KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR (Studi Pada Kantor BAPPEDA Kutai Timur)

Abstract

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, disamping tetap mengejar percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakikatnya pembangunan ini harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem social secara menyeluruh tanpa mengabaikan kebutuhan dasar dan keinginan untuk maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik.

Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Dengan demikian perencanaan pembangunan harus berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Membuat dan Melaksanakan Perencanaan Pembangunan : Pentingnya sebuah perencanaan mendorong pemerintah untuk membuat strategi dan kebijakan di dalam pelaksanaan dan mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Setiap negara pasti memiliki rumusan perencanaan seperti Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang ada di indonesia. Tujuannya tentu saja untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Namun apalah arti perencanaan tanpa pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam perencanaan ini perlu adanya pelaksanaan yang sistematis dari pemerintah dengan dukungan seluruh rakyatnya.

Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah).