TRANPARANSI BIROKRASI DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Abstract

Penelitian ini bertujuan ini untuk (1) mengetahui transparansi pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kutai Timur. (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kutai Timur.Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kemudian pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan (1) tanggungjawab pemerintah untuk memberikan informasi yang akurat tentang aset daerah masih membutuhkan waktu untuk inventaris melalui sensus aset karena sedemikian banyak aset daerah yang dimiliki.Untuk mekanisme pengaduan lebih bersifat internal dengan melibatkan lembaga yang berwenang melakukan memberikan informasi penyalagunaan asset daerah adalah lembaga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) jika ditemukan penyalagunaan aset maka KPK dapat menindaklanjuti temuan tersebut kemudian kemudahan informasi tentang aset masih sulit untuk mengetahui nilai aset tersebut karena masih dalam tahapan sensus aset.(2)Tekanan eksternal berupa tindakan masyarakat belum dilakukan karena masih adanya kepercayaan bahwa pengelolaan aset masih dilakukan tanpa adanya penyelewengan aset, kemudian lingkungan pengelola aset tidak hanya berfokus pada bagian perlengkapan dan pengelolaan aset tetapi seluruh SKPD bertanggungjawab terhadap segala kepemilikan aset milik negara. komitmen manejemen difokuskan pada aset yang belum selesai diinvetarisasi dan pada indikator kapasitas SDM ditemukan bahwa SDM yang dimiliki tidak menjamin pemberian ruang transparansi publik, sejauh ini pegawai masih terbatasi oleh sikap individu yang kaku dalam memberikan data-data yang bersifat kuantitatif.