Implementasi Pengawasan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) supervision by the Inspectorate of Sukabumi Regency and identify the factors influencing its implementation. The study was motivated by the persistence of irregularities in regional financial and asset management, the limited number of auditors, and the SPIP maturity level of Sukabumi Regency, which remains at Level 3. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, while the policy implementation analysis was based on the framework of Van Meter and Van Horn, which includes policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, interorganizational communication, environmental conditions, and implementers’ disposition. The findings indicate that SPIP supervision has been implemented in accordance with existing regulations; however, it has not yet been fully optimized due to limited human resources, extensive supervisory coverage, and a high auditor workload. Therefore, strengthening APIP capacity, improving coordination, and increasing resource support are necessary to enhance supervisory effectiveness and promote accountable and transparent governance.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, keterbatasan jumlah auditor, serta capaian maturitas SPIP Kabupaten Sukabumi yang masih berada pada Level 3. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi lingkungan, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan SPIP telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, luasnya objek pengawasan, dan tingginya beban kerja auditor. Diperlukan peningkatan kapasitas APIP, penguatan koordinasi, dan dukungan sumber daya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.