Vol 2, No 1 (2013)

Table of Contents

Articles

SUATU TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
muhammad deviyanto
56-65
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG SYARAT ADMINISTRASINYA TIDAK DI TANDA TANGANI OLEH SAKSI BATAS
Tutus Chariesma Putra
66-79
PELAKSANAAN HAK ISTERI DAN ANAK ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT PERCERAIAN
Remon Egle
80-95
KOORDINASI APARAT KEPOLISIAN DAN LEMBAGA TERKAIT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN DAN PREMANISME
Fitria Meizaroh
96-106
PENEGAKAN HUKUM DALAM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENERBIT IKLAN YANG MENYESATKAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
Nur Indah Sari
107-125
PELAKSANAAN GROSSE AKTA SEBAGAI PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) CABANG MUARA BADAK KUTAI KARTANEGARA
Andi Mirdat Effendi
126-135
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YATIM PIATU DI PANTI ASUHAN TUNAS HARAPAN SAMARINDA DI SAMARINDA
Awang Ramdani Wahyudin
136-145
TINDAKAN YURIDIS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PEKERJA ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 DI KOTA SAMARINDA
Andi Septian Noor
146-156
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ANTARA ORANG TUA DAN ANAK ( DARI SISI PASAL 1320 KUH PERDATA )
Ayu Sevtia Chelda
157-175
BENTUK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENDAHULUAN PELAKSANAAN JUAL BELI RUMAH PADA PENGELOLA PERUMAHAN PANDAN HARUM
Nurhalimah Nurhalimah
176-189
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN PIDANA SECARA BERLANJUT DI PERUSAHAAN SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PASAL 374 KUHP Jo. PASAL 64 AYAT (1) KUHP
Suraya suraya
190-101
PELAKSAAN PEMBLOKIRAN REKENING BANK OLEH PERBANKAN KAITANNYA DENGAN RAHASIA BANK DALAM PRAKTEK
Masniah Masniah
102-121
PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN FRANCHISE DI SAMARINDA
Kristiyono Condro wiyoso
122-139
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA DOMAIN NAME ANTARA PEMEGANG MEREK DENGAN PENDAFTAR DOMEIN NAME
budi kusuma
140-56
LEGALITAS KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI BISNIS DI TINJAU MENURUT UU No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Marton Hidayati
157-176
PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA TETAP DAN PEKERJA HARIAN DITINJAU DARI KEPMENAKERTRANS NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG KOMPONEN PELAKSANAAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
Joko Pitoyo
177-187
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPMENAKERTRANS NOMOR KEP.101/MEN/VI/2004 TENTANG TATACARA PERIJINAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH TERHADAP KEBERADAAN KONTRAKTOR DAN SUB KONTRAKTOR DI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Ramadansyah Ramadansyah
188-198
TINJAUAN PELAKSANAAN SK GUBERNUR NOMOR 561/K.754/2012 TENTANG UPAH MINIMUM PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 TERHADAP KARYAWAN KONTRAK DI SAMARINDA
Yohanes B Dasilva
199-210
KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SIDANG PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
Riyanti Riyanti
211-225
PROBLEMATIKA DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI SAMARINDA
Sri Indarni
226-245
TINJAUAN YURIDIS POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI SAMARINDA
Febriyama Harnung
246-268
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN TANAH ADAT DAYAK BENUAQ DI KAMPUNG BENTAS KABUPATEN KUTAI BARAT
Samaria Miranda
269-279
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN ASURANSI JIWA DALAM KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS PADA PT. JASA RAHARJA( PERSERO) CABANG MELAK KUTAI BARAT
Iban Nyurang
280-290
PELAKSANAAN ASIMILASI DI RUTAN KELAS IIA SAMARINDA SEBAGAI REALISASI DARI SISTEM PEMASYARAKATAN
Dedy Tri Widodo
291 320
PROBLEMATIKA KREDIT MACET DENGAN JAMINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM BENTUK FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMARINDA
Steven Bun
321-334
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANJAK PIUTANG PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BANK DI SAMARINDA
Gladys Chalista Shilvadara
335-345
TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
Mulyadi Wibowo
346-356
TINJAUAN YURIDIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERBUATAN PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN DIRENCANAKAN DAN PIDANA YANG DI JATUHKAN TERHADAP SUBYEK HUKUM PELAKU
Abdul Halim Perkasa
357-368
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SOFYANA WIDYA AGUSTIN
367-387
IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEMASANGAN ATRIBUT KAMPANYE CALON LEGISLATIF DI KOTA SAMARINDA
Afriansyah Afriansyah
388-399
PROBLEMATIKA DALAM PENERAPAN PASAL 285 KUHP DAN LAMANYA HUKUMAN YANG DIJATUHKAN TERHADAP SUBYEK HUKUM PELAKU
Marisa Syambira
400-411
TINDAKAN PREMANISME SEBAGAI TINDAKAN PIDANA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI KOTA SAMARINDA (POLSEKTA SUNGAI KUNJANG)
maswedi maswedi
412-425
TINJAUAN YURIDIS TENTANG RESIKO PERJANJIAN PENDAHULUAN DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI RUMAH PADA PENGEMBANG PERUMAHAN PT. RUMAH RAKYAT DI SAMARINDA
Yuliansyah Yuliansyah
426-438
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN (OUTSOURCHING) STUDI KASUS DI PT. SYABILLA RIZKY ABADI DAN CV. RIMAS AYU SAMARINDA
Jemain jemain
439-449
UPAYA PEMBERANTASAN MONEY LAUNDRING ( TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ) DALAM PRAKTEK
Rachmat Tri Novianto
450-454