• Home
• About
• Login
• Register
• Search
• Current
• Archives
• Announcements

Home > Archives > Vol 4, No 1 (2015)

Table of Contents

Articles

TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN DAN PERNIAGAAN BAHAN BAKAR MINYAK BUMI ( BBM ) YANG BERSUBSIDI KABUPATEN KUTAI TIMUR SANGATTA Syaharuddin Syaharuddin

1-23

TANGGUNG GUGATPENGANGKUT ORANG CV. ALFIAN INDAH PUTRA DALAM ANGKUTANUMUMSANGATTA-BONTANG KALIMANTAN TIMUR Mukri Mukri

24-36

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES KUTAI TIMUR nanang santoso

37-45

EFEKTIFITAS PENGAWASANTATA RUANG KOTA SAMARINDA BERDASARKAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR.03 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SAMARINDA Syarifil Adjid

46-66

TINJAUAN YURIDIS ATAS GRATIFIKASI YANG DIPERKARAKAN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SAMARINDA DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Beni Fernandes Hibur

67-82

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH FINANSIAL ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA OLEH DEBT COLLECTOR Erlina Chusnova Bulan

83-99

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN PAKAIAN MERK ‘RIP CURL’ DI UD RAHMAD KONVEKSI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK Arief Ramadhan

100-115

HAK – HAK TERSANGKA PADA TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA DI POLTABES SAMARINDA Endi Sri Prabowo

116-125

PENIPUAN INFORMASI LOWONGAN KERJA PADA INTERNET DITINJAU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI SAMARINDA Amiruddin Amiruddin

126-135

TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN PADA SAAT BENCANA KEBAKARAN DI KOTA SAMARINDA Ismail Ismail

147-165

SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENYELESAIANNYA DITINJAU MENURUT UU RI NO, 32 TAHUN 2004 JO. UU RI NO, 12 TAHUN 2008 Joni Pikal

136-146

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 1367 KUH PERDATA STUDI DI POLSEK TENGGARONG KUTAI KARTANEGARA Afhin Windriadi

166-179

PENERAPAN 303 KUHP TERHADAP JUDI SECARA ONLINE KAITANNYA DENGAN PROSES PENYELIDIKAN DI POLRESTA SAMARINDA Hedar Hedar

180-120

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA Surya Hidayat Limbong

121-42

PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM MELAKUKAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN Dian Ekawati

143-159

KEABSAHAN PERLAWANANPIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Andi Andi

160-182

PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMARINDA DALAM PROSES DIVERSI Denny Aditia Kusuma

183-199

KEDUDUKAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA Bincang Bincang

200-224

PERANAN PPAT PADA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 Aji M Seprio Prandana

225-235

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUPBASAN SAMARINDA Yogi Satria Nugraha

236-246

WAJIB BELAJAR 9 (SEMBILAN) TAHUN TERHADAP ANAK YANG DIJATUHKAN PIDANA DENGAN SYARAT BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SITEM PERADILAN PIDANA ANAK Anugrah Ashriany

247-253

PENGUNGKAPAN BUKTI ADANYA PERBUATAN PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN IDENTIFIKASI SIDIK JARI DI POLRES KUTAI Paulus Paulus

254-269

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN REKLAMASI PASCA TAMBANG DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA) Dedi Setiawan

270-287

MASALAH SENGKETA CLAIM PULSA DAN CARA PEMBUKTIANNYA Marten R Robin

288-299

PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA) Herwin Ariyanto

300-315

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Desy Piyonita

316-325

TINDAKAN HUKUM BANK SEBAGAI PEMBIAYA TERHADAP JAMINAN FIDUCIA PADA SAAT TERJADINYA KREDIT MACET Indro Agus Mulyawan

326-339

TINJAUAN TERHADAP PEMIDANAAN ANAK BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Fajar Jaya

340-351

TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA Ludya Sirait

352-362

PENCEGAHAN PEMBUKAAN REKENING DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KANTOR CABANG SYARIAH BPD KALTIM Agung Bhakti Hutomo

363-378

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI JALAN WOLTER MONGONSIDI SAMARINDA ( ANALISIS PENETAPAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR: 101/Pdt.G/2013/PN.SAMARINDA ) Agustina Evie

379-389

PEMBERIAN PEKERJAAN PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN KEPADA PIHAK KE III (TENAGA KERJA OUTSOURCING) DAN MASALAH HUKUMNYA Agus Salim A

