DAMPAK MUNCULNYA KORUPSI DILINGKUNGAN BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Abstract

Reformasi birokrasi adalah prasyarat mutlak yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya pengelolaan pemerintahan yang demokratis serta sistem ekonomi yang
dapat menciptakan keadilan sosial bagi semua. Untuk menumbuhkembangkan budaya
kerja aparatur menuju pemerintah yang bersih dan berwibawa (Good Governance) perlu
adanya keteladanan. Keteladanan-keteladanan tersebut tidak harus dimulai dari
pimpinan atau atasan, akan tetapi harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita
sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri pada pencanangan Governance
Provinsi Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu. Bahwa praktek-praktek seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, masyarakat mengartikannya sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktek-praktek korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.