TINJAUAN MASALAH PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT REKLAMASI PASCA TAMBANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 DI KECAMATAN SILUQ NGURAI KABUPATEN KUTAI BARAT.

Abstract

ABSTRAK

Tinjauan Masalah Penerapan Sanksi Administrasi Terkait Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat. Di Bawah bimbingan Kunti Widayati, S.H, M.H, dan Malik Ibrahim, S.H, M.H. Masalah yang timbul pada kegiatan pertambangan adanya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan dimana banyak sekali lahan galian yang terbuka menganga dan tidak di reklamasi dan pasca tambang oleh perusahan pertambangan. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan sanksi administrasi bagi pemegang izin usaha pertambangan yang tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang dan bagaimana upaya pemerintah daerah pasca tambang terkait dengan reklamasi pasca tambang. Hasil penelitian ditemukan bahwa sanksi yang diberikan pemerintah daerah terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang adalah sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 Pasal 50 yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan atau seluruhnya operasi pertambangan, pencabutan IUP, IUPK, dan IPR. Berdasarkan hal di atas diharapkan para pimpinan dan kepala inspektorat tambang perusahaan untuk melakukan reklamasi pasca tambang sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.