• Home
• About
• Login
• Register
• Search
• Current
• Archives
• Announcements

Home > Archives > Vol 5, No 1 (2017)

Table of Contents

Articles

IMPLEMENTASI PASAL 61 AYAT (3) PP NOMER 24 TAHUN 1997 KAITANNYA DENGAN TENGGANG WAKTU PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI SAMARINDA Meliyana Meliyana

1-10

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN DEBITUR YANG MENGALIHKAN ATAU MENJUAL BENDA JAMINAN FIDUSIA DAN AKIBAT HUKUMNYA Arif Fakrur Rozi

11-19

TINJAUAN HUKUM PENERTIBAN IZIN UKL DAN UPL DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 Arif Wicaksono

20-28

PENERAPAN PASAL 374 KUHP JO PASAL 64 KUHP AYAT (1) DAN PROBLEMATIKA HUKUMAN YANG DIJATUHKAN OLEH HAKIM PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Ismail Ismail

29-37

KENAIKAN BIAYA PENGURUSAN STNK & BPKB TAHUN 2017 DI TINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 Larto Larto

38-43

PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS / PPAT BILA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA Markus Palu Weking

44-53

PROBLEMATIKA DALAM SISTEM PENDAFTARAN DOMAIN DAN SISTEM PENDAFTARAN MEREK SERTA PENYELESAIANNYA Randi Ariadi

54-64

PELAKSANAAN GROSSE AKTA SEBAGAI PENGAKUAN HUTANG APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN NON BANK) Siti Umamah

65-73

PENYITAAN BARANG BUKTI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PRAKTEK Sudarman Sudarman

74-83

MASALAH PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS DARI WAKIF Sulviana Livita Agustina Maulida

84-95

PROBLEMATIKA YANG TIMBUL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PAKET WISATA OLEH BIRO PERJALANAN Surya Budi

96-103

MASALAH RISIKO DALAM PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI RUMAH PADA PENGEMBANG PERUMAHAN PT. EMBUN PAGI BERSERI DI SAMARINDA Teguh Mulyanta

104-112

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN Tri Agung Riono

113-123

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH NO. 02 TAHUN 2011 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUANG SAMPAH Fitri Nuur Handayani

124-128

TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN DAN HUKUM KEHUTANAN TERHADAP KERUSAKAN HUTAN DAN LINGKUNGAN PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK-HA) DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI Sularno Sularno

129-134

PROSES PENETAPAN DISMISAL TERHADAP MASUKNYA SUATU GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA Yessi Gasella

135-138

PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ( DETOURNEMENT DE POUVIOR ) OLEH PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Mohammad Saifullah

139-142

FUNGSI ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI SERBA USAHA KALIANUSA DI TINJAU DARI PASAL 1338 AYAT (3) KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA Muhammad Gunarso

143-149

RESIKO DALAM PERJANJIAN MENGULANG SEWAKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA Yohan Lihu

150-153

PENERAPAN PASAL 8 (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMBERITAAN PERS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT Dian Hardiyanto

154-156

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PENAMBANGAN BATUBARA DI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Mohamad Fadli

157-159

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIUTANG YANG DI ISTIMEWAKAN ( PRIVELEGE ) DALAM KUH PERDATA Muhamad Saleh

160-163

ISLAM DAN AKIBAT HUKUMNYA PERCERAIAN YANG DI SEBABKAN GUGATAN TERHADAP SUAMI PNS YANG BERAGAMA Adi Wijaya

164-166

PERANAN PIHAK LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP RESIDIVIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN Andhika Abrian

167-170

MASALAH PERDAMAIAN DIHADAPAN MAJELIS HAKIM PERKARA PERDATA YANG TAK DAPAT DIMINTAKAN BANDING DAN AKIBAT HUKUMNYA Oktario Sirait

171-175

INTERPRESTASI HAKIM TERHADAP PERKARA PERDATA YANG TERKENA ASAS NEBIS IN IDEM Agung Subekti

176-181

MASALAH HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK TERHADAP GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT PERCERAIAN Smithro Moestafa

