• Home
• About
• Login
• Register
• Search
• Current
• Archives
• Announcements

Home > Archives > Vol 4, No 2 (2016)

Table of Contents

Articles

TANGGUNG JAWAB YURIDIS DAN PERMASALAHANNYA TERHADAP BARANG JAMINAN GADAI DI PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG AIR PUTIH KOTA SAMARINDA Silwanus Mika

1-10

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT USAHA PEDESAAN ANTARA BANKALTIM DENGAN MASYARAKAT PEDESAAN DI KECAMATAN SANGA SANGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Eko Prasetyo Kurniawan

11-21

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH TERSANGKA JIKA DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN POLRI TERDAPAT PELANGGARAN TERHADAP HAK – HAK TERSANGKA (STUDI PADA POLSEK UTARA SAMARINDA) Tri Nurmisbah

22-32

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALOKASI DESA DI KECAMATAN TABANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Supardi Supardi

33-41

IMPLEMENTASI UU NO 32 TAHUN 1974 TENTANG PERANAN LURAH DALAM MELAKSANAKAN SYSTEM PEMERINTAH DESA YANG BAIK DAN BERDAYA GUNA DI KABUPATEN MAHAKAM ULU KEC.LONG PAHANGAI Dewi Novianti Nst

42-53

PERAN BPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG hasbullah hasbullah

54-63

KEKUATAN BERLAKUNYA PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN KEPALA KAMPUNG LONG TUYOQ KABUPATEN MAHAKAM ULU D. Dalung Lejau

64-74

PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DI HOTEL BERBINTANG V (STUDI PADA HOTEL SAHID JAYA JAKARTA) Norbaiti Norbaiti

75-82

PERKAWINAN DIBAWAH USIA MINIMUM DAN CARA MEMPEROLEH IJIN KAWIN SERTA AKIBAT HUKUMNYA Rudiansyah Rudiansyah

83-94

PENGAKUAN PARA PIHAK SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERCERAIAN DI PEGADILAN AGAMA SAMARINDA (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Samarinda ) Arbain Arbain

95-103

HUKUM PERJANJIAN AKAN JUAL BELI SEBIDANG TANAH DENGAN PANJER SESUDAH BERLAKUNYA UU NO. 5 TAHUN 1960 DI SAMARINDA Frederik Melawen

104-112

PEMBONCENGAN NAMA MEDIA MASSA TERHADAP TABLOID MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Kirana Wibowo

113-121

PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN HAMBATANNYA YANG DIHADAPI SERTA UPAYA MENGATASINYA DI POLRES KUTAI KARTANEGARA Moh. Mukhlis

122-132

PROSES HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI Saiful. L

133-143

TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA Ratni Sadiah

144-149

TANGGUNG JAWAB PERDATA KONSULTAN AMDAL DALAM PEMBUATAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN Adhelia Astari Sugiarto

150-164

TINJAUAN TERHADAP ZONASI PEMBANGUNAN BIG MALL SAMARINDA BERKAITAN DENGAN PENATAAN TATA KOTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013-2034 Rasma Rasma

165-172

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA KESEHATAN DI RSIA THAHA BAKRIE SAMARINDA Novita Sari

173-181

PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA DILUAR PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Hayon Floreiza

182-191

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN MAKELAR DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL LAUT DI PELABUHAN PALARAN SAMARINDA Devi Octavia

192-199

HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM Donny Adi Putra

200-209

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK KARYA ILMIAH TERHADAP KEGIATAN PENGUSAHA FOTOKOPY DI SAMARINDA Pradya Putri Paramita

210-220

PERANAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERMOHONAN CERAI THOLAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Dewi Ratnasari

221-229

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP HILANGNYA BAGASI PENUMPANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN Eka Susanti

230-238

PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN MINI MARKET PADA PT. INDOMARCO PRISTAMA TANPA PENINJAUAN LAPANGAN OLEH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA SAMARINDA Arini Melindha Wijaya

239-402

TINDAK KEJAHATAN CYBERBULLYING MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Arbainsyah Arbainsyah

403-412

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA FITNESS CENTER DI SAMARINDA CLUB FITNESS Ahmad Afifuddin Rozib

413-419

PEMBAGIAN WARIS SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Rahmadi Rahmadi

420-429

PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 Rahmat Efendi

430-439

PERBUATAN MELAWAN MEDIA MASSA DALAM MEMBUAT BERITA TERKINI YANG SALAH Benediktus Beda Niron

440-447

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA YANG MELAPORKAN DIRI KE BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN MENDAPATKAN REHABILITASI Agum Andi Matalata

448-456

SUATU TINJAUAN UPAYA PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA SAMARINDA.” Ince Aldy Mierald Istiawan

457-467

PERANAN PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA PASAR MALAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Novi Yanti Sari

468-473

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN USAHA RUMAH KOS DI KOTA SAMARINDA DITINJAU MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH Maulana Sidik