390-397

PEMBERIAN BILYET GIRO (BG) SEBAGAI BENTUK BOOKING TRANSFER DAN MASALAHNYA Meily Oktavia Lingga

398-412

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 1820 KUHPERDATA Johanudin Johanudin

413-422

PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL KECELAKAAN PENUMPANG OLEH PT (PERSERO) ASURANSI JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG PENGANGKUTAN LAUT ANTAR PULAU DI TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA Johan Ardianto

423-434

PENCEGAHAN PEMBUKAAN REKENING DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KANTOR CABANG SYARIAH BPD KALTIM Agung Bhakti Hutomo

435-442

ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PINJAM UANG PADA KOPERASI PESUT DI TENGGARONG iin Farlina

443-451

GROSSE AKTA YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA SAMARINDA Asmara Sari

452-461

FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA DI POLRESTA TENGGARONG Joko Hadi Aprianto

462-472

TANGGUNG JAWAB YURIDIS PT.ADIRA FINANCE SAMARINDA TERHADAP KORBAN TINDAKAN LAPPING COLLECTOR BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 Krisna Bayu Pratama

473-481

KEUTAMAAN HAKAMAIN ATAS ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA Hidayat Rahman

482-495

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN Menteng Menteng

496-511

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DI KECAMATAN DAMAI KABUPATEN KUTAI BARAT Sariyah Sariyah

512-522

AKIBAT HUKUM TERHADAP RUNTUHNYA JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN Almahsuf Almahsuf

523-541

BEBERAPA MASALAH TENTANG ALAT BUKTI PERSANGKAAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH PERDATA Achmad Feri Hidayatullah

542-554

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN LEM FOX OLEH ANAK JALANAN DAN REMAJA SEKOLAH (STUDI KASUS DI KOTA SAMARINDA) Muhammad Iqbal

555-564

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Yahya Tonang T

565-578

KEABSAHAN STANDART KONTRAK YANG DIBUAT TERLEBIH DAHULU FORMATNYA DI TINJAU MENURUT PASAL 1320 KUH PERDATA JO PASAL 1338 KUH PERDATA HENRY HIDAYAT AZZHAR

579-591

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LIMBAH SISA PROYEK DRAINASE DIJALAN SULTAN SULAIMAN KOTA SAMARINDA YANG MENGGANGGU DAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PENGGUNA JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Arif Efendi

592-615

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. WIJAYA KARYA TERHADAP SMKN 2 SAMARINDA TERKAIT KEGIATAN PEMBANGUNAN FLY OVER JL. AW. SYAHRANI (BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN) Rico Andreas

616-627

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENDAPATKAN HAK ASUH ANAK DAN AKIBAT HUKUM Sayid Aulia Rahman P. Al-Habsyi

628-638

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PERHOTELAN KHUSUS KAUM WANITA DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Rina Febriani

639-651

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI KOTA SAMARINDA (Studi Kasus Putusan Nomor 588/Pid.B/2014/PN SMR) Priastama Adiyoga

652-662

TINDAK PIDANA (TINJAUAN YURIDIS PASAL 7 AYAT (1) HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP) Nur Fatimah

663-675

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR DALAM MENGURANGI POTENSI TINDAK PIDANA PEMILU YANG MERUJUK PADA UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 Susanti Pratiwi

676-683

HAK KEPERDATAAN DAN AKIBAT HUKUM SEBAGAI PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN DALAM HAL BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN DI SANGATA Awang Adi AJuniastara

684-692

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK DI KOTA SAMARINDA Abraham Abraham

693-712

ZONASI ANTARA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DENGAN PERMUKIMAN PENDUDUK DITINJAU DARI HUKUM TATA RUANG DI SAMARINDA Risna Wati

713-731

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Rika Oktariani

732-743

enyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Ali Rahman Gofur

744-759

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Willyam Gosal

760-779

RUNTUHNYA JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA Juma Raya

780-792

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HARTA GONO – GINI OLEH SALAH SALAH SATU PIHAK DALAM PERKAWINAN KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN SUAMI ATAU ISTERI DI TINJAU MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 Ani Noviani

793-810

PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH PIHAK PERBANKAN DENGAN CARA NOVASI rusbandi rusbandi

811-821

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK JALANAN MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NO. 16 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA Pahrul Raji

822-832

PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT MERUPAKAN BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA DAN HAMBATANNYA DALAM PRAKTEK Soeharto Soeharto