182-193

UPAYA PENYELESAIAN BANK UNTUK MENGATASI PENYIMPANGAN BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PENERBIT MAUPUN PEMEGANG KARTU KREDIT Zakaria Zakaria

194-197

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH SECARA SISTEMATIK MELALUI PROYEK AJUDIKASI DI SAMARINDA Anggi Elfia Risky Putri

198-204

PARADIGMA BARU DALAM MENGATASI KENAKALAN ANAK REMAJA DI KOTA SAMARINDA (Tinjauan Yuridis UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) Fitryah Fitryah

205-209

PERBUATAN PIDANA YANG DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN YANG BERLANJUT (VOORGEZETTE HANDELING) DIPERUSAHAAN SEBAGAIMANA DIANCAM PASAL 374 KUHP JO PASAL 64 KUHP Hotber Tumanggor

210-215

PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA DISERTAI IZIN PEJABAT YANG BERWENANG DAN AKIBAT HUKUMNYA Indra Budi Prasetya

216-221

PENEGAKAN HUKUM ACARA PIDANA (UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981) DALAM TINDAK PIDANA CYBERCRIME DAMPAK DARI ERA GLOBALISASI Renson Sinaga

222-227

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHANYA FORMAT STANDART KONTRAK PT. PERUSDA PDAM DENGAN KONSUMEN (STUDI PADA KANTOR PT. PERUSDA PDAM DI KOTA SAMARINDA) Resty Dianisa

228-235

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN WILAYAH DI KALIMANTAN TIMUR ( TINJAUAN HUKUM PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KALIMANTAN TIMUR 2016-2036 ) Rustati Rustati

236-241

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP REHABILITASI TAHANAN DI LAPAS NARKOTIKA SAMARINDA INTEN SETIOWATI

241-247

PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KPR YANG MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DI BANK BTN CAB SAMARINDA Riyos Wahyudi

248-253

PERANAN HAKIM PENGAWAS DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS III SAMARINDA Giras Nugroho

254-259

TINJAUAN HUKUM PENYEBAR BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) / UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DAN PENYELESAIAN HUKUM Saharuddin Saharuddin

260-266

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RENCANA PERKAWINAN YANG DITOLAK OLEH PENCATAT PERKAWINAN DAN UPAYA HUKUMNYA Muhammad Ilham Mansyur

267-274

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2016 TERHADAP KEWAJIBAN KARYAWAN PERUSAHAAN MENJADI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) Ratna Mayasari

275-283

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 Muthia Eka Sari

284-289

PENGALIHAN BENDA ELEKTRONIK DARI DEBITUR KE PIHAK KETIGA TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR Hermiani Ariano

290-295

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL Em Maimunnah

296-299

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA DALAM PENJAMINAN BANK Sugeng Riyadi

300-308

PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Tri Wahyu Kusuma Negara

309-314

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN REHABILITASI MEDIS BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Ismayana Ismayana

315-323

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK UTAMA JALAN OLEH MASYARAKAT DITINJAU DARI UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Iin Karmila

324-332

PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA PENJUALAN BARANG BERGERAK DENGAN SISTEM TITIP PADA PERTOKOAN DAN PEMBAGIAN HAK SERTA KEWAJIBAN KONTRAKTAN DI SAMARINDA Harry cahyadi

333-338

KEDUDUKAN BADAN ARBITRASE SYARIA’AH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM HUKUM NASIONAL Yayat Sudrajat

339-342

MASALAH ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN TUKAR TAMBAH BENDA BERGERAK JENIS KENDARAAN Indah Nurlitasari

343-349

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DIKOTA SAMARINDA Risky Normelia

350-357

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBERIAN HAK MILIK ATAS BIDANG TANAH DI KOTA SAMARINDA Aji. Muhammad Ario kusuma Wardana

358-360

PELAKSANAAN AKTA SEBAGAI PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) SAMARINDA Leo Josten Siregar

361-365

TANGGUNG JAWAB HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA BERKAITAN DENGAN INDISIPLINER KERJA BERDASARKAN UU No. 5 TAHUN 2014 DI KABUPATEN KUTAI BARAT Rizeldy Faschalis

