• Home
• About
• Login
• Register
• Search
• Current
• Archives
• Announcements

Home > Archives > Vol 6, No 2 (2020)

Table of Contents

Articles

TINJAUAN MASALAH PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT REKLAMASI PASCA TAMBANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 DI KECAMATAN SILUQ NGURAI KABUPATEN KUTAI BARAT. Revanus Revanus

PDF 1-15

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI UPAYA MEDIASI OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA SAMARINDA Nur’Aina Rahmarida

PDF 16-32

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009) DALAM KASUS PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR Mario Moa

PDF 33-48

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PIHAK TERTANGGUNG ASURANSI KESEHATAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI SAMARINDA Titi Riskana

PDF 49-64

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DPRD KOTA SAMARINDA DALAM PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH RISKA NANDA PUSPITADEWI

PDF 65-85

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN LINTASAN ANGKUTAN BARANG DI WILAYAH KOTA SAMARINDA TERHADAP PETI KEMAS Rabia Dewi Safitri

PDF 86-101

EFEKTIVITAS DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN Fidelius Pakalla

PDF 102-116

UPAYA HUKUM DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI SERTA OVERMACHT DALAM PERJANJIAN LEASING Rudi Prasetiya

PDF 117-132

TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI MOBIL PRIBADI MENJADI ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG UDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Ajay Depkhan

PDF 133--146

TINJAUAN TENTANG PENCANTUMAN KESALAHAN BERAT DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA YANG DI SAHKAN OLEH DISNAKER KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BERDASARKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 012/PUU-I/2003 Andi Zaenal Arman

PDF 147-162

PENERAPAN DIVERSI DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA SAMARINDA Anshelvy Triana Ismi

PDF 163-178

PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA DI PURWA CARAKA MUSIC STUDIO SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Nur An Nisaa

PDF 179-194

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL-BELI TENAGA LISTRIK ANTARA PT PLN DENGAN PELANGGAN Denny Ardian Priambodo

PDF 195-210

KEWENANGAN PETUGAS DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA SAMARINDA Nur Fauzia

PDF 211-216

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERLIDUNGAN KONSUMEN PT. GO-JEK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Nur Muhammad Awaludin

217-233

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN BERBASIS PINJAMAN Hengki Prima Hodding

PDF 234-349

TINJAUAN HUKUM PUNGUTAN LIAR OLEH OKNUM MASYARAKAT TERHADAP TRUCK KONTAINER DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG Jhordi Permana Putra

PDF 350-364

WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI Kamaluddin Kamaluddin

PDF 365-370

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS OBJEK JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA PADA BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG SAMARINDA KCP UNIT SUNGAI PINANG DALAM Wirna Aprilia

PDF 371-386

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN BATUBARA ILEGAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM Ukut Ukut

PDF 387-403

PELAYANAN PRIMA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Hendi Achmad Tornando

PDF 404-419

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BISNIS WARALABA (FRANCHISE) ANTARA FRANCHISOR DAN FRANCHISEE DALAM DINAMIKA PEREKONOMIAN DI INDONESIA Rustinah Hariyani

PDF 420-435

TINDAK PIDANA INTIMIDASI DI INTERNET (CYBERBULLYING) SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA (CYBERCRIME) Rachma Rizkyani

PDF 436-452

EFEKTIVITAS HUKUMAN PENJARA BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Deni Saputro

PDF 453-473

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Dian Ariani

PDF 474-489

PELAYANAN PRIMA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Hendi Achmad Tornando

PDF 490-505

PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Muhammad Nur Hamzani

PDF 506-520

PERAN JAKSA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JAKSA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Mustika Jannah

PDF 521-536

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM MENGELUARKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Putri Marsita

PDF 537-552

KAJIAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Bayu Indra Saputra

PDF 553-568

PEMBELAAN DIRI DALAM PERKARA PIDANA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 49 KUHP Fatma Fauzia

PDF PDF 569-584

KAJIAN HUKUM PENERAPAN FIKTIF NEGATIF DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Saindra Arafa Syam

PDF 585-599

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Tiara Selvia Putri

PDF 600-615

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN OBAT-OBATAN KEDALUARSA Dicky Handoko

PDF 616-631

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Ryan Hidayat

PDF 632-648

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DAYAK AOHENG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Stanislaus Nyopaq

PDF 649-661

KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN DI JALAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 Dwi Ismayana

PDF 662-676

TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMILIKI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Reza Fahlevi

PDF 677-690

PENERAPAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI SAMARINDA Chairil Anwar

PDF 691-703

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH BORONGAN YANG BEKERJA TIDAK BERDASARKAN PERJANJIAN TERTULIS Iwa Reza Marima

PDF 704-719

PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE MENURUT HUKUM PERDATA DI KOTA SAMARINDA Muhammad Iman Agrianto

PDF 720-734

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA Rani Iriyani

735-746