474-482

TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL BAGI ORANG ASING KOTA SAMARINDA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Jeffry Sanjaya

483-492

MASALAH PENAMBANGAN PASIR YANG TIDAK DILAPORKAN KEPADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI ( DISTAMBEN ) DI KEC KOTA BANGUN KAB KUTAI KARTANEGARA Redy Ready

493-499

DAMPAK PEMANFAATAN SUNGAI KARANG MUMUS DI KOTA SAMARINDA SEBAGAI SARANA MANDI CUCI DAN KAKUS BAGI LINGKUNGAN DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR Datuk Firdaus Malik Iskandar

500-509

TINJAUAN PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG DI PERUSAHAAN PENERBANGAN, (TINJAUAN UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN ) Herlinus Patandean .P

510-521

MASALAH TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA Juhaipah Juhaipah

522-530

SUATU TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MENGENAI PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA Herman Herman

531-538

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI BENDA BERGERAK (TINJAUAN DALAM SISI PASAL 1458 KUH PERDATA) Survida Survida

539-543

ASPEK PENGGUNAAN LEMBAGA KEPAILITAN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT BERMASALAH PADA PERBANKAN Lilik Rahmania

544-555

PEMBATASAN KEPEMILIKAN TANAH BERSERTIPIKAT MELEBIHI LIMA BIDANG PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI HUKUM AGRARIA Dona Dona

556-564

KEDUDUKAN HUKUM PENGUSAHA REKANAN PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA JASA KONSTRUSI PEMBUAT SERTIFIKAT Wida Farida

565-575

KEALPAAN PERUSAHAAN TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJA BERKAITAN JAMINAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA HINGGA HILANGNYA NYAWA PEKERJA Hendra Sulisthio

576-584

IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK (PASAL 1338 AYAT (3) KUH PERDATA) DALAM PERJANJIAN TUKAR TAMBAH KENDARAAN DAN AKIBAT HUKUM DENGAN TIDAK DILAKSANAKANNYA DENGAN ITIKAD BAIK Iwan Indra kURIAWAN

585-593

PELAKSANAAN DANA REBOISASI HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2007 DI KOTA SAMARINDA Fany Pebrilly Ping

594-609

PERBUATAN PIDANA PEMALSUAN SURAT MENURUT KUHP DAN DALUARSA HAK PENUNTUTAN Sayid Segaf Alatas

610-618

KONTRIBUSI PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN UNTUK MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH DI KOTA SAMARINDA Dita Maya Sari

619-623

PERJANJIAN MENYEWAKAN LAGI KENDARAAN RODA EMPAT KEPADA PIHAK LAIN DAN RESIKO HUKUMNYA Faris Fahrudin

624-633

PENENTUAN PAJAK SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH Jeremy Ryan

634-642

PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI Ardila Oktavia

643-653

PERANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA M. Tino Sendy Pangestu

654-663

SANKSI HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMENUHI PANGGILAN DARI PENYIDIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK Lusiana Arifin B

664-674

TINJAUAN TERHADAP SEMA RI NOMOR 7 TAHUN 2014 TERKAIT HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI Bean Wira Kesuma

675-680

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA DIKOTA SAMARINDA Mukhlis Mukhlis

681-689

PENGGELAPAN ANGSURAN DEBITUR DAPAT TERJADI PADA BANK MANDIRI CABANG SAMARINDA SEBERANG Tawaro Tawaro

690-697

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR TERHADAP PARKIR TIDAK RESMI DI KAWASAN PASAR LOA JANAN KOTA SAMARINDA Reni Marhaini

698-706

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS MENGENAI STATUS DIRI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA KOTA SAMARINDA (Study Kasus Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2015/PA.Smd) Dewi Rahmawati

707-712

PELAKSANAAN GROSSE AKTA SEBAGAI PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) CABANG KUTAI TIMUR Teguh Samudera

713-721

KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Maulidya Dwie Septiani

722-732

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG BERPOTENSI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN DALAM PASAL 374 JUNCTO 378 KUHP Nita Julaiyanti

733-743

TANGGUNG JAWAB YURIDIS RUMAH SAKIT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PASIEN SELAKU PENGGUNA JASA PELAYANAN KESEHATAN Rusniawati Ayu Safitri

744-754

PEMBAGIAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA PENJUALAN BARANG DENGAN SISTEM TITIP PADA PERTOKOAN TRADISIONAL DI KABUPATEN KUTAI BARAT Kristi Donatus Febrian

755-763

PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN JABATAN DI KOTA SAMARINDA Iin Noviyanti

764-772

CARA MEMPEROLEH IJIN KAWIN SERTA AKIBAT HUKUMNYA A.R Denny Desriansyah

773-779

HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG MENDAPATKAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN DI POLRES BONTANG Fredy Feregrina

780-784

HAMBATAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI SAMARINDA Dewy Handiny

785-798

PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Hendrew Steven

799-809

TINJAUAN HUKUM TERHADAP IZIN PENEBANGAN POHON PADA DINAS PERTAMANAN KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PENGHIJAUAN Dian Utari

