ASPEK YURIDIS TERHADAP AKSI MASSA DALAM UPAYA PENYAMPAIAN PENDAPAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Ony Rosifany

Abstract


 

The protests have led to a polemic between the officers / officials of the demonstrator, which is between the rule implementing human rights or protecting government policies that conflict with the interests of the community.

Expression in public is the right of every citizen of Indonesia as a sovereign state. To limit the rights and obligations of every Indonesian citizen has been expressly stipulated in the Law on expression in public. It's just in a staged rallies often forget protesters rights and obligations to be performed, so that the occurrence of the violation and can be categorized as a legal act.

The action of the police in providing security situation demonstrators (as stipulated in the guidelines and codes of conduct security police) prevent it from spreading to bigger problems in the form of material damage and loss of life.

 


Full Text:

PDF DOC

References


Anonim, 2006, Buku Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Huru-Hara. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Korps Brimob, Jakarta.

Arbi Sanit, 1997, Kecenderungan Berlanjutnya Aksi Massa, Jawa Pos, Surabaya

Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, Universitas Indonesia, Jakarta

Bimo Walgito, 2003, Psikologi Sosial : Suatu Pengantar, ANDI, Yogyakarta

Eatwell, Roger dan Anthony Wright, 2004, Ideologi Politik Kontemporer, Jendela, Yogyakarta

Eric Hoffer, 1988, Gerakan Massa, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Effendi, 2007, Inisiasi HAM, Universitas Terbuka, Jakarta

David P Forsythe, 1993, Hak-hak Asasi Manusia dan Politik Dunia, Angkasa, Bandung

Garda Ramadhito, 2004, Penggunaan Kekuatan Minimal, Majalah Pilars No. 19 Tahun VII Mei 2004, Jakarta

H. Anggoro Mukti, 2006, Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Ketetapan MPR RI Nomor 18/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Muhammad Fajrul Ralakh dkk, 2001, Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yaogyakarta

Munir Fuadi, 2005, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

T. Mulya Lubis, 1993, Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Thomas Barker dan David L. Carter, 1999, Police Deviance (terjemahan Kunarto dan Khobibah M. Arief Dimyanti). Third Edition. Cipta Manunggal, Jakarta

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia


Refbacks

  • There are currently no refbacks.