SISTEM PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Abstract

ABSTRACT

Public services in terms of fulfilling administrative rights provided by the government in the form of population administration, such as population registration, civil registration, management of population data and information. Public service administration is the process by which public resources and personnel are organized and coordinated to formulate, implement, and manage decisions in public policy. EKTP is a national identity card based on NIK (Population Identification Number) which is made electronically and works computerized and has the specifications and format of a national identity card that is protected by a special security system as an official population identity card and Regency/City is issued through a population register. Public service is every activity carried out in the context of fulfilling the basic needs of all citizens and residents for goods, services and/or administrative services provided by service providers related to public services. So it can be concluded that, service standards are based on decisions that contain norms, guidelines and consensus regarding the quality of services, facilities and infrastructure that are formulated jointly between public policy makers, service recipients and stakeholders. This standard is a benchmark that is used to provide guidelines for service delivery and is a benchmark that becomes a benchmark for service quality in order to fulfill the obligations of service providers to the community who are able to provide quality services. Public services provided by the State Administration are defined as “all forms of public services carried out by all forms of public authorities in central, regional and state/regional companies (BUMN/D).

Keywords: public service, identity card

ABSTRAK

Pelayanan publik dalam hal pemenuhan hak-hak administrasi yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk administrasi kependudukan, seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi kependudukan. Administrasi pelayanan publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusankeputusan dalam kebijakan publik. EKTP adalah kartu identitas nasional berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang dibuat secara elektronik dan bekerja secara komputerisasi serta memiliki spesifikasi dan format kartu identitas nasional yang dilindungi oleh sistem keamanan khusus sebagai kartu identitas resmi kependudukan dan Kabupaten/Kota diterbitkan melalui daftar penduduk. Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara dan penduduk terhadap barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Standar pelayanan didasarkan pada keputusan yang memuat norma, pedoman dan konsensus mengenai kualitas pelayanan, sarana dan prasarana yang dirumuskan bersama antara pembuat kebijakan publik, penerima layanan dan pemangku kepentingan. Standar ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan menjadi tolak ukur yang menjadi tolak ukur kualitas pelayanan dalam rangka memenuhi kewajiban pemberi pelayanan kepada masyarakat yang mampu memberikan pelayanan yang bermutu. Pelayanan publik yang diberikan oleh Administrasi Negara didefinisikan sebagai “segala bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh segala bentuk otoritas publik di perusahaan pusat, daerah dan negara/daerah (BUMN/D).

Kata kunci: pelayanan publik, kartu tanda penduduk