366-374

KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA ANGGA GALLUCI

375-379

PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA ANAK DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN UUD NO. 11 TAHUN 2012 Muhammad Alfian Nur

380-384

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PEMERKOSAAN YANG TERJADI DI KOTA SAMARINDA MUHAMMAD FACHRI PUTRA ADILLIN

385-387

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH BANK OLEH PERBANKAN HUBUNGANNYA DENGAN RAHASIA BANK Lailatul Mukhayaroh

388-395

ASPEK HUIKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENERBIT BILYET GIRO YANG DISALAH GUNAKAN DENGAN CARA PEMBERIAN BILYET GIRO YANG TIDAK ADA DANANYA (SALDO KOSONG) Jenny Suandi

396-399

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI APOTEKER SEBAGAI PELAKU BISNIS DALAM PRAKTEK Endah Ryos Endrea

400-406

URGENSINYA PERANAN PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE BENTUK USAHA INDOMARET DI SAMARINDA Riska Noviyanti

407-409

AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) YANG DILAKSANAKAN TIDAK DENGAN ITIKAD BAIK Rima Amalia Risky

410-415

FUNGSI ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI SERBA USAHA KALIANUSA DI TINJAU DARI PASAL 1338 AYAT (3) KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA Muhammad Gunarso

416-419

PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN GENOSIDA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Muhammad Zulfikar Andhikarani

420-427

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG TERJADI DI KOTA SAMARINDA Arlini Arlini

428-434

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH PERTAMBANGAN BATU BARA DALAM PERSPEKTIF PERDATA DAN PIDANA Arreza Saka Pahlawan Pahlawan

435-439

PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TRADITIONAL KNOWLEDGE GUNA MEMBANGUN EKONOMI INDONESIA Bima Rangga Putra Putra

440-445

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN USAHA PASAR MALAM DI AREAL BAHU JALAN SIRADJ SALMAN KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Gusti Harianti

446-449

IMPLEMENTASI HAK TENAGA KERJA HARIAN LEPAS PADA JASA PEMBORONG INSTALASI LISTRIK APABILA MENGALAMI KECELAKAAN KERJA MELALUI BPJS Evi Mardiana

450-453

KEMERDEKAAN PERS DALAM PEMBERITAAN DI TINAJU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 Jusman Lating Grasia

454-463

IMPLEMENTASI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN UNTUK MENJAMIN PELUNASAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN PASAL 1 PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 4 TAHUN 1996 Noviria Hasty Ananda

464-469

TINJAUAN TERHADAP SANKSI PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK DI KOTA SAMARINDA Siti Irna Wati

470-475

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SOPIR TRUK KARENA KELALAIAN MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA Arina Merlita Minanjar

478-484

KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DI DESA MUKTI UTAMA KEC.LONG MESANGAT KABUPATEN KUTAI TIMUR. Zainal Mustajab

485-489

TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XIV/2016 TENTANG PEMUFAKATAN JAHAT ATAS KASUS PERPANJANGAN KONTRAK PT.FREEPORT MUHAMMAD ROBBY ARWANDI

490-494

TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN AKIBAT HUBUNGAN DI LUAR PERKAWINAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Verliana Wulandari

495-499

PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERKAITAN DENGAN IZIN USAHA PETERNAKAN RAKYAT Feisal Ashar

500-510

PENYELESAIAN SENGKETA TUN TENTANG SK PEMBERHENTIAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pachreza Pachreza

511-514

TINJAUN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI TANAH SECARA ANGSURAN DI KOTA SAMARINDA Risky Rahmadii Salam

515-519

TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 303 KUHP DI KOTA SAMARINDA ILHAM FUJIAWAN

520-524

KEDUDUKAN KUASA MUTLAK DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH NOTARIS Rio Yuliandana

525-528

ASPEK HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PENDAFTARAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Nur Febriatin

529-534

PELAKSANAAN HAK CUTI KARYAWAN DI PT. KHARISMA RANCANGADI PRATAMA (BIGLAND) SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Romauli Nainggolan

