PERSPEKTIF HUKUM DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Abstract
Phenomena occurring in the area are very interesting; given the current state of affairs of the organization of the era is the era of decentralization of government affairs conducted by the local government. Shift in government policy is characterized by the localization policy strengthening the decentralization process that spawned regional autonomy. Good supervision in the planning stages of the budget, to be followed by good supervision in the area of financial management steps next stages of implementation and utilization of APBD. In every stage of regional financial management, strategic aspects of the monitoring in implementing are the principles of the net. Corruption in the use of the budget cannot be separated from the process of planning budgeting which is simply the process of preparing the RAPBD, often irregularities in the planning process marred practices are not good, among others, the project deposit, money politics so that the implementation of the APBD will also loaded with various irregularities.
References
Akmal Boedianto, 2010, Hukum Pemerintahan Daerah : Pembentukan Perda APBD Partisipatif, LaksBang, PRESSindo, Yogyakarta.
A.Mukhti Fadjar, 2005, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang.
Bachrul Amiq, 2010,Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara LaksBang, PRESSindo, Yogyakarta.
Hadari Nawawi, 1989, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, Erlangga Sinar Grafika, Jakarta.
Jazim Hamidi, Budiman NPD Sinaga,2005,Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Sorotan, PT Tatanusa, Jakarta.
Jimly Asshidiqie, 2004, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi : Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta.
La Ode Husen, 2005,Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Utomo, Bandung.
Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, 2000,Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta.
Maria Farida Indarti Soeprapto, 2007,Ilmu Perundang-Undangan : Proses dan Teknik Pembentukannya , Kanisius,Yogyakarta.
Mardiasmo, 2004,Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, ANDI,Yogyakarta.
Mexsasai Indra, 2011,Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, PT Refika Aditama,Bandung.
Muhammad Djafar Saidi, 2008,Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers,Jakarta.
Murtir Jeddawi, 2009,Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Perilaku Korupsi, Total Media,Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD (Tata Tertib DPRD).
Rahardjo Adisasmita, 2011,Manajemen Pemerintahan Daerah, Graha Ilmu,Yogyakarta.
__________, 2011,Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu,Yogyakarta.
Satya Arinanto, Ninuk Triyanti2011,Memahami Hukum : Dari Konstruksi Sampai Implementasi , Rajawali Pers,Jakarta.
Sony Yuwono, 2008,Memahami APBD dan Permasalahannya, Bayumedia,Malang.
Suriansyah Murhaini, 2008,Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah, Laksbang Mediatama,Yogyakarta.
Undang-Undang Dasar 1945 beserta Adendumnya.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 22Tahun 2003diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 15Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
W.Riawan Tjandra, 2006,Hukum Keuangan Daerah, Grasindo,Jakarta.
Zudan Arif Fakrullah, 2003,Arah Politik Hukum Pengembangan Kawasan Perekonomian Terpadu Dalam Era Olonomi Daerah, Legality,Semarang.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c)
Contact person :
Amin Slamet
Faculty of Law. 17 August 1945 University of Samarinda
Jl.Ir.H.Juanda, No.80. Samarinda. East Kalimantan. Indonesia
Email : journalofl@gmail.com
Telp: 0541-743390
Journal of Law is licensed below Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.