RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management)
PARADIGMA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KOTA KUPANG-NTT
Abstract
ABSTRACT
This study aims to determine the paradigm (point of view) of regional financial management before and during the Covid-19 pandemic in Kupang City based on regional financial management in 2018-2020. To deal with the Covid-19 pandemic, the Government makes policies on the use of regional budgets which are then regulated in several regulations that have been passed. This policy led to changes in the structure of the APBD due to the policy of refocusing and reallocating the budget. This type of research is a comparative descriptive with a qualitative research approach. Data collection techniques in this study were in the form of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. There has been a change in the structure of the APBD, namely the PAD of Kupang City in 2020 decreased and the balancing funds from the center were diverted to deal with health problems due to Covid-19 in the City of Kupang such as DAK and DID. Regional financial management is considered disobedient/compliance with the law but that is understandable. Regional financial management in 2018 is categorized as effective and at the efficiency level it is categorized as efficient. 2019 is categorized as effective and quite efficient. Meanwhile, 2020 is categorized as very effective and quite efficient. The city government's transparency is assessed in accordance with the concept of transparency in regional financial management.
Keywords: Refocusing, Reallocation, Pandemic, Covid-19, APBD, Paradigm, Kupang City Government
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Badan Pusat Statistik. 2021. Provinsi Kota Kupang. BPS Kota Kupang.
BKAD. 2021. Data Laporan Realisasi Anggaran 2015-2020 Kota Kupang. BKAD Kota Kupang
BPK. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2020 Pemerintah Kota Kupang. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dewi, I. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Fakultas Ekonomi Universitas Diponerogo Semarang. Dipublikasikan.
Dharmawati, K. 2015. Analisis Rasio Keuangan APBD Dalam Menilai Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Universitas Jember.
Mardiasmoro. 2018. Otonomi dan Manajeman Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
Ngindana, Rispa &Imam Hanafi. 2012. APBD Partisipatif: Sebuah Harapan Yang Terabaikan. Malang: UB Press.
Pradana, I. 2014. Transparansi Birokrasi Dalam Pengelolaan APBD Kota Kupang. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik: Universitas Nusa Cendana.Vol.18 No.2, November 2014.
Pujileksono, Sugeng. 2015. Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Malang, Jatim: Intrans Publishing.
Rabani, Deden. 2020. Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing dan Realokasi APBD Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Vol. 4 No.1, Desember 2020. 59-78. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA
Thegu, A. 2011. “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang”. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Mandira Kupang. Dipublikasikan.
Tjokrowinoto, Moeljarto, dkk. 2011. Birokrasi Dalam Polemik. Malang: Pustaka Pelajar Offset.Z
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
_______. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
_______. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. http://djpk.kemenkeu.go.id/?=5750.
_______. 2017. Penataausahaan Keuangan Daerah. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5753.
_______. 2017. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747.
_______. 2015. Peraturan Presiden Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. http://www.djpk.kemekeu.go.id/?p=460.
Kementerian Dalam Negeri. 2020. Buku Pedoman Umum Menghadapi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah. https://www.kemendagrigo.id.
Kementerian Keuangan. 2020. Pemerintah Pusat Koordinasikan Realokasi dan Anggaran Daerah Untuk Dukung Penangan Covid-19. https://www.kemenkeu.go.id.
Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 2020. https://www.google.com/url/kumpulan-Peraturan-Pedoman-Penanganan-19.pdf-compressed_compressed_2.
Subbagian Hukum-Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. 2019. Struktur APBD Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. https://www.google.com/url.-TH-struktur –APBD-dlm-PP-12-Tahun-2019.
Jahang, Benediktus. 2020. Pemkot Kupang Alihkan Anggaran Rp45 Miliar Untuk Tangani Covid-19. https://m.antaranews.com, diakses pada 31 Maret 2020 pukul 19.07.
Taolin, Antonius. 2020. RSUD S.K. Lerik Kupang Siap Tangani Pasien Covid-19. https://www.gatra.comtt, diakses pada 10 Febuari 2021 pukul 23.27.
UPT Pengembangan Pengelolaan Keuangan BPKAD Provinsi Jawa Timur. 2013. Tata Kelola Keuangan Daerah. https://youtu.be/TLkx7TwiXgk, dipublikasikan pada 22 April 2015
DOI: https://doi.org/10.31293/rjabm.v6i2.6654
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management)
