PERAN ADVOKAT SELAKU PENASEHAT HUKUM TERSANGKA ATAU TERDAKWA ATAS DASAR PASAL 56 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Abstract

Bantuan hukum merupakan suatu hak yang harus diperoleh tersangka
atau tersangka sebagai suatu implementasi Negara hukum untuk menjamin
hak asasi warga negaranya dalam mencapai suatu keadilan dan bantuan
hukum merupakan hal fundamental yang harus di dapatkan oleh tersangka
atau terdakwa melihat banyaknya realitas ketimpangan hukum bagi
seorang tersangka/terdakwa untuk memperoleh haknya.
Penulisan jurnal hukum ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana
peran advokat selaku penasehat hukum didalam perkara pidana yang
ancaman hukumannya berdasarkan Pasal 56 ayat 1 KUHAP, dan
menganalisis akibat hukumnya jika tidak didampingi oleh advokat selaku
penasehat hukum tersangka/terdakwa. Sehingga dapat dikaji sejauhmana
penerapan hukum Pasal 56 KUHAP bisa diterapkan kepada tersangka atau
terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana. Penulisan
jurnal hukum ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis
normatif.
Kebutuhan akan jasa hukum (bantuan hukum) dari advokat antara lain
konsultasi hukum, legal audit, pendampingan, pembelaan, mewakili baik
di luar maupun di dalam proses pengadilan. Bantuan Hukum yang
diperlukan oleh tersangka/terdakwa atas dasar Pasal 56 ayat (1) KUHAP,
merupakan suatu implementasi dari Hak Asasi Manusia dalam
memperoleh bantuan hukum dalam proses perkara pidana. Berdasarkan
ketentuan Pasa1 56 ayat (1) KUHAP mengadopsi pedoman Miranda Rule
atau Miranda Principle, tentang formalistic legal thinking, dapat tercapai
dengan kehadiran penasehat hukum yang bersifat imperative dan dapat
menjadikan hak asasi tersangka/terdakwa tetap diperhatikan, dan
terjaminnya pemeriksaan yang fair dan manusiawi pada
tersangka/terdakwa, sehingga bila diabaikan akan mengakibatkan hasil
pemeriksaan atau hasil di tingkat penyidikan itu menjadi tidak sah (illegal)
atau batal demi hukum (null and void). Maka untuk proses selanjutnyapun
juga menjadi tidak sah.