publik

Full Text:

PDF

References


Agoes, S. (2011). Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta : Salemba Empat.

Eddy, W. M. (2005). Konseling Kelompok Perkembangan. Semarang: Unnes Press.

Hamido. (2007). Metodologi Penelitian dan Teori Komunikasi. Malang: UMM.

Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kerlinger. (2006). Asas–Asas Penelitian Behaviour. Edisi 3, Cetakan 7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mardalis. (2003). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet.VI. Jakarta: Bumi Aksara.

Mardiasmo. (2004). Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Margono. (2004). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.

Martono,Nanang. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Muhammadong. (2017). Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam. Makasar : Edukasi Mitra Grafika.

Pasolong, H. (2007) Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Pasolong, H. (2007) Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Priyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. Sidoarjo: Zifatama Publishing.

Renyowijoyo, M. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wancana Media.

Salam, B. (2004). Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.

Salam, D. S. (2004). Otonomi Daerah dalam perspektif lingkungan, Nilai dan Sumber Daya. Jakarta: Djambatan.

Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: PT Refika Aditama.

Sinambela, L.P., dkk. (2011). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: BumiAksara.

Solichin, A. W. (2008). Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Penerbit CV. Bandung: Alfabeta.

Swarjana, K. (2012). Metodologi Penelitian Kesehatan. Yogyakarta: ANDI.

Tunggal, A. W. (2013). Internal Audit and Corporate Governance. Jakarta: Harvarindo.

Umar, A. (2004). Pengetahuan Sosial. Jakarta : Erlangga.

Widodo, J. (2001). Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: CV Cutra Media.

Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita.

Yenrizal. (2012). Pengantar Manajemen Pemasaran. Bandung: Mandar Maju.

Sumber Dokumen-dokumen

Dokumen LAN dan BPKP. (2010). Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta

Lembaga Administrasi Negara-LAN. (2003). Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta

Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Kerja dan Transmigirasi Kota Samarinda.

Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 Ayat 1 yang berbunyi “Penyelenggaraaan Pemerintahan Berpedoman Pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara”.

Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Sumber Internet

https://disnaker.samarindakota.go.id/ (di akses 15 februari 2021)

https://kbbi.web.id/implementasi (di akses 15 februari 2021)

https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/makalah/good-governance-dan-capacity-building-sebagai-indikator-utam/ (di akses 17 februari 2021)

https://media.neliti.com/media/publications/243741-permasalahan-korupsi-kolusi-dan-nepotism-a86737af.pdf (di akses 20 februari 2021)




DOI: https://doi.org/10.31293/pd.v21i3.6635

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan

 

Department Public Administration
Faculty of Social and Political Siences
Jl. Ir Juanda No. 80 Samarinda (75124)
Telp. 0541-744490,7030598; Fax 0541-761244
E-Mail: sospol@untag-smd.ac.id