833-849

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI SAMARINDA Nur Mahyati Rahmini

850-872

GROSSE AKTA YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA KCU SAMARINDA rolland palyndho bentenusa

873-883

TINJAUAN YURIDIS TENTANG JAMINAN BAGI KELAYAKAN KAPAL UNTUK BERLAYAR ( KAPAL PERAIRAN DARATAN DI SAMARINDA ) Delitani Damanik

884-912

PROBLEMATIKA TENTANG PERKAWINAN YANG DILAKUKAN DENGAN SYARAT PALSU DI KUA BONTANG Anggun Mulyasari

913-923

PENERAPAN SISTEM PERHITUNGAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH DIRI SENDIRI DALAM PELAKSANAAN PPH PASAL 21 UU NO.17 TAHUN 2000 DI KUTAI TIMUR Sandrianus Sandrianus

924-938

PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL TUGBOAT DI PT PANCA MERAK SAMUDERA Febriani Lawindra

939-999

KEWENANGAN PIHAK KEPOLISIAN YANG MENANGANI PERKARA PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN KAITANNYA DENGAN LOCUS DELICTI Darius Timotius Usat

1000-1023

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA UNIT HUNIAN RUMAH TOKO (RUKO) BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI KOTA SAMARINDA Syilvia Hestiani

1024-1039

MASALAH TIDAK ADANYA TENGGANG WAKTU PEMBERIAN AKTA KELAHIRAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI TIMUR DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 Thomas Iwan Kadang

1040-1052

UPAYA DALAM PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG AGAR SEIMBANG Yasinta Karmelia U.lulu

1053-1063

PENERAPAN HUKUM TERHADAP HARTA SITA MARITAL DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Indah Veramita Sari

1064-1073

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR DALAM SISTEM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SANGATA Budi Yanto

1074-1082

PENTINGNYA KETERANGAN SAKSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLISI RESOR KUTAI TIMUR Devi Ariandi

1083-1102

PENERAPAN PASAL 374 KUHP JO PASAL 64 AYAT (1) KUHP DAN LAMANYA HUKUMAN YANG DIJATUHKAN TERHADAP SUBYEK HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI PERUSAHAAN Agus Setiawan

1103-1113

MASALAH YANG TIMBUL DALAM JUAL BELI PAKET WISATA DAN AKIBAT HUKUMNYA DI SAMARINDA Irwan Susanto

1113-1128

FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN DITINJAU DARI SEGI KEAMANANNYA DALAM PRAKTEK DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. FIFGROUP TENGGARONG Febby Aristia Andriani

1129-1141

RESIKO DALAM PERJANJIAN MENGULANG SEWAKAN KENDARAAN MOBIL PADA PIHAK KETIGA DAN PENYELESAIAN MASALAHNYA Faresa Marshall Aswindo

1142-1154

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI APOTEKER SEBAGAI PELAKU BISNIS DALAM PRAKTEK Sanuri Sanuri

1155-1164

PELAKSANAAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TRAFICKING DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Sandor Pardomuan Sinurat

1165-1173

PENERBITAN BANK GARANSI PADA LEMBAGA PERBANKAN MENURUT UU NO. 10 TAHUN 1998 Kornelis Kornelis

1174-1185

TINJAUAN PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH Kornelis Kornelis

1174-1185

TINJAUAN TERHADAP POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DIDIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DARI ASPEK UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014) Ariza Irnanda

1186-1194

TANGGUNG JAWAB YURIDIS DAN PERMASALAHANNYA TERHADAP BARANG JAMINAN GADAI DI PT PEGADAIAN CABANG AIR PUTIH KOTA SAMARINDA Silwanus Mika

1195-1210

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KOTA SAMARINDA TERHADAP TENAGA KERJA YANG TIDAK TERDAFTAR DI DINAS TENAGA KERJA Janiah Janiah

1211-1221

TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MODUS MARK UP HARGA TIKET PESAWAT DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS. (Studi di PT. Garuda Indonesia, Tbk Cto. Samarinda) Hilaria Teresia

1222-1233

PENERAPAN PIDANA KUMULATIF DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 muhammad Nurfan Tandayu

1231-1243

PERUBAHAN STATUS TANAH HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DI WILAYAH HUKUM KOTA SAMARINDA BERDASARKAN UU POKOK AGRARIA Mahrizal Maulana