535-538

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Agustina Agustina

539-542

TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DAN UPAYA PENANGGULANGAN DITINJAU MENURUT PERPU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KEHUTANAN ARMILA SELVIANI

543-546

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH PERUSAHAAN PENGEMBANG YANG BELUM MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA SAMARINDA Sudirman Sudirman

547-553

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ARISAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA KHOSI'AH KHOSI'AH

554-563

Perlindungan Konsumen Rokok Elektrik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Siti Mutmainnah

564-572

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN PROSTITUSI TERHADAP ANAK MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK NOVITA BAIDURI

573-576

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTEN KEKERASAN YANG DI SIARKAN TELEVISI MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN Normansyah Normansyah

577-581

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUARNIKAH DAN TINJAUAN MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KENYAH Ekaristi Ekaristi

582-591

UPAYA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH POLRI HUBUNGAN DENGAN LOCUS DELICTI YANG BELUM DIKETAHUI SECARA PASTI A.MUH. AQSHA. ISHAK

592-594

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG RESEP RAHASIA PT.FASTFOOD INDONESIA (KFC) CABANG SAMARINDA MENURUT UU NO 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG IQBAL EGI PRASETYA

595-598

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN HIDUP PADA KEGIATAN USAHA YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN (DI KFC DINE & RILEX KOTA SAMARINDA) ANDRI SUHENDRA

599-603

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PT. GOJEK INDONESIA CABANG SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Lukman Hakim

604-608

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DAYAK BENUAQ BERKAITAN KASUS ASUSILA DI KABUPATEN KUTAI BARAT DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DONNI CHANDRA

609-612

UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI LUAR PENGADILAN DI KOTA SAMARINDA Agustina Friskawanti

614-619

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DALAM PRAKTEK Bayu Sanjaya

620-623

PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KUTAI TERHADAP HAK ULAYAT DI KUTAI KARTANEGARA (TINJAUAN HUKUM PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015) Darma Dwi Apriana Saputri

624-629

KEABSAHAN PERJANJIAN AKAN JUAL BELI SEBIDANG TANAH HAK MILIK DALAM PRAKTEK Jusan Ahmad

630-634

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Puput Pandu Ariyo Seno

635-639

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIIL BERBAHASA ASING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI Ratih Wibisono

640-643

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS PT. ASURANSI BINA DANA ARTA CABANG SAMARINDA ATAS KLAIM ASURANSI KENDARAAN RODA EMPAT DALAM INSIDEN KECELAKAAN Rozi Pradani

644-648

TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA PADA PT. DELTA ANUGERAH INDONESIA Dewi Rahayu

649-653

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 Diah Indah Novianti

654-656

HAPUSNYA HAK ATAS TANAH AKIBAT PEMANFAATANNYA TIDAK SESUAI PERUNTUKAN PEMBERIAN HAKNYA Muhammad Rahfanni

657-659

PEMBATALAN JUAL BELI TANAH AKIBAT PEMALSUAN DATA DI HADAPAN NOTARIS Reydo Zulfiq

660-663

KEDUDUKAN TERSANGKA DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERDAPAT PELANGGARAN HAK-HAKNYA DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PIDANA Made Anwara

664-668

PEMBUKTIAN ALAT BUKTI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI Sadinah Sadinah

669-672

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU PROSES TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN Sekar Wijayanti

673-676

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PECEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN, TERKAIT PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP JOKO SIDIK FITRAYONO

677-682

PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLRESTA SAMARINDA SYANTRI SURYA ZAHID AFIF

683-687

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM RANGKA MENERTIBKAN TANAH WAKAF SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUKUNYA PP. 28 TAHUN 1977 Ria Wulandari

688-690

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK Widia Fransiska

691-694

PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH KARENA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 93/Pdt.G/2000/PN.Smda Juncto Nomor 48/Pdt/2004/PT.KT.Smda Juncto Nomor 74 K/Pdt/2005) Burhan Nur Prasetya

695-698

PELAKSANAAN LEGISLASI HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DONNI DIAN PERMADI

699-703

TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN SKIMMER TERHADAP PEMBOBOLAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) BANK DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Mandiri Mandiri

