• Home
• About
• Login
• Register
• Search
• Current
• Archives
• Announcements

Home > Archives > Vol 7, No 1 (2020)

Table of Contents

Articles

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DPRD KOTA SAMARINDA DALAM PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH RISKA NANDA PUSPITADEWI

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP PEMISAHAN HARTA DAN AKIBAT HUKUMNYA Fara Syahrial

PDF 16-32

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PENGUASAAN OBJEK LELANG Hermawan Tri Prasetyo

PDF 33-45

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERLIDUNGAN KONSUMEN PT. GO-JEK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Nur Muhammad Awaludin

PDF 46-63

AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERKARA ANTARA BURUH DAN PERUSAHAAN Ellyana Poerwaningsih

PDF 64-77

TINJAUAN TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BURUH PT.SIMS JAYA KALTIM DI KABUPATEN PASER Neneng Herawati

PDF 78-93

TANGGUNG JAWAB PENERIMA KUASA JUAL MENGACU PADA AKTA KUASA JUAL DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM HAL PERALIHAN HAK ATAS TANAH Winda Lestari Hasan

PDF 94-111

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PADA MAKANAN KEMASAN YANG TELAH KADALUARSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Arif Duwi Saputra

PDF 112-126

MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PESERTA BPJS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Muhammad Zulfi Arisandi

PDF 127-139

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG TERHADAP KEWAJIBAN REKLAMASI LAHAN DI PT. MULTI HARAPAN UTAMA (MHU) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Maylinda Nur Laila

PDF 140-155

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM PASAL 310 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 OLEH PENYIDIK SATUAN LALU LINTAS POLRES KUTAI TIMUR Ahmad Abu Bakar

PDF 156-170

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROMOSI PERIKLANAN Anik Rahmayanti

PDF 171-185

PERTANGGUNGJAWABAN NAKHODA DI ATAS KAPAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN Barit Barit

PDF 186-198

PERTANGGUNGJAWABAN NAKHODA PADA PERISTIWA KECELAKAAN KAPAL MENURUT UNDANG-UNDANG PELAYARAN Hasrianto Hasrianto

PDF 199-214

PENANGANAN KELOMPOK RADIKALISME DI WILAYAH KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Putu Ary Suta Wijaya

PDF 215-231

AKIBAT HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG TIDAK MELAKUKAN PHYSICAL DISTANCING DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARAN VIRUS CORONA Syaiful Arif

PDF 232-246

PROBLEMATIKA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Faizal Faizal

PDF 247-260

TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIANDENGAN KEKERASAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Merida Kristin

PDF 261-275

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU PADA INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Muh Jais

PDF word 276-289

PEMBERIAN IZIN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Muhamad Syamsudin

PDF 290-305

PROSES HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK DALAM KELUARGA DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Noor Yeni Setyawati

word 306-321

PENGGUNAAN JASA DEBT COLLECTOROLEH PIHAK BANK DALAM PENAGIHAN KREDIT MACET PADA KARTU KREDIT Feri Andrianton

PDF 323-337

IMPLEMENTASI UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERHADAP USAHA KECIL DI KOTA SAMARINDA Nur Shabrina Nadhilah

PDF 338-451

PENERAPAN PAJAK PROGRESIF TERHADAP PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN TARIF PAJAK PROGRESIF Nurul Akbar

PDF 452-466

IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI SAMARINDA Rafika Febi Rivalda

PDF 467-481

GUGURNYA PERJANJIAN JUAL BELI AKIBAT KELALAIAN SALAH SATU PIHAK Soekarno Soekarno

PDF 482-496

TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM MEMBANGUN WTP (WATER TREATMENT PLANT) DI PENGADILAN NEGERI TENGGARONG Siti Rohaeti

PDF 497-509

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA DI KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Dezry Erzania Savira

PDF 510-522

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK PADA PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN Sartika Rahman

PDF 523-533

TINDAKAN KEKERASAN OLEH MASSA TERHADAP ORANG YANG TERTANGKAP TANGAN SAAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA Siska Pratini

PDF 534-546

TINJAUAN HUKUM BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAMANAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA Aulia Rahman Tohari

PDF 547-559

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI UNJUK RASA MAHASISWA YANG BERUJUNG ANARKIS DI KOTA SAMARINDA Baso Irwadi

PDF 560-572

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM POSITIF DAN PERSPEKTIF KUHAP Muhammad Ubet Al Asad

PDF 573-585

TINJAUAN TERHADAP LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA Nanang Dwi Adianse

PDF 586-598

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Annisa Annisa

PDF 599-612

TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PENERAPAN DI INDONESIA Chandra Wihandaka

PDF 613-624

PERTANGGUNGJAWABAN PENYITAAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN RAZIA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SAMARINDA Risky Sektiadi

PDF 625-639

EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK YANG DIJADIKAN PELACUR OLEH ORANGTUA Muhammad Aswin Akbar

PDF 640-653

TINDAK PIDANA PEDOFILIA DITINJAU DARI PERSFERKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SAMARINDA Kharisma Dwi Pertiwi Siwi

PDF 654-665

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PELAYARAN SEBAGAI PENGANGKUT ANGKUTAN LAUT BATUBARA MENURUT UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DI PELABUHAN SAMARINDA Andrea Hasiholan

PDF 666-676

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERAWAT DALAM TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI BERSAMA BIDAN Dinda Arimby Raihany

PDF 678-689

PERMAINAN JUDI TANPA IJIN SEBAGAI MATA PENCARIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Bima Prayogi Prilisciatama

699-711

PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DITINJAU BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM Ari Saputra

PDF PDF 712-722

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN DAN SOSIAL PT MANDIRI PRIMA PASCA PENAMBANGAN BATU BARA Ihsan Sanjaya

PDF 723-734

PENCABUTAN PENGADUAN OLEH ISTRI ATAS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI Siti Nurhasanah

PDF 735-746

TANGGUNG JAWAB HUKUM PIMPINAN REDAKSI LEMBAGA PENYIARAN TERHADAP PEMBERITAAN YANG MELANGGAR KODE ETIK JURNALISTIK Rizky Randa Safaatulah

PDF 747-760

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KUTAI BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Rifka Handayani Gamas

PDF 761-775

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. GRAHA MANDALA SAKTI Edi Hartono

PDF 776-786

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN MAKANAN INSTAN KADALUWARSA DI PASAR TRADISIONAL KOTA SAMARINDA Lady Chintya Ramadhani

PDF 787-802

PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN MALAM DI KOTA SAMARINDA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH Genesis Alva Vania Manembu

PDF 803-817

KAJIAN HUKUM TENTANG PAJAK HOTEL DI KOTA SAMARINDA DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH Taufik Indra Yoeshmana

818-831

PENERAPAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIMASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Aji Muhammad Doddy Alwanda

PDF 834-846

OPTIMALISASI PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA RECIDIVE DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG Angga Cipto Biantoro

PDF 847-860

PENYELESAIAN TERHADAP EKSEKUSI TANAH YANG DIJADIKAN JAMINAN KREDIT DI PERSEROAN TERBATAS PERMODALAN NASIONAL MADANI UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (PT PNM ULaMM) SAMARINDA AKIBAT KREDIT MACET Wahyuni Puspita Sari

PDF 861-874

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL DALAM PUTUSAN PERADILAN PERDATA Muhammad Fadhilah

PDF 875-888

TINJAUAN HUKUM AKTA PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA Rima Devina

889-903