1244-1259

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BARONG TONGKOK KUTAI BARAT Sopian Sinan

1260-1278

PENARIKAN KEMBALI HARTA BERUPA TANAH YANG TELAH DIWAKAFKAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2011/PTA.Smd) Ahmad Ramadani

1279-1289

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SAMARINDA Linda Astuti

1290-1312

STATUS HUKUM SUATU ANAK PERUSAHAAN DALAM HUKUM PERDATA Misrijal Misrijal

1313-1328

PENCABUTAN PENGADUAN DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN Hendra Kesumawardhana

1329-1339

TANGGUNG JAWAB DIREKTUR TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN BERDASARKAN UU RI NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Moren Anggi Prayoga

1340-1352

STATUS KEPEMILIKAN KENDARAAN YANG DIBELI TANPA BALIK NAMA DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR BEKAS PAKAI DI SAMARINDA Mohammad Alexander Wahyudi

1353-1364

PENYITAAN BARANG BUKTI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN HAMBATANNYA DI POLREST KUTIM DAN HAMBATANNYA Ferdian Ferdian

1365-1375

PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP RESIDIVIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PRAKTEK Riswan Riswan

1376-1382

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN HAKIM PENGAWAS DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SAMARINDA Dwi Prayudi Oetomo

1383-1392

IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SAMARINDA M . Makhradi

1393-1300

IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2015 PADA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2015 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA Sapinah Sapinah

1301-1310

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA RESIDIVIS DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB TENGGARONG Rahman Adi Ramadani

1311-1321

PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Astika Suriyani

1322-1329

PERANAN VISUM ET REPERTUM BAGI PENYIDIK JAKSA DALAM MELAKUKAN TUNTUTAN PIDANA KASUS PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Aris Wibowo

1330-1341

MASALAH KAMPANYE YANG DILAKSANAKAN DILUAR JADWAL KAMPANYE (TERSELUBUNG) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM Samsuni Samsuni

1342-1349

KEDUDUKAN HAK MILIK BANGUNAN OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) DIATAS TANAH MILIK WARGA NEGARA INDONESIA Akhmad Ferdian Husada

1350-1358

MASALAH KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM KEDUDUKAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKATNYA DALAM BENTUK MENURUT HUKUM PERDATA WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA Petra Silvia Devi

1359-1362

LAMANYA HUKUMAN YANG DIJATUHKAN TERHADAP SUBYEK HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN Galih Paska Anggredianto

1363-1373

DALUARSANYA HAK PENUNTUTAN PADA PERKARA PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS MENURUT PASAL78 KUHP Ajehar Ajehar

1374-1382

ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI TINJAU MENURUT PASAL 1338 AYAT ( 3) KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM PERDATA Indra Ramadhana

1383-1392

PERNIKAHAN DENGAN MENGGUNAKAN WALI HAKIM DITINJAU DARI FIQIH ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI SAMARINDA Faridz Hasmy Rushadi

1393-1399

BEBERAPA MASALAH TENTANG BENTUK-BENTUK PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM ( ILEGAL POSSESION ) DALAM KAITANNYA DENGAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI SAMARINDA Agung Hamdani

1400-1412

KEABSAHAN PERLAWANANPIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Juari Juari

1413-1421

SUATU TINJAUAN TINDAK PIDANA TRANSAKSI ELEKTRONIK PERBANKAN DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Ari Affandy

1422-1432

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN maya yunita

1433-1443

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Apriyani Damai Yanti

1444-1453

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN PINJAMAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) TIRTA KENCANA TERHADAP PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Hefry Hefry

1454-1459

ANALISI HUKUM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 Wahyu Wardana

1460-1467

MEKANISME ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SAMARINDA Ridarmawan Ridarmawan

1468-1472

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DIRUMAH TAHANAN KLAS II A SAMARINDA Sultan Sultan

1473-1479

HADIAH UNDIAN YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINAN BERKAITAN DENGAN HARTA BERSAMA SELAMA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Aprilia Susanti

1480-1485

PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH PIHAK PERBANKAN DENGAN CARA NOVASI Rusbandi Rusbandi

1486-1489

PROSES PEMERIKSAAN PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS Joni Njuk

1490-1494

WEWENANG PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 Neti Sulistio

1495-1497

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN MAGANG CALON NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 (DI KOTA SAMARINDA) Citra Wahyuni Ayu Pallawa

1498-1501