704-709

TINJAUAN YURIDIS PASCA REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERKAITAN DENGAN IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA Riskawati Riskawati

710-715

TINDAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM PENYALAHGUNAAN VISA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DI KOTA SAMARINDA MELISA KARTIKA SARI

716-719

IMPLIKASI PEMBERIAN JANGKA WAKTU LIMA TAHUN TERHADAP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH DI TENGGARONG KUTAI KARTANEGARA SEPTINA ARMELYA

720-725

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RENDAHNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KALIMANTAN TIMUR (TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016) Virvina Lire

726-730

PERBUATAN PENCEMARAN KEHORMATAN OLEH MEDIA MASA DAN AKIBAT HUKUMNYA Hesti Maharani Satyowati

731-736

FAKTOR PENGHAMBAT YANG DIHADAPI PENYIDIK POLRI DALAM PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI UNTUK MELENGKAPI BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) DI POLRESTA SAMARINDA REINHARD ARITONANG

737-741

FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP SENGKETA TANAH YANG BELUM DIDAFTARKAN Robyatul Adawiyah

742-745

UPAYA HUKUM DAN PENYELESAIAN AKIBAT WANPRESTASI SERTA OVERMACHT DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DESY DWI SAFITRI WAODE

746-749

TANGGUNG GUGAT PENERBIT BILYET GIRO TIDAK ADA DANANYA DAN SANKSI YANG DIJATUHKAN OLEH PIHAK BANK YOSIA TRI OPU SAMJAR

750-754

KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN DALAM HUKUM PIDANA DI KOTA SAMARINDA Hamka Hamka

755-763

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN MALINAU YANG TIDAK SEIMBANG SERTA AKIBAT HUKUMNYA Dimas Gatot Suseno

764-768

PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PENERBIT MAUPUN PEMEGANG KARTU KREDIT DAN PENYELESAIANNYA Dedy Darmawan

769-774

ANALISIS TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT AGAMA ISLAM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Suwandi Arifin

775-779

KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR KAWIN Tiara Oktaviani

780-784

PELAKSANAAN KETENTUAN TENGGANG WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA SEBAB PEWARISAN DI TINJAU MENURUT PASAL 61 AYAT (3) PP NOMOR 24 TAHUN 1997 DI SAMARINDA Aldi Arfahksyadz

785-789

PROSPEK NARAPIDANA SETELAH MENJALANI PEMBEBASAN BERSYARAT DAN HAMBATANNYA DALAM PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT Siti Saropah

790-794

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU KEDALAM SURAT AKTA OTENTIK Sri Karsina Ramadhan

795-799

TINJAUAN HUKUM DANA BAGI HASIL (DBH) ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2016 Indra Hermawan

800-806

SUATU TINJAUAN YURIDIS ALAT BUKTI PENGAKUAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM Mareni Mareni

807-809

EFEKTIFITAS KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN MENDIRIKAN TEMPAT USAHA MENPERBAIKI KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN BADAN JALAN,TROTOAR DAN ATAS PARIT DI KOTA SAMARINDA Waherson Sagala

810-814

TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA Ratni Sadiah

815-818

IMPLEMENTASI HAK TENAGA KERJA HARIAN LEPAS PADA JASA PEMBORONG INSTALASI LISTRIK APABILA MENGALAMI KECELAKAAN KERJA MELALUI BPJS Evi Mardiana

819-824

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYITAAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) TERHADAP PENGGUNA JALAN Hamka Hamka

825-827

TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH M. Iriansyah M. Iriansyah

828-832

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA Suparmanto Suparmanto

833-837

PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH BANK UNTUK KEPENTINGAN HUKUM ATAS PERMOHONAN KEJAKSAAN NEGERI KAITANNYA DENGAN RAHASIA BANK Joko Sulaksono

838-843

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA SAMARINDA Muhammad Rizqan

844-848

PERMASALAHANTENTANG TINJAUAN YURIDIS PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENEGAKKAN KASUS PENCEMARAN KABUT ASAP DI PROVINSI KALIMNTAN TIMUR Hardita Mi'raj

