ASPEK YURIDIS TERHADAP AKSI MASSA DALAM UPAYA PENYAMPAIAN PENDAPAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
Abstract
The protests have led to a polemic between the officers / officials of the demonstrator, which is between the rule implementing human rights or protecting government policies that conflict with the interests of the community.
Expression in public is the right of every citizen of Indonesia as a sovereign state. To limit the rights and obligations of every Indonesian citizen has been expressly stipulated in the Law on expression in public. It's just in a staged rallies often forget protesters rights and obligations to be performed, so that the occurrence of the violation and can be categorized as a legal act.
The action of the police in providing security situation demonstrators (as stipulated in the guidelines and codes of conduct security police) prevent it from spreading to bigger problems in the form of material damage and loss of life.
References
Anonim, 2006, Buku Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Huru-Hara. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Korps Brimob, Jakarta.
Arbi Sanit, 1997, Kecenderungan Berlanjutnya Aksi Massa, Jawa Pos, Surabaya
Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, Universitas Indonesia, Jakarta
Bimo Walgito, 2003, Psikologi Sosial : Suatu Pengantar, ANDI, Yogyakarta
Eatwell, Roger dan Anthony Wright, 2004, Ideologi Politik Kontemporer, Jendela, Yogyakarta
Eric Hoffer, 1988, Gerakan Massa, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
Effendi, 2007, Inisiasi HAM, Universitas Terbuka, Jakarta
David P Forsythe, 1993, Hak-hak Asasi Manusia dan Politik Dunia, Angkasa, Bandung
Garda Ramadhito, 2004, Penggunaan Kekuatan Minimal, Majalah Pilars No. 19 Tahun VII Mei 2004, Jakarta
H. Anggoro Mukti, 2006, Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Ketetapan MPR RI Nomor 18/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
Muhammad Fajrul Ralakh dkk, 2001, Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yaogyakarta
Munir Fuadi, 2005, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
T. Mulya Lubis, 1993, Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
Thomas Barker dan David L. Carter, 1999, Police Deviance (terjemahan Kunarto dan Khobibah M. Arief Dimyanti). Third Edition. Cipta Manunggal, Jakarta
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c)
Contact person :
Amin Slamet
Faculty of Law. 17 August 1945 University of Samarinda
Jl.Ir.H.Juanda, No.80. Samarinda. East Kalimantan. Indonesia
Email : journalofl@gmail.com
Telp: 0541-743390
Journal of Law is licensed below Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.