FUNGSI PERS SEBAGAI PENYEBARAN INFORMASI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Abstract
Full Text:
pdfReferences
Buku
Bagir Manan, Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Dewan Pers, 2016.
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Samsul Wahidin, Hukum Pers, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Tejuk Atmadi, Sistem Pers Indonesia dan Pembangunan Nasional, Jakarta: Sinar Harapan: 1986.
Jurnal
Ashadi Siregar, Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 2, Nopember 2000.
Bagir Manan, Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik, Jakarta: Varia Peradilan No. 258 Mei 2007.
Budiyono, Pemanfaatan Media Massa oleh Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Perspektif, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012.
Hikmahanto Juwono, Penegakan hokum dalam kajian Law and Development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia, Jakarta: Varia Peradilan No. 244, 2016.
Imo’atus Syaripah dan Imo’atus Syaripah, Menggagas Jurnalisme Profetik dalam Infotainment (Studi pada Program Entertainment News Net), Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019.
Jamhur Poti, Demokratisasi Media Massa dalam Prinsip Kebebasan, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011.
Kadarudin, Thamrin, H., Liao, I.-M., & Satalak, P. (2019). Mutual Benefit Principle As Bilateral Basis of Indonesia With Thailand And Taiwan. International Journal of Global Community, 2(1 - March), 33-52. Retrieved from https://journal.riksawan.com/index.php/IJGC-RI/article/view/10
M. Syahnan Harahap, Tinjauan Hukum Peran Pers Guna Menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 4 No. 1, September 2013.
Pengantar Ketua Dewan Pers, Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggunganjawaban Hukum, Jurnal Dewan Pers: Ancaman Perundang-undangan terhadap Kemerdekaan Pers, Jakarta: Dewan Pers, 2013.
Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 September 2008.
Unu Putra Herlambang, dkk, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi, Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.
Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Sumber Lain
Tarman Azzam, Peranan Pers Dalam Mengawasi Penegakan Hukum dan HAM, Pointers Dialog Komisi Yudisial RI di Bandung, Jumat - 2 Juli 2010.
DOI: https://doi.org/10.31293/lg.v4i2.4460
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 LEGALITAS