• Home
• About
• Login
• Register
• Search
• Current
• Archives
• Announcements

Home > Archives > Vol 3, No 1 (2014)

Table of Contents

Articles

MASALAH DALUARSANYA HAK PENUNTUTAN PADA KASUS PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA SURAT DAN DUDUK PERKARANYA Boy Bernard Carlos

1-26

PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI DAN HAMBATANNYA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI DALAM PRAKTEK Ibnu Riza

26-38

BEBERAPA MASALAH TENTANG PROSES ALIH DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SAMARINDA Elipen Pardesi

39-55

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENGENAI PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA Endang Winarti

56-67

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENGENAI PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA Jesica Dewi

68-77

PELANGGARAN JANJI KAWIN BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Pangaribuan, Maruli Oscar

78-96

SUATU TINJAUAN TUGAS DAN FUNGSI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN KUBAR Yonathan Gun

97-114

ORIENTASI TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KAITANNYA DENGAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA Abdul Basit

115-137

KEABSAHAN PENERBITAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH KOMODITAS TAMBANG GOLONGAN BATUAN DI KOTA SAMARINDA Sayid ahmad aulia nur

138-154

MASALAH USAHA SARANG BURUNG WALET TEHADAP PERATURAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SAMARINDA Gunawan Hasibuan

156-178

TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB YURIDIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 Dalmasius Dalmasius

179-199

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JALAN TERHADAP KEBERADAAN TIANG LISTRIK OLEH PT.PLN (Persero) AREA SAMARINDA DI JALAN BUNG TOMO SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA” (DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JA Jumintar Napitupulu

200-219

NASKAH PUBLIKASI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU DI KECAMATAN TENGGARONG Akhmad Arisandy

220-235

TINDAKAN POLRI DALAM PENYIDIKAN APABILA TEMPAT KEJADIAN PERKARA BELUM DIKETAHUI SECARA PASTI DALAM PRAKTEK Rosadi rosadi

236-253

DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN BATU GUNUNG DI KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 Erni Erni

254-264

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS TINDAK PIDANA ANAK DI TINJAU DARI UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Erick Yehusy

265-285

PERAN KEPOLISIAN RESORT KUTAI KARTANEGARA DALAM PENANGANAN KASUS RUNTUHNYA JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Vita Marinda Noor

289-295

PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN KAITANNYA DENGAN PERMA No. 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP Mansur Mansur

296-319

URGENSINYA PERAN SERTA POLRI TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN MAUPUN SETELAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP ( INKRACHT VAN GEWIJSDE ) Chandra cristian Gultom

320-338

TANGGUNG JAWAB REKANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN KEMBAR DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2012 Rinto Rinto

339-349

PERMASALAHAN TENTANG BATAS WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA. Apriadin Apriadin

350-368

PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK YANG DIJATUHKAN TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BELUM MENYELESAIKAN PEMBAYARAN PAJAK. Aditya Saputra

369-388

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI KENDALA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (PRODEO) DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI DI SAMARINDA. Hekki Purnama Setia

389-410

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS NEBIS IN IDEM DALAM SIDANG PEERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Prengky Prengky

411-429

ANALISA PERTANGGUNG JAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP TERJADINYA SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA Arinatha Fardian

430-455

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH NEGARA MELALUI SURAT PENGUASAAN TANAH DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG Reni Tri Maharani

456-476

IMPLEMENTASI LEGISLASI HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Manumpak Tampubolon

477-487

PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DI TINJAU MENURUT PASAL 1320 Jo 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Hasibuan Monica Helend

488-519

PENYALAPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DI KOTA SAMARINDAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DI KOTA SAMARINDA Stefanus Erick Hernanda

520-532

PEMBERIAN SANKSI YANG DIBERIKAN PIHAK BANK TERHADAP PENERBIT BILYET GIRO (BG) YANG TIDAK ADA DANANYA Vina Purnama Sari

533-543

UPAYA HUKUM DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI OVERMACHT DALAM PERJANJIAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN NON BANK Indah Trie Risky

544-555

SIKAP PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 Agung Asmara

556-579

PENERBITAN BANK GARANSI PADA LEMBAGA PERBANKAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 Ali Husni

580-598

MASALAH KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BAGASI TERCATAT PENUMPANG PESAWAT UDARA DI BANDARA INTERNASIONAL SEPINGGAN - BALIKPAPAN Fitriyani Fitriyani

599-624

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI SEBAGAI PERJANJIAN INNOMINAAT YANG TIDAK SEIMBANG DI TINJAU MENURUT PASAL 1338 Jo PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Putri Wisudawati

625-645

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP PERANAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA TESTAMENTER Rodiansyah Rodiansyah

646-655

FAKTOR – FAKTOR YANG MENDORONG DIPERGUNAKANNYA BENTUK USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER DIBANDINGKAN DENGAN FIRMA DALAM PRAKTEK DI SAMARINDA Edi Amad

656-675

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DI SAMARINDA Kartika Yanda

676-685

PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG MEDIA PERS Sabir Ibrahim

686-699

OPTIMALISASI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Muhammad Rizal Muttaqien

700-715

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS TINDAK PIDANA ANAK DI TINJAU DARI UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Novia Nur Azizaturohma

716-733

UPAYA HUKUM DALAM DALUWARSANYA HAK UNTUK MENUNTUT ATAS PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA SURAT PERMOHONAN PEMBUATAN PASPOR RI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA Tri Suci Suprianawati

734-754

PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN ATAS PERMOHONAN KELUARGA TERSANGKA ATAU KUASA HUKUMNYA OLEH PENYIDIK POLRI Umar Mukhtar

755-765

MASALAH HUKUM DALAM PENGHIBAHAN MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Khairunnisah Khairunnisah

766-799

TINJAUAN YURIDIS ATAS AKTA PERJANJIAN KREDIT NOTARIS YANG WAKTU PENANDATANGANANNYA TIDAK DILAKUKAN SECARA BERSAMAAN OLEH PARA PENGHADAP Dian Saputra

800-825

KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (TINJAUAN PASAL 26 A UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KO Denny Sillalahi

826-854

FUNGSI DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP UPAYA LEGISLASI DAERAH DALAM MENINGKATKAN SUPREMASI HUKUM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 53 TAHUN 2011 Novia Nur Azizaturohma

855-875

TINJAUAN YURIDIS TETANG PERJANJIAN KAWIN YANG DI BUAT SETELAH DILANGSUNGKANYA PERKAWINAN Yongki Putra Thany

876-892

PERMASALAHAN TENTANG UPAYA POLRI DALAM MENENTUKAN LOCUS DELICTI YANG BELUM DIKETAHUI SECARA PASTI Prasetiyo Abdi Utomo

893-913

PEMBINAAN RESIDIVIS UNTUK MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI RUMAH TAHANAN KELAS II A SAMARINDA Tiar Tiar

914-935

TINJAUAN ASAS KEBEBASAN DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Wahyu Try Widodo

936-955

PENYELESAIAN MASALAH TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) PERIJINAN PERTAMBANGAN DAN HAK GUNA USAHA PT. MAHAKAM SUMBER JAYA DENGAN MASYARAKAT DI TENGGARONG SEBERANG Fitriana Gamas

956-978

UPAYA KEPOLISIAN KOTA SAMARINDA DALAM MENANGANI KASUS PEMBUANGAN BAYI YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN DI LUAR NIKAH Siti Wulandari

979-983

HAK ATAS PENSIUN SEBAGAI JAMINAN HUTANG PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SAMARINDA Zulya Rahmanisa

984-987