810-818

AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA PERUBAHAN ISI SURAT GUGATAN DALAM PERKARA HUKUM PERDATA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SANGATA Ardi Lestari Tarihoran

819-825

PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN PEMERIKSAAN TERHADAP ANGGOTA DPRD KOTA SAMARINDA TERKAIT KASUS PIDANA KORUPSI DAN HAMBATANNYA Mutiara Auliya Hadi

826-833

KOLERASI ANTARA TKP DENGAN REKONTRUKSI PERKARA PIDANA DALAM PRAKTEK DI SAMARINDA RIYAN RIZKI HIDAYAT

834-842

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA ATAU PIHAK PEMBELI ATAS JUAL BELI HARTA GONO-GINI YANG HUBUNGANNYA DENGAN KEWENANGAN SALAH SATU PIHAK DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN Della Erliany

843-847

PRO DAN KONTRA RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFILIA DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA Norita Norita

848-853

STATUS TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 1974 Benny Desta Nanda

854-857

DOMINAN DIPERGUNAKANNYA BENTUK USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER DIBANDINGKAN DENGAN FIRMA DALAM PRAKTEK Andi Muliana

858-863

PEMBATALAN JUAL BELI TANAH AKIBAT PEMALSUAN DATA DI HADAPAN NOTARIS Reydo Zulfiq

864-867

INPLEMENTASI UNDANDG UNDANG KEPEMUDAAN TAHUN 2009 TENTANG BATAS USIA MENJADI KETUA/ANGGOTA ORGANISASI KEPEMUDAAN DI BAWAH UMUR 30 TAHUN Serli Handayani

868-876

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA Surya Hidayat Limbong

877-884

PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI BANDAR NARKOTIKA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Sabrianto Sabrianto

885-892

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI SEBIDANG TANAH DENGAN UANG MUKA YANG DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS / PPAT Mahfuzah Hidayah

893-897

tInjauan YURIDIS ATAS PERATURAN DAERAH Provinsi kalimantan timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Komela Avan

898-901

ANALISA HUKUM TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) SEBAGAI DASAR PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT Khairatun Naimah

902-910

MASALAH KEDEWASAAN SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (TINJAUAN YURIDIS PASAL 1330 AYAT 1 KUH PERDATA) Dewi Tri Astuti

911-914

TINJAUAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG KOTA SAMARINDA AKIBAT KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN JASA PENGIRIMAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG PENGIRIMAN POS Hendra Christian Pardamean

915-918

TANGGUNG GUGAT TERHADAP ASURANSI JIWASRAYA SAMARINDA KEPADA TERTANGGUNG PENERIMA MANFAAT ASURANSI ATAS KLAIM Noorlela Noorlela

919-921

EFEKTIFITAS PEMBINAAN ANAK DI LAPAS KELAS II A SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dwi Andika Surya Saputra

922-924

EFEKTIFITAS PENGATURAN INVESTASI USAHA JASA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP PELAKSANAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN BATUBARA LOKAL Rony Haposan

925-928

DAMPAK LIMBAH PERTAMBANGAN BATUBARA SEBAGAI PENCEMAR LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DI KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER Rudi Miharja

929-1009

PROBLEMATIKA YANG TIMBUL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PAKET WISATA OLEH BIRO PERJALANAN Surya Budi

1010-1017

PROSES USULAN PEMBERIAN HAK GUNA USAHA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cahyo Fajrin Yuliansyah

1018-1024

ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENDIAMI RUMAH DINAS NEGARA BERDASARKAN PP RI NO. 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA Fitriani Fitriani

1025-1034

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGUSAHA KAPAL TERHADAP PENGGUNA JASA KAPAL JIKA TERJADI KECELAKAAN AKIBAT TIDAK LAYAKNYA KAPAL OPERASIONAL Muhammad Riyan Adi Saputra

1035-1041

AKIBAT HUKUM BAGI MASYRAKAT YANG MENERIMA KAYU TITIPAN HASIL PENEBANGAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) BERDASARKAN UU NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Mardianus Bayu

1042-1047

PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA WARISAN MILIK DEBITUR DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN Ardian Ardian

1048-1053

TINDAKAN YANG DAPAT DIAMBIL NOTARIS / PPAT DALAM PEMBUATAN SURAT WASIAT GUNA MEMENUHI KEHENDAK PEWARIS (STUDI PADA KANTOR NOTARIS / PPAT INDAH SETIAWATI) Hartoyo Hartoyo

1054-1059

BENTUK PENYELESAIAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PENCANTUMAN EXONERATION CLAUSE DAN KLAUSULA BAKU YANG DILARANG UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN FERNINDA PARAMITA

1060-1065

TANGGUNG JAWAB YURIDIS ATAS TERJADINYA KERUGIAN PASIEN SEBAGAI AKIBAT KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN Fredy Fredy

1066-1071