Vol 3, No 2 (2014)

Table of Contents

Articles

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA KELAS II A SAMARINDA
Fauzi Halim
1-23
PROBLEMATIKA DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK YANG TIDAK DILAKSANAKANNYA DENGAN ITIKAD BAIK DAN CARA PEMBUKTIANNYA
Herunata Sanjaya
23-45
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN WARALABA BENTUK USAHA INDOMART DI SAMARINDA
Oktofianus Siki
46-68
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
Tri Wahyudi
69-88
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT DAN MASALAH YANG TIMBUL
Fenny Eria
89-105
PELAKSANAAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT DITINJAU DARI SEGI PENGAMANANNYA DALAM PRAKTEK DI PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE SAMARINDA
Al Mutakkim
106-124
PENERBITAN BANK GARANSI PADA LEMBAGA PERBANKAN MENURUT UU NO. 10 TAHUN 1998
Muhammad Ali Husni
125-140
HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI SEBAGAI PERJANJIAN INNOMINAAT YANG TIDAK SEIMBANG DI TINJAU MENURUT PASAL 1338 Jo PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Putri Wisudawati
145-165
TINJAUAN YURIDIS LEGALITAS PENYADAPAN KOMUNIKASI MELALUI TELEPON SEBAGAI SUATU ALAT BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Romy Irawan
166-187
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTAG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP ANAK YANG KURANG MAMPU DI KOTA SAMARINDA
Yovita Rindani
187-112
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DALAM PEMENUHAN HAK DASAR ANAK
Maulida Agustina
113-126
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SOSIAL MEDIA ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Rezki Mustika
127-135
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN SUPIR DAN PENYITAAN TRUK ANGKUTAN PENGISI BAHAN BAKAR MINYAK (SOLAR) BERSUBSIDI (PUTUSAN No : 01/PID.PRA/2013/PN.SGT)
Yusak Tengnge
136-152
PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PEMAKAIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG TELAH DIBALIK NAMAKAN DAN DIKUASAI TANPA SEPENGETAHUAN PERSERO LAINNYA
Rafael Valentino Rodja
153-165
PENERAPAN PASAL 310 AYAT (1) DAN (2) JO PASAL 311 AYAT (1) KUHP TENTANG KEJAHATAN MENISTA NAMA BAIK PIHAK KETIGA MELALUI SURAT DALAM AMPLOP TERTUTUP
Imelda Enga Litanti
166-178
TINJAUAN TERHADAP PENYAMPAIAN SURAT PANGGILAN SIDANG KEPADA TERDAKWA DALAM PERADILAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
Mikael Paran
179-189
KEWENANGAN POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI SAMARINDA
Dewi Ratnasari
190-210
TINJAUAN MENGENAI SISTEM HIBAH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
Winda Agustin
211-235
PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MELANGGAR UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI POLRESTA SAMARINDA
Handika Pratama Lestari
236-248
PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA SAMARINDA
Ridwan Lukman
249-265
PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA SAMARINDA
Muhammad Ridwan
266-276
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APOTEKER SEBAGAI PELAKU USAHA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999‘TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
David Hary Antono
277-289
LEGALITAS PERJANJIAN BAKU ANTARA PT.GRHA CIPTA ARSITAMA MANDIRI DAN KONSUMEN BERKAITAN UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Dea Nor Hariani
290-310
PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A SAMARINDA
Oky Trinsa Harnanto
Sistem Pelunasan Hutang Pada Bank Apabila Debitur Wanprestasi Dan Kemudian Meninggal Dunia
Maria Puspita Sari
320-325
SUATU TINJAUAN PEMBATALAN JUAL BELI MENURUT PASAL 1266 DAN 1267 KUH PERDATA
Valensius Higang
326-349
EFEKTIFITAS MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
Aulia Nur Jamilah
350-374
KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ( POLISI PERAIRAN ) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PELAYARAN OVERDRAFT DI TINJAU MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA
Edy Sanjaya
375-388
PERTANGGUNGAN JAWABAN PERDATA OLEH PIHAK ASURANSI TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN YANG MASIH MENJADI TANGGUNGAN PIHAK ASURANSI
Joni Sinatra
389-399
PERLINDUNGAN TERHADAP PASIEN PADA RUMAH SAKIT DIRGAHAYU MENURUT UU KESEHATAN NO. 36 TAHUN 2009
Yuniwa Yuniwa
400-418
ABORTUS PROVOKATUS DALAM ILMU PENGETAHUAN KEDOKTERAN DITIJAU DARI HUKUM PIDANA
Bona Ventura
419-430
PENYERAHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK KETIGA (OUTSOURCHING) DALAM BIDANG JASA BATU BARA DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI DI PT. EPISI SUCOFINDO)
Sunariyo sinariyo
421-446
PERANAN PEMERINTAH DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN FRANCHICE BENTUK USAHA ALFAMIDI DI SAMARINDA
Yudhi Bintoro
447-465
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN ORANG TUA ADOPSI DALAM MEMBERIKAN HARTA KEKAYAAN TERHADAP ANAK ADOPSI
Alfian Aziz
466-478
ANALISA TENTANG ABORTUS PROVOKATUS DALAM ILMU PENGETAHUAN KEDOKTERAN DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA
Syahrani Syahrani
479-493
PELAKSANAAN INFORMED CONSENT TERHADAP BERLAKUNYA TRANSAKSI TERAPEUTIK DI RUMAH SAKIT DIRGAHAYU SAMARINDA
Kuswanto Kuswanto
494-514
TINJAUAN YURIDIS ALASAN PEMBENAR PENGAHAPUS PIDANA MENURUT PASAL PASAL 50 DAN 51 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Dadang Firmanto
515-529
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANJAK PIUTANG YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 613 KUH PERDATA
Syahrani Syahrani
530-550
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DENGAN SISTEM NEGATIF DAN AKIBAT HUKUMNYA DI SAMARINDA
Gokmaasi Gokmaasi
551-585
sistem informasi manajemen
indah preva
PDF doc
586
ASPEK HUKUM PENARIKAN KEMBALI TANAH YANG TELAH DIWAKAFKAN OLEH AHLI WARIS DARI WAKIF
Eko Susanto
586-598
PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA PENJUALAN BARANG DENGAN SISTEM COUNTER PADA PERTOKOAN BIG MALL SAMARINDA
Ria Pratiwi
599-622
PERMASALAHAN TIDAK DILAKSANAKANNYA ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK
Warno Warno
623-645
¬¬¬¬¬¬¬¬TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN HIPNOTIS (DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA SAMARINDA)
Denny Tri Wibowo
646-674
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP HAK HAK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA
Ahmad Yani
675-685
PENTINGNYA ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN TUKAR TAMBAH KENDARAAN RODA EMPAT PADA SHOWROOM ZIKRI DI SAMARINDA
Ariza Ramadani
686-698
PENTINGNYA ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN TUKAR TAMBAH KENDARAAN RODA EMPAT PADA SHOWROOM ZIKRI DI SAMARINDA
Ariza Ramadani
686-698
FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHALANGI PELAKSANAAN PERJANJIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PROPERTI
Roy Thery
699-723
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA TENAGA LISTRIK DALAM USAHA HOME INDUSTRI AKIBAT TIDAK STABILNYA ALIRAN LISTRIK PADA PLN SAMARINDA
Mahfud Mahfud
724-735