Vol 9, No 1 (2025)

Table of Contents

Articles

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Andy David
PDF
1-10
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SYAHBANDAR DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MARITIM DI INDONESIA
Takdir Takdir
PDF
11-22
TANGGUNGJAWAB HUKUM PILOT DALAM KECELAKAAN PENERBANGAN DI INDONESIA
Saddam Farrell Raid Suhariadi
PDF
23-34
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM PERALIHAN HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN
Rohaningsih Rohaningsih
PDF PDF
35-44
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BUMN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH
Okta Arwan diantara
PDF
45-54
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA DI INDONESIA
Natanael Andreas Tefi
PDF
55-66
PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA
Muhammad Ari Saputra
PDF
67-77
PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLISI DI INDONESIA
Maulana Malikul Rahman
PDF
78-88
PEMBATASAN TIKTOK SHOP MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA, PERIKLANAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
Linda Margareta
PDF
89-99
PERAN PENYIDIK BEA CUKAI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI SAMARINDA
Jemmy Jemmy
PDF
100-110
PENGAKUAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA
Ita Rahmi
PDF
111-121
EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI
Ismail Ismail
PDF
122-131
PENEGAKAN HUKUM PELAKU ILLEGAL MINING DI INDONESIA
Hery Setiawan
PDF
132-141
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBINAAN EKS NAPITER DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KEMBALI PRODUKTIF DI MASYARAKAT
Fransiskus Novaliansen Bara
PDF
142-152
PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR
Fahmi Idris
PDF
153-165
PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS AIR BERSIH DI PDAM KUTAI TIMUR
Anissa Fitri Maharani
PDF
167-177
AKIBAT HUKUM TERHADAP KELAHIRAN ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Perida Herlina
PDF
178-188
IMPLEMENTASI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIRUBAH DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
Zainal Abidin
PDF
189-199
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
Muhammad Cesar Ramadhani
PDF
200-210
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BUMN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH
Azar Ramadhan
PDF
211-220
TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Anissa Safitri
PDF
221-230
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA YANG IDENTITASNYA DI PUBLIKASIKAN
Vernanda Ari Candrs
PDF
231-240
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLSEK KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR
Rita Novianti
241-250
TANGGUNGJAWAB SYAHBANDAR DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA SEBAGAI PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN
Abdul Rahman
PDF
251-260
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASARAN SEKSUAL
Muhammad Hadi Ramadhani
PDF
261-272
PELAKSANAAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DI INDONESIA
Perli Suparno
PDF
273-283