Vol 2, No 2 (2013)

Table of Contents

Articles

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERJANJIAN FIDUSIA DI KOPERASI TANI NELAYAN ANDALAN KUTAI KARTANEGARA
sulaiman .
PDF PDF
1-16
MASALAH HAK WARIS ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN KEDUA MENURUT HUKUM ISLAM
mashari .
PDF
17-35
PERDAGANGAN ANAK(Trafficking) DAN PERLINDUNGAN ANAK
la madi
36-55
SUATU TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
muhammad deviyanto
56-68
SUATU TINJAUAN PENETAPAN BESARNYA GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN MUARA PAHU KUBAR
ati yusnita
69-76
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TERHADAP PEMBANGUNAN MENARA BTS OPERATOR TELEPON SELULER DALAM SISTEM TATA RUANG DI KOTA SAMARINDA
wendy william
77-86
MASALAH ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA PERORANGAN
subhan .
87-106
PROBLEMATIKA DALAM TAKE OVER DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SAMARINDA
harly harly
107-127
MASALAH PELUNASAN HUTANG PENERIMA PENSIUN YANG WANPRESTASI ATAU MENINGGAL DUNIA KAITANNYA DENGAN PENGAMBILAN KREDIT PADA BANK
ari wibowo
128-142
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG – UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
novy septia dewi
143-154
PENTINGNYA PENCANTUMAN LABEL HALAL DALAM KEMASAN PRODUK PANGAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM
Hernawan hernawan
155-165
KEABSAHAN KESAKSIAN YANG DISAMPAIKAN SECARA TELECONFERENCE DALAM SIDANG PERKARA PIDANA DI TINJAU MENURUT PASAL 185 AYAT ( 7 ) KUHAP
ade sukma
166-180
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI PERUSAHAAN PT. PELAYARAN NIAGA BARU DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Helen Sonya
181-191
SUATU TINJAUAN PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEBAKARAN PADA PT.JIWASRAYA DI SAMARINDA
Eunike Malani sulaiman
192-111
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DENGAN PT PARWITA KARYA TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TERMINAL ANTAR PROVINSI SUNGAI KLEDANG DI SAMARINDA
Endra Ari Wijayanto
112-122
SUATU TINJAUAN PERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2004 DI DESA LENGGANG KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KAL – TENG
Bintara Bintara
123-137
TINJAUAN YURIDIS PEMECAHAN KASUS SANTET DITINJAU SISI PENDAPAT MASYARAKAT DAN PENEGAK HUKUM
Muhammad Adha
138-144
PERANAN NOTARIS UNTUK MENGHINDARI TIMBULNYA SENGKETA DARI AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH
Karina Apriyani
145-153
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
JENIE PURWASARI
154-165
PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN ANTARA UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN PT. BANK MANDIRI, Tbk
Rusliani Rusliani
166-176
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENDAFTARKAN AKTA DIBAWAH TANGAN (WAARMERKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
Nurlina Nurlina
177-187
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONTRUKSIAKIBAT KLAIM KONTRAK KERJA KONTRUKSI DI KOTA SAMARINDA
Andi Irma Marianti
188-199
KREDIT MACET BANKALTIM TERMASUK RESIKO USAHA ATAU KORUPSI
Dudin Waluyo Asmoro
200-214
FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENGAJUAN GUGATAN SECARA CLASS ACTION DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
Sopian sopian
215-230
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI PERUSAHAAN PT. PELAYARAN NIAGA BARU DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Helen Sonya
231-241
MASALAH PELAKSANAAN TUGAS JURU SITA DALAM PROSES PERKARA PERDATA
Abu Bakar
242-254
TINJAUAN YURIDIS PASAL 22 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN MENGENAI BATAS MINIMAL UKURAN RUMAH
Yanti Herlianti
255-265
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK AJUDIKASI ( Studi di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara )
Simeon Palinggi
266-275
TANGGUNG GUGAT KONTRAKTOR ATAS BANGUNAN YANG RUSAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PROYEK PEMERINTAH
Roni .A. Barito
276-288
PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI
Erwin Indra Putra
289-297
PERAN DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH KOTA SAMARINDA.
Heriansyah Heriansyah
298-312
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG SYARAT ADMINISTRASINYA TIDAK DI TANDA TANGANI OLEH SAKSI BATAS
Tutus Chariesma Putra
313-224
PELAKSANAAN HAK ISTERI DAN ANAK ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT PERCERAIAN
Remon Egle
225-239
PELAKSANAAN HAK ISTERI DAN ANAK ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT PERCERAIAN
Remon Egle
225-239
PELAKSANAAN EKSEPSI SEBAGAI BENTUK PEMBELAAN DALAM PERKARA PIDANA TERHADAP DAKWAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 143 AYAT (2) HURUF b DIPENGADILAN NEGERI SAMARINDA
Hendra Joni Purnama
240-251
KEDUDUKAN ANAK ADOPSI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MILIK ORANG TUA ADOPSINYA
ahmad basthomi
252-268
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG DAN AKIBAT HUKUMNYA
Lisnawati Syamsir
269-272
BENTUK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENDAHULUAN PELAKSANAAN JUAL BELI RUMAH PADA PENGELOLA PERUMAHAN PANDAN HARUM
Nurhalimah Nurhalimah
273-285
PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
Erdian Cahya
286-298
TINJAUAN YURIDIS ATAS KEWAJIBAN INVESTASI SAHAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI BIDANG PERTAMBANGAN BATU BARA DI SAMARINDA BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2007
Jupri Jupri
299-320
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN ASURANSI JIWA DALAM KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS PADA PT. JASA RAHARJA( PERSERO) CABANG MELAK KUTAI BARAT
Iban Nyurang
321-332
SUATU TINJAUAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH USIA MINIMUM DI KECAMATAN SAMARINDA ULU
Helviana Helviana
333-343
URGENSI ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PINJAMAN UANG KREDIT TERKAIT DENGAN PASAL 1338 AYAT ( 3) KUH PERDATA DIKOPERASI PERIKANAN “SUMBER TANI NELAYAN”, SAMARINDA SEBERANG
Andi Saharudin
344-356
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN ANAK-ANAK JALANAN DAN PENGEMIS DI KOTA SAMARINDA
Herlina Dwi Arini
357-368
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH, BERKAITAN DENGAN TANAH ADAT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Errfan Iswahyudi
369-379