Mengelola Konflik Sumberdaya Alam Dengan Hukum Adat

Abstract

Resolusi konflik pada pengelolaan sumber daya alam dianggap berdasar kepada
pranata adat ketika suatu konflik diselesaikan melalui sistem peradilan adat didalam
sebuah forum dengan menerapkan norma-norma adat. Pemerintah, masyarakat hukum
adat, dan pihak swasta harus serius dalam memberdayakan lembaga-lembaga adat.
Keseriusan pemerintah terhadap pengakuan institusi adat diuraikan dalam undangundang.
Keseriusan masyarakat hukum adat ditunjukkan dengan menerima secara kritis
dan hati-hati dalam berbagai nilai baru yang baik untuk memperkuat kehidupan sosial
masyarakat selanjutnya. Posisi dan status anggota masyarakat adat tidak hanya sebagai
penerima pasif budaya lokal, tetapi juga sebagai aktor, pencipta, dan agen inovator dari
lembaga adat. Anggota masyarakat hukum adat sebagai subjek aktif melakukan inovasi
dan revitalisasi dari lembaga adat agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan
zaman. Keseriusan pihak swasta diwujudkan dalam bentuk kesediaan untuk
berkonsultasi dengan masyarakat hukum adat untuk memahami perasaan hati dan
kesediaan anggota masyarakat hukum adat.