TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg)

Abstract

Tindak pidana penadahan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan
cara membeli sesuatu barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian,
penggelapan, penipuan, pemerasan dan hasil rampasan, yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang sebagaimana di
klasifikasikan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sampai dengan Pasal 482 KUHP. Sehingga
peneliti mengidentifikasi masalah yaitu yang pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam
pemberian sanksi terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor (Studi Putusan Nomor
1033/Pid.B/2021/PN Srg)? Kedua, bagaimana penegakan hukum dalam penerapan tindak
pidana penadahan sepeda motor (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg)?. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan dua teori yaitu pertama teori pertimbangan hakim ratio
decidendi dan kedua teori penegakan hukum. Selanjutnya peneliti menggunakan metode
penelitian dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, kemudian
peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan studi
lapangan, selain itu peneliti menggunakan cara wawancara sebagai penguatan bukti data
dalam skripsi, adapun bahan atau sumber hukum yang digunakan adalah melalui bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dalam teknik pengumpulan
data peneliti menggunakan studi kepustakaan dan juga studi literatur, maka dalam penelitian
ini juga menggunakan penelitian deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah
Majelis hakim diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak
pidana penadahan sepeda motor yang disertai dengan pemalsuan surat kendaraan bermotor
sesuai dengan pertimbangan hukum hakim ratio decidendi, Jaksa Penuntut Umum sebaiknya
agar dapat memahami mengenai Pasal-pasal mana yang tepat untuk digunakan dalam surat
dakwaan, kemudian seharusnya jaksa mengganti surat dakwaannya dari dakwaan alternatif ke
dakwaan kumulatif dan untuk masyarakat agar dapat membuka pandangannya dan hati
nuraninya untuk cenderung lebih menaati aturan hukum yang berlaku.