TINJAUAN YURIDIS ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN TERORISME

Abstract

Abstrak

Aksi-Aksi teror yang marak akhir-akhir ini membuat keprihatinan banyak pihak, baik masyarakat nasional dan internasional. Aksi-aksi teror menyebabkan hilangnya rasa aman ditengah-tengah masyarakat, selain juga menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharus nya meberikan perlindungan dan rasa aman ditengah-tengah masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar, terutama dengan maraknya aksi teror bom disejumlah tempat.

Peranan pemerintah dalam upaya dalam memberantas dan menanggulangi tindakan terorisme, berkaitan dengan teori kepentingan nasional. Dimana menurut Morgenthau kepentingan nasional setiap Negara ialah untuk mengejar kekuasaan, dan membentuk pertahanan serta pengendalian terhadap suatu Negara.

Rumusan UU.No.15 tahun 2003 dalam proteksi hukum acara pidana dapat disebut sebagai hukum acara pidana terorisme yang khususnya mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan legalitas dalam menangani kejahatan-kejahatan tentang terorisme. Ketentuan peradilan terorisme dengan adanya UU No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme adalah menjadi Hukum acara pidana terorisme yang diposisikan sebagai ketentuan asas lex spesialis derogat,lex spesialis general.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Pemberantasan Terorisme