Implementasi Good Governance (Studi: Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Samarinda)

Josua Orlando, Jamiah Jamiah

Abstract


This study aims to provide additional knowledge about how to implement good governance which has become part of the governance of the implementation of the Indonesian state in general and specifically in the Population Office of Civil Registration of Samarinda City. The implementation of the state on the basis of Good governance has been mandated in article 3 of the Law of the Republic of Indonesia concerning the Implementation of a Clean and Free State from Corruption, Collusion, and Nepotism. The Law is also the basis for every institution / agency both from the central to the regional level in carrying out their duties and responsibilities, while the good governance in question is stated in the form of principles, namely; the principle of legal certainty, the principle of orderly state administration, the principle of public interest, the principle of openness, the principle of proportionality, the principle of professionalism, the principle of accountability, the principle of efficiency, and the principle of effectiveness.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan ilmu mengenai bagaimana implementasi good governance yang telah menjadi bagian dari tata kelola penyelenggaraan negara Indonesia secara umum dan secara khusus di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Penyelenggaraan negara dengan dasar Good governance telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang tersebut juga yang menjadi dasar oleh setiap lembaga/instansi baik dari pusat sampai ke tingkat daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, adapun good governance yang dimaksud tertuang dalam bentuk asas-asas yaitu; asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas.


Keywords


Implementation; Good Governance

Full Text:

PDF

References


Abdan. 2018. Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Skripsi. Samarinda: Fisipol Untag 1945 Samarinda.

Astuti, Rita. 2016. “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan e-ktp Pada Kantor Kecamatan Samarinda”. Skripsi. Samarinda: Fisipol Untag 1945 Samarinda.

Hardjasoemantri, Koesnadi. “Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”. Makalah Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VII, Bali, 15 Juli 2003.

Kamuli, Sukarman. 2008. Evaluasi Kemajuan Penerapan Penyelenggaraan Good Governance Di Provinsi Gorontalo. INOVASI, ISSN 1693-9034, September 2008, Vol. 5, No. 3, hlm 136-161.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Samarinda Tahun 2019.

Marsono. 2017. “Implementasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Pada Kantor Badan Pertanian Nasional Kota Samarinda”. Skripsi. Samarinda: Fisipol Untag 1945 Samarinda.

Nawawi, Juanda. 2012. Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Juni 2012, Vol. 1, No. 3, hlm 19-29.

Nugrahaningsih, Widi dan Indah Wahyu Utami.2014. Implementasi Good Governance Dengan Dasar UU No.32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Di Kota Surakarta. Makalah Seminar Nasional dan Call of Papers UNIBA 2014.

Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Tahun 2019.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Tahun 2019.

Putra, Gesit Pradana Suriansyah. 2018. Implementasi E-Goverment Di Kantor Samsat Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda. Skripsi. Samarinda: Fisipol Untag 1945 Samarinda.

Putra, Hendi Sandi. 2017. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri”. Jurnal Politik Muda, April-Juli 2017, Vol. 6, No. 2, hlm 110-119.

Milles dan Huberman dan Saldana, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.

Suhardiman, 2016. Budaya Birokrasi Aplikasinya Dalam Kehidupan Birokrasi. Samarinda.

Tome, Abdul Hamid. 2012. “Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010”. April-Juni 2012, Vol. XX, No. 3, hlm 132-147.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.




DOI: https://doi.org/10.31293/pd.v21i2.6437

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan

 

Department Public Administration
Faculty of Social and Political Siences
Jl. Ir Juanda No. 80 Samarinda (75124)
Telp. 0541-744490,7030598; Fax 0541-761244
E-Mail: sospol@untag-smd.ac.id