STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19 (DITINJAU DARI DIMENSI STRATEGIS ADMINISTRASI PUBLIK)

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan
Kesehatan menjadi Dasar hukum kebijakan tersebut. Dalam konverensi
tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan membuat
kebijakan dan regulasi sendiri diwilayah masing-masing yang tidak
bersinergi dengan pemerintah pusaat, pemerintah daerah dan Pihak swasta
harus mematuhi kebijakan.
Seluruh aktifitas yang melibatkan kerumunan dan interaksi dengan
orang banyak dirumahkan dengan harapan mampu menekan angka
penyebaran yang terjadi dimasyarakat. Makna dari kebijakan dengan
aktivitas dari Rumah ini adalah membatasi aktivitas diluar dengan bekerja
dari rumah, bersekolah dari rumah bahkan beribadah pun dari rumah hal ini
dilakukan tentu sudah melalui pertimbangan yang maksimal tentunya.
Selain kebijakan tersebut pelayanan kesehatan juga faktor paling
penting dalam menetapkan kebijakan sosial.
Kebijakan sosial yang muncul yaitu berkaitan dengan penutupan akses
jalan, pembatasan alat transportasi umum, dan pembatasan jam operasional
transportasi, hal ini dimaksudkan agar dapat menekan laju aktivitas dan
penyebaran virus Corona.
Tujuannya adalah untuk itu mengetahui bagaimana Permasalahan
Covid tersebut ditinjau dari 6 dimensi strategis administrasi public yaitu :
Dimensi Kebijakan, Dimensi struktur organisasi, Dimensi Manajemen,
Dimensi Etika, Dimensi Lingkungan dan Dimensi akuntabilitas kerja. Serta
untuk mengetahui bagaimana Startegi penanganan Covid-19 tersebut ditinjau
dari 6 dimensi strategis administrasi publik.
Pemerintah berusaha untuk memberikan Jaminan kesehatan setiap warga
negara Indonesia telah termasuk dalam konstitusi. Dengan adanya jaminan
kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, maka pemerintah memiliki
tanggung jawab terhadap warga negaranya terlebih dalam permasalahan
pandemi Covid-19.