URGENSINYA PERANAN PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE BENTUK USAHA INDOMARET DI SAMARINDA

Abstract

Abstraksi

Bahwa pada dasarnya Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat dalam pasal  1338 KUH Perdata telah memberikan implikasi yang luas pada perjanjian waralaba di Indonesia. Adapun implikasi yang terjadi dapat menimbulkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat maupun tindakan monopoli seperti yang tercantum dalam Undang – undang No.5 Tahun 1999, mengingat perjanjian waralaba di Indonesia belum memiliki suatu peraturan yang mengatur secara rinci dari segala aspek. Sedangkan perjanjian waralaba tersebut yang memakai Asas Kebebasan Berkontrak Dalam pasal 1338 KUH Perdata telah memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian tanpa adanya pembatasan yang tegas dari peraturan yang ada. Sebagaimana kebanyakan dari para pihak waralaba baik franchisor maupun waralaba yang menginginkan agar perjanjian waralaba yang ada di Indonesia tidak terlalu diatur secara spesifik oleh pemerintah, sehingga usaha waralaba tersebut dapat berkembang dengan baik dalam suatu ekonomi.