849-852

HAK DAN KEWAJIBAN BURUH DALAM MENDAPATKAN KESEJAHTERAAN DI PT.PERSADA ALAM SUTERA SAMARINDA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Ali Irham

853-859

TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Hariansyah Hariansyah

860-865

LEGAL AUDIT OLEH INTERNAL CONTROL PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG SAMARINDA Fahriansyah Ramli

867-873

PERMASALAHAN PENGATURAN TENTANG PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET ALAMI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Ricky Saputra R

874-878

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI BANDAR NARKOBA DI TINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA M. Aliansyah M. Aliansyah

879-883

TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN Agus William Frahara Sirait

884-887

MASALAH PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG SUDAH TERDAFTAR DAN MEMILIKI SERTIFIKAT GANDA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR Ida Santi

888-894

PEMBATALAN AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS OLEH HAKIM DALAM SENGKETA PERDATA Edi Stevanus Situmorang

895-899

Pembuktian Secara Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Luar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata. Bernadus Bayo

900-906

ASPEK HUKUM DALAM PENATAAN MINI MARKET DI KOTA SAMARINDA Renanta Leona Yunanta

907-912

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMER 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG TERLANTAR UNTUK MENDAPATKAN HAK PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT JIWA ATMA HUSADA MAHAKAM SAMARINDA Al Azhar Anwari

913-916

TINJAUAN YURIDIS ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN TERORISME Della Septa Dewi

917-921

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN BERKAITAN PELAKSANAAN PENGAMANAN UNJUK RASA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 39 TAHUN 1999 Gadis Dinda Firsty Dewi

922-928

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) Siti Norwahdahlia

929-933

PERANAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II SAMARINDA DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT KAPAL BENDERA INDONESIA VIVI NURJANAH

934-937

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMBIARAN BEKAS LUBANG TAMBANG DI KALIMANTAN TIMUR Roni May Sandi

938-943

UPAYA REHABILITASI HUTAN DAN PEMANFAATAN LAHAN KRITIS DI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2016 David David

944-949

PERANAN ADVOKAT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA BERKAITAN AZAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Endriyanto Endriyanto

950-956

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGADAAN FASILITAS RUANG ASI DI PUSAT PERBELANJAAN KOTA SAMARINDA Yudha Yudha

957-960

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN JASA INDIHOME PADA PT. TELKOM Tbk CABANG SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Wahyu Surya Susanto Erman

961-976

IMPLEMENTASI TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN YANG LAYAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 2008 MAISAROH OKTAVIANI KHAIRULLAH

978-985

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERS NOMOR 40 TAHUN 1999 DI KOTA SAMARINDA Nelfianti Narulita

986-992

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN UMROH ANTARA BIRO PERJALANAN UMROH/HAJI DENGAN JAMAAH UMROH Khairunnisa Khairunnisa

993-999

IMPLEMENTASI TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN YANG LAYAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 2008 MAISAROH OKTAVIANI KHAIRULLAH

1000-1009

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL Aditya Farriz Novaldi

1010-1015

PERUBAHAN PENGALIHAN HAK MILIK MENJADI HAK PAKAI WARGA NEGARA ASING YANG BERDOMISILI DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NO.29 TAHUN 2016 Hendy Sutanto

1016-1020

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN LOGO PERUSAHAAN YANG DI AMBIL DARI INTERNET TANPA IZIN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK Alfia Azka

1021-1026

JAMINAN PURNA SERVICE TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK RAKITAN MESIN PT.TOYOTA AUTO 2000 DIKAITKAN DENGAN KUHPERDATA JO. PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Bagus Eka Saputra

1027-1031

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KONTRAKTAN DALAM KONTRAK PEMBORONGAN BANGUNAN PROYEK PEMERINTAH DI SAMARINDA MUHAMMAD HABIBI

1032-1039

EFEKTIFITAS DALAM MELAKUKAN KONTROL TERHADAP PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KHUSUSNYA PADA PERUSAHAAN PT CAHAYA ENERGI MANDIRI DI DIMAKROMAN M. AGUS PERDANA

PDF 1040-1053