Evaluasi Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda
Abstract
The purpose of this study is to describe the evaluation of Mayoral Regulation No. 35 of 2014 concerning Integrated Sub-district Administrative Services (PATEN) in Sungai Kunjang Sub-district, Samarinda City and to identify the supporting and inhibiting factors of the evaluation of Mayoral Regulation No. 35 of 2014 concerning Integrated Sub-district Administrative Services (PATEN) in Sungai Kunjang Sub-district, Samarinda City. This research was conducted at the Sungai Kunjang Sub-district office, Samarinda City. This research type is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out through library research and field research using observation, interviews, and documentation methods. Data sources were obtained using purposive sampling and accidental sampling techniques. Data analysis used an interactive data analysis model developed by Miles and Huberman (in Sugiyono 2013). Based on the results of this study, it shows that Mayor Regulation No. 35 of 2014 concerning PATEN in Sungai Kunjang District has been implemented but has not been optimal because there are still obstacles in its implementation which can be seen from inadequate facilities and infrastructure, lack of human resources in Sungai Kunjang District and people who do not understand PATEN.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Evaluasi Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Evaluasi Walikota No.35 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2013). Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukan bahwa Peraturan Walikota No.35 Tahun 2014 tentang PATEN di Kecamatan Sungai Kunjang sudah terlaksana namun belum maksimal karena masih ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaanya bisa dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan Sungai Kunjang dan masyarakat yang tidak memahami PATEN.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
BUKU
Abidin, Said Zainal. 2014. Kebijakan Publik.. Salemba Humanika; Jakarta
Agustino, Leo. 2006. Dasar Kebijakan Publik, CV. Alfabeta; Bandung.
Azwar, Saifuddin. 2009. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar; Yogyakarta
Dian, Utomo. 2010. kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Direktorat Jendral Pemerintahan Umum, Kementrian Dalam Negeri Indonesia.
Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisi Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press; Yogyakarta
Dwidjowijoto, R.N,2007. Analisi Kebijakan. Elek Media Komputindo; Jakarta
Indhiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Gaya media; Yogyakarta.
Moelong, Lexy. J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda karya; Bandung
Moenir, H.A.S. 2001. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara; Jakarta
Mulyadi. 2007. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Salemba. Empat.; Jakarta
Nugroho, D Riant. (2006). Kebijakan Publik. Elex Media Komputindo; Jakarta.
Oentarto, (2004). Pelayanan Publik pemerintahan Daerah, Indonesia Quality Research Agency (IQRA). Kreasi Wacana; Tangerang, Banten.
Paskarina, C, Dede, M, Tjipto, M. 2007. Evaluasi Kebijakan. Pusat Penelitian Kebijakan dan Penggembangan Wilayah Lembaga Pendidikan Universitas Padjajaran; Bandung
Pasolong, Harbani. (2007). Kualitas Pelayanan. Bumi Aksara; Jakarta
Sianipar. J.P.G. (2001). Definisi Pelayanan. Bumi Aksara ; Jakarta.
Sianipar.J.PG. (2000). Manajemen pelayanan masyarakat. Lembaga Adminsitrasi Negara; Jakarta.
Sinambela, Poltak dkk. (2006). Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan, dan Impelmentasi. Bumi Aksara; Jakarta
Soenarko sd,h. 2003. Kebijaksanaan pemerintah. Airlangga university press; Surabaya.
Subarsono, AG. 2005. Analisi Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar; Yogyakarta.
Sugiyono 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D.CV. Alfabeta; Bandung
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian administrasi. Alfabeta; Bandung
Widodo, Joko. 2007. Analisi Kebijakan Publik. Bayu Media; Malang.
Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. PT Buku Kita; Jakarta
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: teori, proses, dan studi kasuss, CAPS; Yogyakarta.
Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat; Jakarta.
Jurnal – jurnal
Damanik, Janianton (2011). Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol 15 Nomor 1. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
Triastusi Setianigrum & Yam’ah Tsalatsa (2016) Mempertanyakan Responsivitas Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Pengaduan Kasus Upik di Kota Yogyakarta, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Peraturan Walikota Samarinda No. 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.7
DOI: https://doi.org/10.31293/pd.v24i3.9355
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2026 PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan
Department Public Administration
Faculty of Social and Political Siences
Jl. Ir Juanda No. 80 Samarinda (75124)
Telp. 0541-744490,7030598; Fax 0541-761244
E-Mail: sospol@untag-smd.ac.id