Analisis Tarif Angkutan Penumpang Kota Antar Provinsi Rute Mamuju-Makassar

Abstract

The purpose of this study is to analyze interprovincial urban passenger transport fares on the Mamuju-Makassar route. The research method used is a quantitative approach with primary data collection through field interviews with transport operators and service users and direct observation of the vehicle operating cost component. In addition, secondary data were collected from relevant agencies. The analysis was conducted using the BOK approach and tariff calculation. The results showed that the tariffs were based on the results of the BOK calculations and compared with the prevailing tariffs in the area. The average tariff set by the government is Rp. 200,000,- Km/org and the theoretical average tariff from the BOK calculation is Rp. 114.908,- Km/org. From this research, it can be seen that the theoretical rate of vehicle operating costs is lower than the rate applicable in the field. Therefore, it is necessary to increase the role of local government in evaluating transportation tariffs again and develop other policy alternatives by the government in dealing with this problem.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tarif angkutan penumpang kota antar provinsi pada rute Mamuju–Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui survei lapangan terhadap operator angkutan, pengguna jasa, serta observasi langsung terhadap komponen biaya operasional kendaraan (BOK). Selain itu, data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan BOK dan perhitungan tarif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif berdasarkan hasil perhitungan BOK dan membandingkannya dengan tarif yang berlaku di lapangan. Tarif rata-rata yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp. 200.000,- Km/org, tarif rata-rata teoritis dari perhitungan BOK adalah Rp. 114.908,- Km/org. Penelitian ini merekomendasikan dapat dilihat tarif teoritis biaya operasi kendaraan kurang dari yang berlaku dilapangan. Maka dari hal ini, perlu adanya peningkatan peran pemerintah setempat dalam mengevaluasi tarif angkutan kembali serta mengembangkan alternatif- alternatif kebijakan lain oleh pemerintah dalam menangani permasalahan ini.